Penulis : Ferdy Jemaun
Labuan Bajo, InfoMabar,- Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Manggarai Barat, Vinsen Gande, menegaskan bahwa penanganan masalah sampah di Labuan Bajo kini telah menjadi prioritas strategis pemerintah daerah. Bahkan, ia menyebut skala urgensinya setara dengan penanganan masalah kemiskinan.
Hal tersebut disampaikan Vinsen saat memberikan materi dalam kegiatan “Pelatihan Pengelolaan Sampah Bagi Operator Kapal Wisata dan Pengelola Hotel” yang berlangsung di Ballroom eLBajo Commodus, Labuan Bajo, Selasa (23/06/2026) pagi.
Vinsen mengungkapkan bahwa komitmen pemerintah tersebut bukan sekadar retorika, melainkan telah tertuang secara resmi dalam visi dan misi Bupati, serta ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
“Jadi, upaya mengatasi masalah sampah di daerah ini sudah setara dengan mengatasi masalah kemiskinan. Prioritas!” akunya.
Dalam paparannya, Vinsen mengakui bahwa meski data teknis persampahan di Manggarai Barat sudah akurat, tantangan eksekusi di lapangan masih sangat berat. Masalah utama yang dihadapi adalah belum adanya sistem integrasi penanganan sampah antara daratan dan lautan yang terpadu.
Selain itu, lanjutnya, sebagian besar masyarakat masih menganggap bahwa persoalan sampah itu adalah persolan orang Dinas Lingkungan Hidup.
“Selama ini pendekatan pengelolaan sampah masih terpusat di dinas. Seolah-olah urusan sampah hanya urusan Dinas Lingkungan Hidup saja,” ungkap Vinsen prihatin.
Baca juga : Antisipasi Lonjakan Sampah Pariwisata, Pemkab Mabar Gelar Pelatihan Bersama Proyek IN-FLORES
Ia menambahkan, ketidaksinkronan antara penanganan sampah dari kapal wisata serta arus laut dengan kapasitas pengelolaan di darat menjadi masalah krusial. “Dampaknya pantai tetap kotor, sehingga menurunkan motivasi masyarakat untuk peduli,” lanjutnya.
Selain masalah sistemik, Vinsen juga menyoroti keterbatasan anggaran operasional, baik untuk bahan bakar minyak (BBM) maupun perawatan peralatan pendukung. Di sisi lain, meski koalisi antar stakeholder sudah terbentuk, peran masing-masing pihak dinilai masih berjalan sendiri-sendiri dan belum optimal.
Vinsen berharap pelatihan ini mampu menghasilkan rekomendasi strategis guna menghidupkan forum multistakeholder yang lebih aktif dan terkoordinasi.
Kegiatan pelatihan ini difasilitasi oleh IN-FLORES (Investing in the Komodo Dragon and Other Globally Threatened Species in Flores), sebuah proyek konservasi keanekaragaman hayati dan ekowisata berkelanjutan di Pulau Flores. Program ini merupakan inisiatif kolaboratif yang didukung oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Global Environment Facility (GEF), dan UNDP Indonesia.
Peserta kegiatan ini terdiri dari perwakilan hotel, operator kapal wisata, komunitas orang muda, serta perwakilan dari sejumlah perangkat daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat.***
