Rabu, Juli 22, 2026
BerandaBerita TerkiniGEMA MABAR, Kolaborasi Strategis Gereja-Pemda Untuk Transformasi Ekonomi Kerakyatan

GEMA MABAR, Kolaborasi Strategis Gereja-Pemda Untuk Transformasi Ekonomi Kerakyatan

Sumber : Release Prokopim 
Editor : Ferdy Jemaun

Ruteng, InfoMabar,– Bupati Manggarai Barat, Edistasius Endi menawarkan program GEMA MABAR sebagai wujud kemitraan strategis, antara pemerintah dan pihak gereja. GEMA MABAR merupakan akronim dari Gereja dan Pemda Membangun Masyarakat Manggarai Barat, yang fokus pada 4 agenda utama, mulai dari penguatan ketahanan pangan hingga pariwisata berkelanjutan.

GEMA MABAR itu ditawarkan oleh Bupati Edi  dalam sambutannya sebagai pemateri kunci pada pelaksanaan kegiatan Sinode IV Keuskupan Ruteng, yang digelar di Ruteng, Selasa (2/6/2026).

Bupati Edi (kanan) bersama Uskup Ruteng, YM. Mgr. Sipri Hormat. (Foto : Dok. Prokopim)

“Gereja memiliki jangkauan sosial yang luas, pengalaman pemberdayaan umat yang panjang, kedekatan dengan kelompok-kelompok sasaran pembangunan, serta peran penting dalam membangun nilai dan etos kehidupan bermasyarakat. Kolaborasi antara Pemerintah Daerah dan Gereja adalah sebuah kekuatan sosial yang perlu terus diperkuat,” ujar Bupati Endi.

Bupati kemudian menawarkan program GEMA MABAR yang difokuskan pada empat agenda utama, yakni :

  1. Penguatan ketahanan pangan dan produksi lokal
  2. Pemberdayaan ekonomi masyarakat
  3. Pengembangan SDM
  4. Pariwisata berkelanjutan

Untuk mewujudkan transformasi ekonomi yang inklusif, Bupati menetapkan empat agenda prioritas yang saling melengkapi:

  1. Memperkuat pariwisata sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi daerah
  2. Memperkuat produksi lokal agar mampu menangkap peluang pasar yang berkembang
  3. Memperkuat ekonomi kerakyatan agar manfaat pembangunan semakin dirasakan masyarakat
  4. Memperkuat kualitas SDM dan kelembagaan masyarakat sebagai fondasi berkelanjutan

“Pariwisata menciptakan pasar, produksi lokal memenuhi kebutuhan pasar, ekonomi kerakyatan memperluas manfaatnya bagi masyarakat, sementara SDM dan kelembagaan menjadi fondasi yang memastikan seluruh proses tersebut dapat berjalan secara berkelanjutan,” jelas Bupati.

Bupati mengajak seluruh pemangku kepentingan – Gereja, lembaga keagamaan, perguruan tinggi, LSM, media, komunitas masyarakat, hingga dunia usaha – untuk terlibat aktif dalam transformasi ekonomi daerah.

“Tantangan pembangunan yang kita hadapi saat ini semakin kompleks dan membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Transformasi ekonomi membutuhkan kolaborasi dan partisipasi seluruh pemangku kepentingan,” tegas Bupati.

Pemerintah berperan sebagai pengarah dan fasilitator, sementara seluruh elemen masyarakat menjadi bagian penting dalam menggerakkan perubahan di lapangan.

“Jika selama ini fokus pembangunan lebih banyak diarahkan pada penciptaan pertumbuhan ekonomi, maka tantangan pembangunan ke depan adalah memastikan pertumbuhan tersebut semakin terhubung dengan sumber penghidupan masyarakat,” tegas Bupati Endi.

Arah transformasi ekonomi Manggarai Barat difokuskan pada penguatan keterhubungan antara pasar yang tumbuh dengan produksi lokal, ekonomi rakyat, dan kelembagaan masyarakat.

Pelaksanaan Sinode IV dengan keterlibatan aktif Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat menunjukkan komitmen bersama untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif, partisipatif, dan berkelanjutan. Program GEMA MABAR menjadi jembatan konkret yang menghubungkan misi pastoral Gereja dengan program pembangunan pemerintah untuk kesejahteraan umat dan masyarakat.

Bupati Edi (kanan) bersama petinggi Keuskupan Ruteng. (Foto : Dok. Prokopim)

“Marilah kita memperkuat kolaborasi, memperkuat partisipasi, dan memperkuat kepedulian terhadap sesama. Sebab pada akhirnya, pembangunan bukan hanya tentang membangun daerah, tetapi tentang membangun manusia dan memuliakan kehidupan,” jelas Bupati Edistasius Endi.

Pada kesempatan yang sama, Bupati Edi juga menyampaikan bahwa Manggarai Barat mencatatkan pertumbuhan ekonomi 5,82 persen, tertinggi di Nusa Tenggara Timur (NTT). Pertumbuhan ini didorong oleh sektor pariwisata dengan kunjungan wisatawan mencapai lebih dari setengah juta per tahun, menjadikan Labuan Bajo dan Taman Nasional Komodo sebagai destinasi pariwisata kelas dunia.

Tingkat Pengangguran Terbuka juga menunjukkan tren positif, menurun dari 4,94 persen (2021) menjadi 3,32 persen (2025) sesuai data Sakernas BPS, sejalan dengan bertumbuhnya investasi pariwisata di Manggarai Barat.

Meski mencatat pertumbuhan positif, Bupati mengakui masih ada tantangan yang harus dihadapi bersama. 54,14 persen penduduk bekerja di sektor pertanian, namun partisipasi pemuda usia 19-30 tahun di sektor ini hanya 32,5 persen berdasarkan Sensus Pertanian 2023, mengakibatkan produktivitas dan regenerasi pelaku usaha muda belum optimal dengan pertumbuhan sektor hanya 1,53 persen.

“Kita memiliki dua realitas yang berjalan bersamaan. Di satu sisi terdapat pertumbuhan ekonomi yang didorong oleh pariwisata dan sektor jasa. Di sisi lain, sebagian besar masyarakat masih hidup dari sektor-sektor primer yang tersebar di desa-desa,” jelas Bupati.

Tingkat kemiskinan menunjukkan tren penurunan, namun belum cukup signifikan. “Di balik pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat, masih terdapat keluarga-keluarga yang menghadapi keterbatasan akses terhadap pendapatan, kesempatan usaha, maupun sumber daya produktif,” tambahnya.

Bupati Edi juga menekankan tentang dua peluang ekonomi besar yang tersedia saat ini, yakni :

  1. Pariwisata sebagai Leading Sector

Dengan lebih dari setengah juta kunjungan wisatawan per tahun, pariwisata menjadi motor penggerak yang dapat menggerakkan berbagai sektor lain seperti pertanian, perikanan, UMKM, dan ekonomi kreatif. Namun, tantangan rantai pasok lokal masih perlu diperkuat agar kebutuhan pariwisata dapat dipenuhi oleh produsen lokal, sehingga manfaat ekonomi lebih banyak tinggal dan berputar di Manggarai Barat.

  1. Program Makan Bergizi Gratis (MBG)

Program MBG berpotensi menciptakan perputaran ekonomi hingga ratusan miliar rupiah setiap tahun, membuka peluang bagi petani, nelayan, peternak, dan UMKM lokal untuk menjadi bagian dari rantai pasok pangan.

“Program MBG tidak hanya berbicara tentang makanan yang diterima oleh siswa, tetapi juga tentang siapa yang memproduksi bahan pangannya, siapa yang memasoknya, dan siapa yang memperoleh manfaat ekonomi dari seluruh proses tersebut,” jelas Bupati.

Untuk mendukung program ini, Pemerintah Daerah mengembangkan Lumbung MBG sebagai platform informasi yang membantu memetakan kebutuhan dan ketersediaan pasokan pangan, sehingga peluang ekonomi dapat semakin terhubung dengan produksi lokal.***

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments