Penulis : Ferdy Jemaun
Labuan Bajo, InfoMabar,- Pemerintah Kabupaten Manggarai melalui Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bapeda) mengumpulkan semua mitra pembangunan yang berkarya di wilayah Kabupaten Manggarai Barat. Dihadapan para mitra, Pemkab Mabar mengakui bahwa untuk membangun Manggarai Barat, pemerintah tidak bisa bekerja sendiri.
Demikian pengakuan Asisten Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Manggarai Barat, Pius Baut, mewakili Bupati, saat membuka kegiatan Pertemuan Sekretariat Bersama Pembangunan Kabupaten Manggarai Barat, yang berlangsung di Aula Setda Kab. Manggarai Barat, Jum’at (12/06/2026) pagi.
Dalam sambutannya, Pius mengakui bahwa pemerintah daerah tidak akan mampu mewujudkan visi pembangunan jika hanya mengandalkan kekuatan sendiri. “Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Tidak bisa berjalan sendiri. Sinergi dengan mitra itu adalah sebuah keniscayaan,” ujar Asisten Pius dengan tegas.
Pius menambahkan, keterlibatan semua pihak secara aktif merupakan kunci agar pembangunan dapat berjalan dengan baik dan tepat sasaran.
Ia bahkan merefleksikan sejarah pembangunan di wilayah tersebut, di mana kaum Misionaris telah sejak lama ikut berpartisipasi membangun infrastruktur di tiga wilayah Manggarai. “Ini adalah fakta historis bahwa sejak dulu pun pemerintah tidak bisa berjalan sendiri,” tambahnya.
Di akhir sambutannya, ia berharap agar seluruh mitra pembangunan yang hadir dapat saling berkoordinasi sehingga tidak terjadi tumpang tindih (duplikasi) lokus program dan kegiatan di lapangan.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Bapeda Manggarai Barat, Yohanes Hani, memaparkan sejumlah isu strategis serta respon kebijakan pemerintah daerah yang diproyeksikan untuk tahun 2027. Beberapa isu krusial yang menjadi sorotan antara lain:
* Pembatasan kunjungan ke Taman Nasional Komodo.
* Penyelarasan Program Prioritas Nasional.
* Peningkatan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan.
* Antisipasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim.
Untuk merespon isu-isu tersebut, Kaban Yohanes membeberkan 5 Rancangan Prioritas RKPD Tahun 2027, yakni :
1. Pembangunan destinasi pariwisata.
2. Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan.
3. Peningkatan produksi sektor pertanian, perikanan, dan peternakan.
4. Peningkatan akses serta kualitas infrastruktur dasar.
5. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan.
Sebagai langkah konkret untuk tahun 2027, Pemkab Mabar akan memberikan perhatian khusus pada intervensi pengentasan kemiskinan dan penanganan stunting.
Dalam penjelasannya, Kaban Yohanes menyebutkan ada 20 desa yang direkomendasikan untuk intervensi kemiskinan, namun terdapat 3 wilayah utama yang menjadi prioritas karena memiliki jumlah jiwa miskin tertinggi, yakni : Kelurahan Tangge Kecamatan Lembor, dengan jumlah jiwa 1.851. Desa Semang, Kecamatan Welak, dengan jumlah jiwa 1.522 dan Desa Mbuit, Kecamatan Boleng, dengan jumlah jowa sebanyak 1.351 jiwa.
Selain kemiskinan, Bappeda juga merilis 10 desa dengan prevalensi stunting tertinggi yang membutuhkan intervensi mendesak, yaitu: Desa Compang Liang Ndara, Desa Papagarang, Desa Pasir Putih, Desa Panngga, Desa Watu Nggelek, Desa Ndoal, Desa Komodo, Desa Pasir Panjang, Desa Nggorang, dan Desa Cunca Wulang.
Tak hanya itu, dipaparkan pula rencana pendampingan untuk 7 desa Fasmadewi di Manggarai Barat.
Semua data dan pemetaan ini sengaja dipaparkan agar menjadi referensi utama bagi para mitra dalam menyusun dan menerapkan program kerja mereka di Manggarai Barat pada tahun 2027 mendatang.
Guna memotong jalur birokrasi dan mempermudah jalur koordinasi, Kaban Yohanes secara terbuka mengundang Sekretariat Bersama Mitra Pembangunan untuk memanfaatkan fasilitas di kantor Bappeda.
“Di Bappeda sudah ada ruangan yang kami sediakan untuk sekretariat bersama. Silakan berkantor di sana agar koordinasi kita jauh lebih mudah dan cepat,” jelas Yohanes.
Kegiatan ini kemudian dilanjutkan dengan sesi pemaparan dari masing-masing mitra pembangunan mengenai capaian program yang sudah dan sedang berjalan serta rencana aksi mereka untuk menyokong agenda besar pembangunan di tahun 2027.
Paparan para mitra ini kemudian direspon oleh sejumlah kepala OPD yang hadir untuk disinkronkan dengan program dan kegiatan yang akan diterapkan di masing-masing perangkat daerah.
Hadir dalam kegiatan ini perwakilan dari masing-masing mitra, seperti NGO dalam program Urban Future, Koalisi Pangan Bernas, KRKP, Yakines, Kehati, WVI, WWF, PJI, dan lain-lain.***
