Penulis : Gery Baha Editor : Ferdy Jemaun
Labuan Bajo, InfoMabar,- Komisi IV DPR-RI melakukan kunjungan langsung ke Taman Nasional Komodo. Agenda utamanya adalah meninjau kebijakan pembatasan kuota wisata, 1.000 orang perhari serta upaya penguatan penegakan hukum di kawasan konservasi yang menjadi ikon pariwisata dunia tersebut. Kunjungan ini berlangsung pada masa reses.
Sebagaimana disaksikan InfoMabar, rombongan Komisi IV DPR-RI tiba di Bandara Udara Internasional Komodo, Labuan Bajo pada Kamis (23/4/2026) petang. Mereka melaksanakan kunjungan kerja (kunker) di masa reses, masa Persidangan IV Tahun Sidang 2025-2026.
Kedatangan rombongan dipimpin langsung oleh Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Soeharto, dari Fraksi Gerindra, beserta jajaran pimpinan dan anggota komisi. Rombongan disambut hangat oleh Bupati Manggarai Barat, Edistasius Endi, bersama Wakil Bupati Yulianus Weng, unsur Forkopimda, serta utusan dari sejumlah instansi vertikal.
Sebagai bentuk penghormatan dan ucapan selamat datang khas daerah, rombongan DPR RI ini disematkan selendang tenun Manggarai dan tuak curu, sebagai simbol ucapan selamat datang.
Dalam kunjungan kerjanya, Komisi IV DPR RI telah mengagendakan serangkaian kegiatan strategis yang menyentuh sektor pariwisata, kesejahteraan nelayan, hingga ketahanan pangan nasional.
Agenda pertama yang akan dilakukan adalah peninjauan langsung ke kawasan wisata Taman Nasional (TN) Komodo. Rombongan dijadwalkan akan berdiskusi secara mendalam mengenai evaluasi implementasi kebijakan kuota wisata serta upaya penguatan penegakan hukum di kawasan konservasi yang menjadi ikon pariwisata dunia tersebut.
Sebagaimana informasi yang telah meluas, Kementerian Kehutanan RI telah mengeluarkan kebijakan pembatasan jumlah kunjungan wisatawan ke Taman Nasional Komodo.
Mulai April 2026 ini, Taman Nasional Komodo TNK) memberlakukan kuota kunjungan maksimal 1.000 wisatawan per hari. Kebijakan ini bertujuan untuk menjaga kelestarian ekosistem dan populasi komodo, dengan membatasi total kunjungan tahunan menjadi sekitar 365.000 – 366.108 orang.
Jumlah kuota sebanyak itu akan dibagi ke dalam zona daratan dan perairan. Adapun yang menjadi dasar pertimbangan utama pembatasan itu adalah daya dukung lingkungan yang sudah terlampaui pada 2025, yang mencapai 429.509 pengunjung, melebihi batas kajian ekologis.
Kepala Balai Taman Nasional Komodo, Hendrikus Rani Siga, dalam berbagai kesempatan menjelaskan bahwa jumlah kuota itu dihitung berdasarkan kapasitas daya dukung masing-masing pulau, termasuk Pulau Komodo, Pulau Rinca, dan Pulau Padar.
Pembatasan ini dilakukan agar aktivitas manusia tidak mengganggu perilaku serta populasi komodo yang berjumlah sekitar 2.448 ekor (berdasarkan data studi). Wisatawan diharapkan melakukan reservasi lebih awal mengingat adanya batasan ini.
Kebijakan ini resmi ditetapkan oleh Menteri Kehutanan RI, Raja Juli Antoni, dan berlaku efektif mulai April 2026.
Dalam kunjungan di masa reses ini, selain Ketua Tim Siti Hediati Soeharto, turut hadir pula Wakil Ketua Komisi IV dari Fraksi PAN, Ahmad Yohan, M.Si., serta sejumlah anggota dewan terkemuka lainnya, antara lain: Edoardus Kaize, S.S. (F-PDIP), Hj. Sadarestuwati, S.P., M.M.A. (F-PDIP), Alien Mus, S.Sos. (F-PG), Dr. Drs. Adrianus Asia Sidot, M.Si. (F-PG), Ir. H. T.A Khalid, M.M. (F-Gerindra), Ir. Dwita Ria Gunadi (F-Gerindra), Rajiv (F-Nasdem), Rina Sa’adah, Lc., M.Si. (F-PKB), Dr. Hj. Hindun Anisah, M.A. (F-PKB), Usman Husin (F-PKB), Riyono, S.Kel., M.Si. (F-PKS) dan H. Herry Dermawan (F-PAN)
Selain meninjau langsung ke TNK, dalam kunjungan ini, Komisi IV juga akan meninjau dan melakukan diskusi lapangan mengenai progres pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di Warloka. Program ini menjadi perhatian penting terkait peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir di sekitar kawasan prioritas nasional.
Rombongan juga akan melakukan peninjauan terhadap Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dikelola Gudang Bulog. Langkah ini diambil untuk memastikan ketersediaan pangan nasional tetap terjaga serta mendukung program peningkatan produksi dalam negeri.
Kehadiran para wakil rakyat ini diharapkan dapat menyerap aspirasi secara langsung dari masyarakat Manggarai Barat serta menghasilkan rekomendasi kebijakan yang tepat sasaran bagi peningkatan kesejahteraan dan pengelolaan sumber daya alam.***
