Penulis : Gonsalez Editor : Ferdy Jemaun
Labuan Bajo, InfoMabar,- Pemerintah Kebupaten Manggarai Barat dan Kementerian Pariwisata RI, diskusikan rencana-rencana strategis terkait sinergi untuk pengembangan pariwisata berkelanjutan di Labuan Bajo, setelah berkembangnya wacana pembatasan daya tampung pengunjung ke Taman Nasional Komodo.
Hal ini mengemuka dalam diskusi langsung antara Pemkab Manggarai Barat dan rombongan Kemenparekraf RI yang melakukan kunjungan kerja ke Labuan Bajo, dan diterima  oleh Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Manggarai Barat, Agustinus Gias, mewakili Bupati, di ruang rapat Bupati, Selasa (03/03/2026).
Dalam sambutannya, Agustinus Gias menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kunjungan dan perhatian Kemenparekraf terhadap daerah destinasi pariwisata super premium ini. Ia menegaskan bahwa pendapatan asli daerah (PAD) Manggarai Barat saat ini sangat ditopang oleh sektor pariwisata, sehingga komitmen pemerintah daerah adalah untuk terus bersinergi dengan pemerintah pusat.
“Kami sangat berharap pemerintah pusat tidak melepaskan daerah sendirian dalam mengelola pariwisata, terutama dalam menghadapi berbagai isu strategis,” ujar Gias
Agustinus Gias memaparkan beberapa poin krusial yang membutuhkan perhatian dan dukungan pemerintah pusat, antara lain :
- Pengembangan Destinasi Daratan (Mainland): Pemerintah daerah tengah memikirkan langkah strategis untuk mengantisipasi potensi kejenuhan wisatawan yang menuju Taman Nasional Komodo, dan atau wacana pembatasan jumlah pengunjung. Pengembangan destinasi alternatif di daratan utama Flores menjadi prioritas untuk penyebaran kunjungan wisatawan.
- Peningkatan Akses dan Konektivitas: Meskipun penerbangan internasional langsung dari Kuala Lumpur dan , Singapura, konektivitas menuju destinasi-destinasi lain di daratan masih memerlukan strategi yang lebih menarik dan dukungan berkelanjutan.
- Mitigasi Risiko Bencana, Daya Dukung, dan Keberlanjutan: Peristiwa kecelakaan wisatawan di perairan Manggarai Barat menjadi pengingat pentingnya pengelolaan risiko. Isu daya dukung, khususnya di kawasan Taman Nasional Komodo, juga menjadi perhatian utama agar tidak berdampak negatif pada minat wisatawan.
- Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Pariwisata: Kualitas SDM pariwisata di Manggarai Barat dinilai masih perlu pembenahan yang tentunya membutuhkan kolaborasi dan dukungan program dari pemerintah pusat.
- Penyusunan Rencana Induk Pariwisata Daerah (Riparda): Gias mengungkapkan bahwa Riparda Manggarai Barat periode 2025-2035 belum tersusun dan masih menunggu arahan serta regulasi turunan dari pemerintah pusat, sehingga diharapkan ada angin segar dari kunjungan ini untuk mempercepat prosesnya.
Respon Kemenparekraf : Fokus Pada Pariwisata Berkualitas dan Regulasi Baru
Menanggapi hal tersebut, Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kemenparekraf RI, Haryanto, dalam paparannya menyampaikan sejumlah poin penting. Pihaknya menyoroti isu daya tampung di Taman Nasional Komodo yang menjadi atensi internasional. Strategi jangka pendek, menengah, dan panjang tengah dimatangkan, termasuk opsi penguatan daya tarik wisata di daratan utama.
Lebih lanjut, Deputi Haryanto menjelaskan bahwa landasan pengembangan pariwisata nasional dan daerah saat ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2025. Regulasi ini menekankan pendekatan holistik dan strategi pariwisata berbasis masyarakat lokal, salah satunya melalui pengembangan desa wisata. Terkait penyusunan Riparda, Kemenparekraf memastikan akan mendampingi dan mengawal prosesnya secara substansial, dan siap berkomunikasi secara bertahap dengan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat.
“Kami sangat terbuka untuk tindak lanjut, baik koordinasi maupun komunikasi yang lebih intensif guna mengawal hasil pertemuan ini. Ini adalah atensi yang luar biasa, tidak hanya di tingkat nasional tetapi juga internasional,” tegas Deputi.
Dari pertemuan tersebut, dirumuskan sejumlah langkah konkret yang akan segera ditindaklanjuti oleh kedua belah pihak, antara lain :
- Percepatan Penyusunan Regulasi dan Perencanaan : Kemenparekraf akan segera memberikan update informasi dan pendampingan kepada Pemkab Manggarai Barat terkait penyusunan Rencana Induk Pariwisata Daerah (Riparda) yang baru. Hal ini untuk memastikan keselarasan dengan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2025 tentang strategi kepariwisataan nasional.
- Strategi Pengelolaan Daya Tampung (Carrying Capacity): Menindaklanjuti atensi internasional terkait daya tampung di Taman Nasional Komodo, akan dilakukan diskusi teknis lebih lanjut. Langkah ini akan melibatkan Kemenparekraf, Pemkab Manggarai Barat, Balai Taman Nasional Komodo, serta Kementerian Kehutanan. Fokusnya adalah mencari solusi paling rasional untuk jangka pendek, menengah, dan panjang, termasuk mempersiapkan destinasi alternatif di daratan (mainland) secara lebih spesifik.
- Penguatan Konektivitas dan Pemasaran Terpadu: Kemenparekraf akan mengintegrasikan isu aksesibilitas dan konektivitas dengan strategi pemasaran. Tujuannya adalah untuk menarik wisatawan berkualitas yang berkontribusi pada pengembangan pariwisata yang berkelanjutan di Manggarai Barat.
- Peningkatan Kapasitas SDM dan Pengembangan Desa Wisata: Sejalan dengan UU No. 18/2025, pengembangan pariwisata akan difokuskan pada strategi berbasis masyarakat lokal melalui program desa wisata. Kemenparekraf akan mengawal penyiapan SDM, tata kelola, dan standardisasi desa wisata bersama kementerian teknis terkait.
Sebagai bagian dari komitmen tindak lanjut, rombongan Kemenparekraf dijadwalkan akan mengadakan pertemuan khusus dengan Kepala Balai Taman Nasional Komodo. “Kami sangat terbuka untuk komunikasi yang lebih intensif guna mengawal hasil pertemuan ini, karena ini adalah atensi luar biasa, tidak hanya di tingkat nasional tetapi juga internasional,” tegas Deputi Kemenparekraf.
Kunjungan kerja ini diharapkan menjadi titik awal bagi kolaborasi yang lebih erat untuk mewujudkan pariwisata Manggarai Barat yang berkualitas, berkelanjutan, dan membawa kesejahteraan bagi masyarakat lokal.***
