Home Berita Terkini Evaluasi Data AKI dan AKB, Ney Asmon : Kasus Kematian Harus Jadi...

Evaluasi Data AKI dan AKB, Ney Asmon : Kasus Kematian Harus Jadi Bahan Pembelajaran

0
194
Kadis Kesehatan Mabar,Theresia P. Asmon saat menyampaikan sambutan. (Foto : Dok. Dinkes)
Penulis : Gery Baha dan Mathildis 
Editor : Ferdy Jemaun

Labuan Bajo, InfoMabar,- Kasus kematian Ibu dan Bayi yang terjadi di seluruh wilayah Kabupaten Manggarai Barat, harus dijadikan sebagai bahan pembelajaran melalui audit yang komprehensif dan ditindaklanjuti dengan perubahan strategi pelayanan agar kasus serupa tidak kembali terjadi.

Penegasan itu disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Barat, Theresia Primadona Asmon, atau yang kerap di sapa Ney Asmon, saat membuka kegiatan Pertemuan Penguatan Program dan Sinkronisasi Data Program KIA, Gizi dan Imuniasi, yang berlangsung di Aula Hotel Prundi, Senin (27/07/2026).

Kegiatan Pertemuan Penguatan Program dan Sinkronisasi Data Program KIA, Gizi dan Imuniasi, yang berlangsung di Aula Hotel Prundi. (foto : Dok. Dinkes)

Kegiatan yang diikuti tenaga kesehatan dari puskesmas, rumah sakit, dan jajaran Dinas Kesehatan ini menjadi forum evaluasi capaian program kesehatan ibu dan anak, validasi data, serta penyusunan strategi yang lebih efektif dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan.

Kadis Ney Asmon menegaskan bahwa evaluasi bukan sekadar melihat angka, melainkan menjadi momentum untuk menilai capaian program secara jujur dan menyusun langkah perbaikan yang lebih efektif.

“Evaluasi adalah momentum untuk melihat dan mengevaluasi data serta capaian kinerja dengan jujur. Bukan untuk saling menyalahkan, tetapi menemukan cara terbaik yang jitu dan efektif dalam menyelesaikan persoalan,” ujar Theresia.

Ia menjelaskan, sebelum membahas Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB), seluruh pihak perlu terlebih dahulu melihat capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) semester pertama sebagai indikator proses dan layanan dasar yang wajib dijalankan di setiap puskesmas.

“Sebelum bicara angka kematian ibu dan bayi, kita harus melihat capaian SPM semester I sebagai proses dan layanan wajib yang harus dijalankan di puskesmas, sehingga kita tidak terkejut di akhir tahun. Jika hasilnya tidak bergerak, berarti ada proses dan strategi yang harus diubah,” tegasnya.

Menurut Theresia, setiap kasus kematian ibu maupun bayi harus menjadi bahan pembelajaran melalui audit yang komprehensif dan ditindaklanjuti dengan perubahan strategi pelayanan agar kasus serupa tidak kembali terjadi.

“Setiap kematian harus diaudit dan ditindaklanjuti dengan perubahan strategi. Deteksi dini dimulai dari komitmen penyesuaian data, penelusuran sasaran, serta komitmen dalam pemenuhan layanan, mulai dari Puskesmas, Rumah Sakit hingga Dinas Kesehatan,” tambahnya.

dr. Paulin saat memaparkan materi. (Foto : Dok. Dinkes)

Dalam kesempatan yang sama pula, Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi (Sp.OG), dr. Paulin, memaparkan perkembangan kasus kematian ibu di Kabupaten Manggarai Barat selama periode 2021–2025. Berdasarkan data yang dipresentasikan, jumlah kematian ibu tercatat sebanyak 12 kasus pada 2021, turun menjadi 7 kasus pada 2022, kembali meningkat menjadi 12 kasus pada 2023, mencapai 14 kasus pada 2024, dan menurun menjadi 8 kasus pada 2025. Meski mengalami penurunan pada tahun terakhir, tren tersebut dinilai masih berfluktuasi dan belum menunjukkan penurunan yang konsisten.

dr. Paulin menjelaskan bahwa penyebab utama kematian ibu masih didominasi oleh komplikasi non-obstetri, hipertensi dalam kehamilan, dan perdarahan obstetri.

Sementara itu, penyebab kematian bayi terbanyak berasal dari gangguan sistem pernapasan, bayi berat lahir rendah (BBLR) dan prematuritas, serta infeksi. Menurutnya, penguatan deteksi dini terhadap kehamilan berisiko serta pelayanan yang terintegrasi menjadi langkah penting dalam menekan angka kematian ibu dan bayi.

Meski kasus kematian ibu kini banyak terjadi di rumah sakit (83 persen berdasarkan data nasional), hal ini justru menunjukkan bahwa masyarakat sudah mulai percaya untuk berobat ke fasilitas kesehatan. Namun, tantangan baru muncul berupa ‘delay’ penanganan di fasilitas kesehatan itu sendiri.

“Koordinasi antara Puskesmas dan Rumah Sakit harus lebih ditingkatkan. Informasi pasien yang dirujuk harus jelas, jangan sampai rumah sakit kebingungan saat pasien datang. Kita juga perlu memetakan kasus-kasus risiko tinggi agar mendapat jalur prioritas,” ujarnya.

Dengan terselenggaranya pertemuan ini, diharapkan seluruh pemangku kepentingan di tingkat puskesmas dan rumah sakit dapat bersinergi untuk mewujudkan pelayanan kesehatan ibu dan anak yang lebih aman, berkualitas, dan berkelanjutan di Kabupaten Manggarai Barat.

Pertemuan ditutup dengan penyusunan rencana tindak lanjut yang meliputi penguatan pelatihan berkala bagi tenaga kesehatan, perbaikan sistem pencatatan dan pelaporan digital, serta penguatan koordinasi lintas sektor.

Melalui pertemuan ini, Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Barat berharap seluruh fasilitas kesehatan memiliki data yang akurat, terintegrasi, dan menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan.

Sinergi antara Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, dan Puskesmas juga diharapkan semakin kuat dalam mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi, meningkatkan status gizi masyarakat, serta memperluas cakupan imunisasi demi mewujudkan pelayanan kesehatan yang lebih berkualitas bagi masyarakat Manggarai Barat.***