Penulis : Mathildis Riberu/Sebinus Abel Editor : Ferdy Jemaun Foto : Sebinus Abel
Labuan Bajo, InfoMabar – Bupati Manggarai Barat Edistasius Endi, memimpin apel kekuatan yang pertama pada tahun 2026. Masalah kedisiplima pegawai, pelayanan yang prima kepada masyarakat dan kemandirian fiskal menjadi materi utama amanah pada apel itu.
Sebagaimana disaksikan InfoMabar, apel kekuatan di awal tahun 2026 ini berlangsung di halaman Kantor Bupati, Senin (05/01/2026) pagi.
Apel diikuti oleh jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat.
Dalam arahannya, Bupati Edi mengawali sambutan dengan menyampaikan harapan Natal agar menjadi momentum pembaruan semangat bagi seluruh aparatur.
“Kiranya harapan Natal penuh dengan sukacita dan kita dipenuhi anugerah serta semangat yang baru,” ujarnya.
Bupati juga merefleksikan perjalanan tahun 2025 yang telah dilalui sebagai tahun penuh dinamika dan tantangan, termasuk diberlakukannya Inpres Nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi belanja. Di tengah kondisi tersebut, ia menegaskan bahwa seluruh perangkat daerah tetap dituntut untuk memberikan pelayanan publik secara prima.
“Tantangan itu ada, baik internal maupun eksternal. Namun kita bisa melewatinya karena kita memiliki komitmen yang sama serta kerja kolaborasi,” tegasnya.
Meski dihadapkan pada berbagai keterbatasan, Bupati menyebutkan sejumlah capaian pembangunan yang berhasil diraih sepanjang tahun 2025. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Manggarai Barat tercatat rata-rata di angka 6 persen. Walaupun belum sepenuhnya memenuhi target pemerintah pusat, capaian tersebut merupakan yang tertinggi di tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Selain itu, angka kemiskinan dan pengangguran terbuka juga mengalami penurunan, serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mendekati angka 70.
Namun demikian, Bupati menekankan bahwa masih terdapat sejumlah skema IPM yang belum memenuhi standar ideal. Ia menyoroti rendahnya kedisiplinan dan budaya kerja sebagai salah satu faktor penghambat peningkatan IPM.
“IPM rendah itu linear dengan malas dan tidak disiplin. Disiplin belum menjadi kesadaran, masih suka menunda-nunda pekerjaan. Kalau tidak diingatkan, maka akan bablas,” tegasnya.
Ia berharap pada tahun 2026, perilaku tersebut tidak boleh terulang kembali.
Terkait pengelolaan keuangan daerah, Bupati menginstruksikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar segera menyelesaikan input dan pelaporan APBD. Ia menegaskan batas akhir pelaporan keuangan ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) paling lambat 20 Januari.
Secara khusus, Bupati meminta Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (PKO) segera membentuk tim untuk melakukan rekonsiliasi, termasuk terkait dana BOS dan tunjangan guru. Sementara itu, Dinas Kesehatan diminta memetakan sejak awal berbagai kendala yang berpotensi dihadapi.
Menghadapi tahun 2026, Bupati menyampaikan bahwa tantangan akan semakin besar, terlebih adanya bencana alam di Pulau Sumatera yang berdampak pada APBN dan berimbas hingga ke daerah, termasuk Manggarai Barat. Menurutnya, satu-satunya opsi yang harus diperkuat adalah meningkatkan kemandirian fiskal daerah.
“Pendataan potensi dan penagihan bukan hanya tanggung jawab dinas pendapatan, tetapi menjadi tanggung jawab kita bersama,” ujarnya.
Dalam hal koordinasi lintas sektor, Bupati menginstruksikan agar kerja sama antar instansi pemerintah, baik dengan pemerintah provinsi, pusat, maupun pihak ketiga, dibudayakan secara tertulis. Hal ini penting agar pemerintah daerah tidak gagap ketika menghadapi situasi luar biasa, termasuk dalam penanganan musibah seperti kecelakaan kapal tenggelam.
“Apakah kita sudah menjalankan fungsi dan peran dengan baik? Ini harus dievaluasi,” katanya.
Menutup arahannya, Bupati kembali mengingatkan seluruh OPD agar segera melakukan input RUPS sebelum tanggal 10 Januari, serta mengajak seluruh aparatur untuk bekerja lebih disiplin, profesional, dan bertanggung jawab demi kemajuan Manggarai Barat.***
