Penulis : Sebinus Abel Editor : Ferdy Jemaun
Labuan Bajo, InfoMabar,- DPRD Kabupaten Manggarai Barat menggelar Rapat Paripurna ke-7 untuk mendengarkan laporan hasil pembahasan tim perumus Badan Anggaran DPRD terkait Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. 4 komponen penting hasil pembahasan Banggar disampaikan pada paripurna itu.
Sebagaimana disaksikan InfoMabar, Rapat Paripurna ke-7 itu berlangsung di ruang sidang utama DPRD Manggarai Barat, Jumat (19/6/2026).
Rapat dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Manggarai Barat Benediktus Nurdin, didampingi Wakil Ketua I Rikardus Jani. Hadir pula Bupati Manggarai Barat Edistasius Endi, Wakil Bupati Manggarai Barat dr. Yulianus Weng, Sekda Fransiskus S. Sodo, Asisten Sekda, Staf Ahli Bupati, serta pimpinan OPD.
Dalam agenda tersebut, laporan tim perumus Banggar disampaikan oleh ketua Badan Anggaran, Marten Mitar.
Dalam menyiapkan laporannya tim perumus Banggar DPRD kabupaten Manggarai barat menyampaikan beberapa komponen penting hasil pembahasan Banggar, diantaranya :
- Pendapatan. Pendapatan daerah dianggarkan sebesar Rp1,33 triliun, terealisasi Rp1,31 triliun atau 98,50%. PAD dari retribusi dan PAD lain melampaui target, tapi pajak daerah belum capai target.
- Belanja: Dianggarkan Rp1,33 triliun, terealisasi Rp1,20 triliun atau 90,79%. Belanja Modal Jalan, Irigasi, Jaringan baru 55,29%. Dengan melihat hal tersebut Banggar minta kepada pemerintah daerah untuk perencanaan dan pengawasan diperkuat.
- Pembiayaan. Menurut banggar Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan terealisasi sesuai target. Oleh karena itu Banggar minta Pemerintah daerah jaga kesehatan fiskal dan pastikan penyertaan modal ke BUMD terukur manfaatnya.
- SILPA. Berdasarkan audit BPK, SILPA 2025 sebesar Rp102,56 miliar. Banggar rekomendasikan dipakai efektif untuk pelayanan dasar, infrastruktur, pertanian, kesehatan, pendidikan, dan ekonomi masyarakat.
Dalam laporannya, Badan Anggaran memberikan sejumlah rekomendasi strategis sebagai bahan evaluasi pemerintah daerah. Marten menegaskan bahwa seluruh catatan tersebut merupakan bentuk tanggung jawab pengawasan DPRD agar APBD kedepannya tetap berorientasi pada tata kelola yang transparan, akuntabel, dan berfokus pada kesejahteraan masyarakat Kabupaten Manggarai Barat.
Banggar DPRD Kabupaten Manggarai Barat menyampaikan beberapa rekomendasi dengan beberapa poin penting yaitu: tingkatkan kualitas perencanaan, percepat pengadaan barang/jasa, evaluasi OPD dengan serapan rendah, perhatikan sektor pertanian, evaluasi kinerja Perumda Bidadari, selesaikan penataan aset Batu Cermin & Kampung Ujung, tindaklanjuti temuan BPK & Inspektorat, optimalkan pemungutan PAD, dan fasilitasi desa terdampak PMK 81/2025 agar perubahan APBDes selesai tepat waktu.
Banggar DPRD kabupaten Manggarai barat dorong transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, serta data PDRB dan makro yang akurat bersama BPS sebagai dasar kebijakan.
Banggar mengapresiasi capaian Pemda, tapi menekankan pentingnya meminimalisir sisa anggaran dan mempercepat realisasi program prioritas agar manfaatnya langsung dirasakan masyarakat.***
