Penulis : Sebinus dan Rafika Editor : Hans
Labuan Bajo -InfoMabar: Komisi I ,II dan III DPRD Manggarai Barat NTT menerima realisasi anggaran serta pelaksanaan APBD 2025 pada masing-masing OPD maupun secara keseluruhan. Namun dari pembahasan nota pengantar keuangan, pemandangan umum fraksi, dan jawaban pemerintah, muncul sejumlah catatan dan rekomendasi strategis.
Sejumlah catatan dan rekomendasi itu disampaikan oleh juru bicara dari masing masing komisi pada rapat Paripurna ke-6 pada masa Sidang III Tahun Sidang 2025-2026, Rabu (17/6/2026).
Rapat di Ruang Sidang Utama DPRD Mabar ini mengagendakan penyampaian laporan hasil kerja komisi-komisi DPRD terhadap pengantar nota keuangan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2025.
Rapat Paripurna dipimpin Wakil Ketua I DPRD Rikardus Jani, didampingi Wakil Ketua II Sewargading S. J. Putra dihadiri seluruh anggota DPRD kabupaten Manggarai Barat . Turut hadir Bupati Manggarai Barat Edistasius Endi, Wakil Bupati Mabar dr. Yulianus Weng, Sekda Mabar Fransiskus S. Sodo, Staf Ahli Bupati, Asisten Sekda , pimpinan OPD, dan insan pers.
Juru bicara komisi I Nuryati menyampaikan apresiasi atas keterbukaan OPD dalam menyampaikan capaian kinerja, kendala program dan temuan pemeriksaan. “Keterbukaan ini jadi modal penting memperkuat fungsi pengawasan dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik,” ujarnya.
Komisi I memberi perhatian khusus pada temuan Badan Pemeriksa Keuangan yang masih perlu ditindaklanjuti. Komisi mengapresiasi komitmen OPD menyelesaikan rekomendasi BPK sesuai ketentuan. Komisi I menyarankan perbaikan tata kelola, peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran, serta penguatan pengendalian internal disebut harus jadi prioritas agar masalah serupa tidak terulang.
Komisi ini juga menyorot persoalan Hak Pengelolaan Lahan yang berdampak pada masyarakat di empat Desa Kecamatan Komodo, Komisi I menilai perlu pendalaman komprehensif. Komisi akan menindaklanjuti melalui l rapat khusus bersama pihak terkait untuk mengklarifikasi data, dasar hukum, dan merumuskan solusi adil serta kepastian bagi masyarakat.
Terkait hibah daerah, Komisi I mengingatkan pelaksanaan wajib berpedoman pada peraturan perundang-undangan, khususnya Permendagri tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bansos dari APBD. Kepatuhan regulasi penting untuk menjamin akuntabilitas, transparansi, dan ketepatan sasaran penerima hibah.
Komisi II melalui juru bicara Yopi Widiyanti mengatakan, Komisi II DPRD merekomendasikan Pemda melakukan perencanaan cermat dan terukur agar program dan anggaran terserap optimal. Komisi II juga mendorong penambahan anggaran pada APBD Perubahan untuk sektor prioritas, penguatan pengawasan dan penegakan regulasi, optimalisasi potensi PAD di semua sektor, peningkatan koordinasi antar-OPD, serta transparansi informasi dan komunikasi antara eksekutif dan legislatif.
Sementara Komisi III dengan juru bicara Fransiskus S. Kun mengatakan, komisi III mendorong OPD mitra segera menuntaskan kegiatan TA 2025 yang belum terlaksana dan mengidentifikasi potensi hambatan saat menyusun program kerja.
Terkait minimnya ASN yang bersedia menjadi Pejabat Pembuat Komitmen, Komisi III meminta Pemda mengambil langkah tegas sesuai UU dan memberikan pendampingan hukum khusus.
Untuk Bappenda, Komisi III mencatat dua hal: perlu revisi Perjanjian Kerja Sama optimalisasi pemungutan option Pajak Kendaraan Bermotor dengan Pemprov NTT, serta revisi belanja optimalisasi option BBNKB sebesar 2,5% dari target APBD Mabar.
Komisi III juga mendorong Pemda mengoptimalkan aset milik daerah untuk meningkatkan PAD, meminta Bappenda dan BKAD terus berinovasi capai target PAD, dan mengimbau seluruh ASN rutin update data lewat Form C serta meningkatkan disiplin dan etos kerja.
