Kamis, Juni 4, 2026
BerandaBerita TerkiniPerkuat Kepemimpinan Perempuan, APIR Mabar Dorong Perubahan di Tengah Tantangan Iklim dan...

Perkuat Kepemimpinan Perempuan, APIR Mabar Dorong Perubahan di Tengah Tantangan Iklim dan Sosial

Penulis : Ferdy Jemaun

Labuan Bajo, InfoMabar,- Aliansi Perempuan Indonesia Mandiri (APIR) Kabupaten Manggarai Barat kembali menegaskan komitmennya dalam memperkuat peran perempuan dalam pembangunan daerah. APIR hendak memperkuat posisi perempuan sebagai bagian penting dalam proses pembangunan daerah, terutama di tingkat desa.

Komitmen APIR itu terwujud dalam kegiatan Workshop bertema “Memperkuat Kepemimpinan Perempuan Upaya Jalan Menuju Perubahan di Tengah Tantangan Iklim dan Perubahan Sosial” yang digelar di Aula Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Barat, Kamis (07/05/2026).

Ketua APR Manggarai Barat, Sadyatun, saat memberi sambutan. (Foto : Ferdy Jemaun)

Kegiatan tersebut menghadirkan berbagai unsur perempuan, pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, hingga DPRD Kabupaten Manggarai Barat untuk membahas pentingnya kepemimpinan perempuan dalam menjawab tantangan perubahan iklim dan dinamika sosial yang terus berkembang.

Ketua APIR Manggarai Barat, Siti Sadyatun, dalam sambutannya menegaskan bahwa kegiatan itu bertujuan memperkuat posisi perempuan sebagai bagian penting dalam proses pembangunan daerah, terutama di tingkat desa.

Menurutnya, perempuan harus memiliki ruang yang lebih luas untuk terlibat aktif dalam pembangunan, termasuk dalam fungsi pengawasan dan kontrol sosial terhadap jalannya pembangunan dari desa hingga tingkat kabupaten.

“Kegiatan ini bertujuan meningkatkan peran serta dan tanggung jawab perempuan dalam proses pembangunan di desa, sekaligus meningkatkan fungsi pengawasan dan kontrol masyarakat, terutama perempuan, terhadap pembangunan dari desa hingga kabupaten,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya menjadikan perempuan sebagai motor penggerak dalam pertanian ramah lingkungan dan perjuangan mewujudkan kedaulatan pangan di Manggarai Barat.

Selain itu, perempuan juga didorong menjadi garda depan dalam perlindungan sumber daya alam, memperjuangkan keadilan pembangunan, serta memastikan terpenuhinya hak-hak dasar perempuan dan kelompok rentan lainnya.

Tak hanya itu, kegiatan tersebut juga diarahkan untuk meningkatkan kapasitas dan pengetahuan perempuan dalam mengadvokasi perencanaan dan penganggaran daerah agar pembangunan benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat.

Ketua Bapemperda DPRD Kabupaten Manggarai Barat, Kanisius Jehabut, saat memberikan materi. (Foto : Ferdy Jemaun)

Pada kesempatan yang sama, Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Manggarai Barat, Kanisius Jehabut, menyoroti pentingnya konektivitas antara sektor pariwisata dan sektor ekonomi masyarakat lainnya.

Menurut dia, sektor pariwisata yang selama ini menjadi lokomotif pembangunan daerah belum sepenuhnya tersambung dengan sektor pertanian, peternakan, dan usaha masyarakat lainnya.

“Gerbong dan lokomotif itu harus disambungkan, sehingga berdampak baik bagi kesejahteraan bersama,” ungkapnya di hadapan peserta forum.

Sementara itu, Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Manggarai Barat, Martha Alfanita, saat membuka kegiatan tersebut menyampaikan apresiasi kepada Yakines yang telah memfasilitasi terselenggaranya kegiatan dimaksud.

Ia menilai forum tersebut menjadi ruang strategis untuk memperkuat sinergi antara masyarakat sipil dan pemerintah daerah dalam mendorong pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

“Terima kasih kepada Yakines yang telah memfasilitasi kegiatan ini. Sebab tujuan akhirnya adalah mewujudkan Mabar Bangkit menuju Mabar Semakin Mantap. Muara akhirnya adalah kesejahteraan bersama,” katanya.

Kegiatan tersebut merupakan rangkaian lanjutan setelah dua hari sebelumnya para peserta mengikuti forum serupa di Hotel Jayakarta, Labuan Bajo. Dari seluruh proses diskusi dan penguatan kapasitas itu, para peserta akan merumuskan sejumlah rekomendasi strategis yang nantinya disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat melalui perangkat daerah terkait.

Rekomendasi itu diharapkan menjadi pijakan dalam memperkuat kebijakan pembangunan yang lebih inklusif, ramah lingkungan, serta memberikan ruang yang lebih besar bagi perempuan dalam menentukan arah pembangunan daerah.***

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments