Penulis: Sebinus Abel Editor : Ferdy Jemaun
Labuan Bajo, InfoMabar,- Wakil Bupati Manggarai Barat, dr. Yulianus Weng, mengakui bahwa seteleh gempa bumi Flores pada 15 Agustus lalu, seluruh konsentrasi, baik Pemerintah maupun DPRD, terarah pada penanganan korban bencana. Dampaknya, ada 2 Ranperda yang terpaksa pembahasanya dialihkan pada masa sidang berikutnya.
Pengakuan itu disampaikan Wakil Bupati Yulianus, saat menyampaikan sambutan mewakili pemerintah Kabupaten Manggarai Barat pada agenda Rapat Paripurna 21 pada Penutupan Masa Sidang III Tahun Sidang 2025-2026 DPRD Manggarai Barat yang digelar di Ruang Sidang Utama DPRD, Jumat (18/9/2026) pagi.
Adapun 2 Ranperda krusial yang pembahasanya ditunda ke masa sidang IV, itu adalah : Ranperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Ranperda tentang Perubahan Perda No.11 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
“Karena seluruh konsentrasi, sumber daya, dan fokus perhatian pemerintah daerah bersama DPRD selama ini dialihkan secara penuh pada penanganan dan penyaluran bantuan bagi masyarakat terdampak bencana gempa bumi di Kabupaten Manggarai Barat,” ungkapnya.
Wakil Bupati Manggarai Barat, dr. Yulianus Weng, hadir mewakili Pemerintah Daerah menyampaikan sambutan penutupan di hadapan Ketua DPRD dan seluruh anggota DPRD, perwakilan unsur Forkopimda, Pj. Sekda Pius Baut, para Asisten Sekda, para pimpinan OPD, BUMD, Dharma Wanita Persatuan , Bhayangkari, Persit Kartika Chandra, tokoh pemuda, ormas, dan insan pers.
Mengawali sambutan dengan salam lengkap, Wabup Yulianus mengajak semua pihak memanjatkan syukur karena masih diberi kekuatan mengikuti paripurna dalam keadaan baik di tengah situasi darurat bencana.
Wabup Yulianus menyampaikan terima kasih setinggi-tingginya kepada pimpinan dan segenap anggota DPR atas Kerjasama yang sudah terjalin selama ini .
“Berkat kerja keras, sinergi, dan profesionalisme kita bersama, seluruh rangkaian agenda strategis pada Masa Sidang III dapat dituntaskan dengan baik dan seksama,” ujar Weng.
Ia mengakui, Masa Sidang III ini tidak mudah. Dinamika diskusi sangat tinggi, namun berhasil melahirkan keputusan-keputusan strategis untuk kemajuan Manggarai Barat.
Wabup Yulianus menyinggung sejumlah Keputusan Bersama yang telah dihasilaj pada masa Sidang III, diantaranya:
– Penetapan Keputusan DPRD tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025
– Penetapan Rancangan KUA-PPAS Perubahan 2026 dan pembahasan APBD Perubahan 2026
– Pembahasan Rancangan KUA-PPAS APBD 2027
– Serta 2 Ranperda krusial yang pembahasan akan dilanjutkan pada masa sidang III, yakni Ranperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Ranperda tentang Perubahan Perda No.11 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
Menurut Wabup, keputusan untuk menunda penetapan beberapa agenda demi fokus ke bencana adalah bukti nyata komitmen dan kemitraan kokoh antara Eksekutif dan Legislatif.
Wabup juga menceritakan situasi saat gempa mengguncang seluruh wilayah Mabar. “Di tengah rangkaian agenda sidang, kita dihadapkan pada ujian kemanusiaan berupa bencana gempa. Menyikapi status tanggap darurat tersebut, Bupati, Wakil Bupati, Sekda, seluruh pimpinan OPD, serta pimpinan dan anggota DPRD secara langsung turun ke lapangan,” jelasnya.
“Itu untuk memastikan kehadiran pemerintah di tengah rakyat, memimpin dan mengawal langsung proses penyaluran bantuan kepada masyarakat terdampak di basis terdampak.”
Aksi turun bersama itu, kata Weng, menjadi bukti bahwa Manggarai Barat adalah daerah yang tangguh dan memiliki ikatan solidaritas yang sangat kuat.
Mengakhiri sambutannya, Wabup Yulianus Weng berharap semangat kemitraan yang sudah terjalin baik ini terus dipelihara.
“Mari kita kawal bersama implementasi setiap keputusan yang telah disepakati pada masa sidang ini, sekaligus memastikan proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana dapat berjalan secara optimal,” ajaknya.
Rapat Paripurna Penutupan Masa Sidang III pun resmi ditutup dengan harapan baru, bahwa kolaborasi eksekutif dan legislatif akan semakin kuat untuk membawa Manggarai Barat bangkit.***
