Oleh : Gonsalez
Editor : Hans
Labuan Bajo, InfoMabar – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Republik Indonesia Muhammad Tito Karnavian secara resmi memilih Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), sebagai salah satu lokasi prioritas pilot project verifikasi digitalisasi perlindungan sosial melalui Identitas Kependudukan Digital (IKD) pada gelombang ketiga perluasan program. Hal tersebut disampaikan Tito saat menghadiri kegiatan coaching clinic di Ruang Rapat MBG Lt. 2 Kantor Bupati Manggarai Barat, hari ini Selasa (04/08/2026).
Mendagri menjelaskan bahwa berdasarkan perintah Presiden, program yang sebelumnya telah berjalan di 43 kabupaten/kota akan diperluas ke 100 daerah tambahan, dan Labuan Bajo masuk dalam daftar prioritas utama.
“Gelombang ketiganya tambah 100 lagi, masuklah Labuan Bajo karena ini super prioritas, destinasi wisatawan yang sudah menjadi ikon dunia,” ujar Tito.
Mendagri menegaskan bahwa pemilihan Labuan Bajo sebagai pilot project didasari oleh statusnya sebagai kawasan wisata internasional. Menurutnya, wajah kota harus diperbaiki melalui penyaluran bansos yang tepat sasaran dan penurunan angka kemiskinan agar tidak terlihat timpang dengan perkembangan pariwisata.
“Labuan Bajo adalah daerah wisata internasional, wajahnya harus bagus, masyarakatnya harus sejahtera, kemiskinannya harus berkurang. Kalau turun dari bandara melihat seng semua, itu yang harus kita angkat,” tegasnya.
Menteri Dalam Negeri juga menegaskan bahwa digitalisasi kependudukan berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Identitas Kependudukan Digital (IKD) menjadi fondasi transformasi digital pemerintahan untuk mempercepat verifikasi bantuan sosial (bansos) dari 200 hari menjadi 1 menit, mendukung Satu Data Indonesia, serta memperkuat Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Melalui pemanfaatan IKD yang terintegrasi dengan data kependudukan, Kementerian ATR/BPN, dan sistem Samsat, verifikasi calon penerima bansos kini hanya membutuhkan waktu 5 hingga 10 detik. Mendagri memaparkan hasil uji coba di Banyuwangi yang menemukan 70 persen lebih penerima bansos tidak layak karena sistem mendeteksi kepemilikan tanah, kendaraan, atau berstatus ASN.
Selain digitalisasi bansos, Mendagri juga mendorong Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat memanfaatkan program bedah rumah tidak layak huni (RTLH) dengan anggaran Rp20 juta per unit dan target nasional 400.000 unit. Ia meminta kepala daerah aktif mengusulkan penerima manfaat di kawasan Labuan Bajo dan sekitarnya agar program pusat terserap maksimal dan kemiskinan ekstrem di destinasi super prioritas tersebut segera teratasi.
Proses Verifikasi dan Integrasi Sistem
Dalam kesempatan tersebut, dilakukan pula verifikasi bagi para agen yang terdiri dari Kepala Dinas Kominfo dan tim, Kepala Dinas Capil dan tim, serta Kepala Dinas Sosial dan tim. Verifikasi ini dapat dilakukan secara mandiri oleh pengguna Android, di mana masyarakat bisa mengecek sendiri status dan kelayakannya.
Saat ini, yang sedang dikerjakan adalah integrasi sistem e-government, dimulai dari verifikasi penerima bantuan. Pendataan dapat dilakukan secara mandiri maupun melalui agen yang telah ditunjuk. Aplikasi yang digunakan terhubung dengan data pertanahan, aset, dan listrik untuk memastikan akurasi data penerima manfaat.
Dalam demonstrasi yang dilakukan, pendataan melalui agen dan ASN menunjukkan beberapa calon penerima dinyatakan tidak layak dengan menyampaikan sejumlah alasan penolakan, antara lain terkait kepemilikan aset dan meteran listrik.
Akses ke sistem ini dilakukan melalui login menggunakan Single Sign-On (SSO) dari IKD, yang terintegrasi dengan portal resmi di
https://agent-perlinsos.kemensos.go.id/.
Apresiasi dan Harapan Bupati Manggarai Barat
Sementara itu, Bupati Manggarai Barat, Edistasius Endi, menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih yang mendalam atas kunjungan serta bimbingan yang diberikan Mendagri. Ia mengaku bangga karena kabupatennya dipilih langsung di antara 500-an kabupaten/kota se-Indonesia.
“Pemerintah dan seluruh rakyat di kabupaten ini sungguh merasa terhormat. Di tengah kesibukan, bapak masih menyempatkan waktu untuk membimbing dan menuntun kami. Kami sadar bahwa bimbingan ini untuk meningkatkan etos kerja serta pelayanan kepada rakyat di kabupaten ini, sehingga mereka bisa menikmati sebuah kebaikan,” ujar Edistasius.
Bupati menyebut program yang dicanangkan Mendagri sebagai “kado” istimewa yang sangat bermanfaat, terutama untuk memverifikasi data penerima bansos secara akurat berdasarkan kondisi existing di lapangan. Ia menambahkan bahwa aplikasi ini memungkinkan pemerintah daerah mengetahui secara real-time jumlah penduduk, termasuk data perempuan, usia produktif, hingga angka kematian.
“Tidak hanya untuk bansos, kami berusaha menjadikan ini sebagai panduan ke depan untuk pelayanan di sektor kesehatan, pendidikan, bahkan untuk urusan konversi elpiji. Kami termasuk kabupaten yang masih memiliki kuota minyak tanah, dan besar harapan kami ada inovasi-inovasi luar biasa dari Kemendagri, jangan lupakan Kabupaten Manggarai Barat,” tambahnya.
Edistasius mengakhiri sambutannya dengan doa dan harapan agar Mendagri beserta jajaran selalu sehat dan sukses. “Doa kami untuk bapak menteri dan seluruh jajaran, sehat dan lebih sukses. Sekian dan terima kasih,” pungkasnya.
Di akhir kegiatan tersebut, Mendagri menyerahkan 1 unit Starling kepada Bupati Manggarai Barat. Kegiatan coaching clinic tersebut turut dihadiri oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Paulus Setahu, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Valens Andi, Sekretaris Dinas Kominfo Kartini Tulus, Sekretaris Dinas Sosial Alviano Latubatara, serta tim kerja dari masing-masing dinas lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat.
