Penulis : Gery Baha Editor : Ferdy Jemaun
Labuan Bajo, InfoMabar,- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Manggarai Barat secara resmi menggelar Rapat Paripurna Ke-9. Rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD, Benediktus Nurdin, didampingi Wakil Ketua I Rikardus Jani dan Wakil Ketua II Sewargading S. J Putra ini, mengagendakan penyampaian laporan komisi-komisi terhadap pengantar Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026.
Rapat paripurna yang berlangsung di Ruang Sidang Utama pada Kamis, (20/11/2025), itu dinyatakan terbuka untuk umum ini dihadiri secara langsung oleh Bupati Manggarai Barat, Edistasius Endi, beserta Wakil Bupati Yulianus Weng, Sekretaris Daerah (Sekda) Fransiskus S. Sodo, para asisten bupati, staf ahli, serta pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan insan pers.
Dalam rapat tersebut, ketiga komisi di DPRD Manggarai Barat menyampaikan laporan hasil pembahasan mereka dengan mitra kerja OPD.
- Komisi I yang diwakili oleh Nuryati, membidangi urusan pemerintahan, sosial, dan pendidikan. Beberapa poin rekomendasinya adalah:
Pilkades 2026 : Mendesak pemerintah menyediakan alokasi anggaran khusus untuk mendukung kelancaran Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak.
Pendidikan : Merekomendasikan adanya hari literasi khusus, kegiatan belajar sore di sekolah, serta pengawasan yang lebih ketat terhadap penyaluran dana BOS dan bantuan lainnya.
Kependudukan & Kesehatan : Mendorong integrasi data kependudukan antar dinas dan meminta peninjauan ulang alokasi anggaran untuk tenaga sukarela yang telah lolos P3K.
2. Komisi II yang dibacakan oleh Yopi Widiyanti, fokus pada sektor pendapatan dan sektor unggulan seperti pariwisata, perhubungan, pertanian, dan kesehatan. Beberapa rekomendasi krusial yang diajukan antara lain:
Pariwisata & Perikanan : Melakukan kajian mendalam dan langkah tegas untuk mengatasi kebocoran PAD, khususnya dari aktivitas snorkeling dan kunjungan kapal pesiar di Labuan Bajo. Komisi juga mendorong digitalisasi retribusi dan penempatan petugas pengawas.
Pertanian & Pangan : Mendesak Dinas Pertanian untuk segera membuat perencanaan yang mendukung program nasional Makan bergizi Gratis (MBG) dengan memanfaatkan hasil produksi lokal.
Kesehatan Hewan : Mengalokasikan anggaran untuk pengadaan laboratorium standar dan pengadaan bibit ternak, termasuk percepatan pembangunan Rumah Potong Unggas (RPU).
- Komisi III yang disampaikan oleh Sales Muhidin, menyoroti aspek keuangan daerah, aset, dan pengawasan. Rekomendasinya meliputi:
Pendapatan Daerah : Memberikan apresiasi atas optimisme Badan Pendapatan Daerah, namun mendorong inovasi lebih lanjut untuk memaksimalkan objek pajak yang belum tergarap optimal.
Pengelolaan Aset : Menekankan pentingnya pengelolaan dan pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) yang produktif dan akuntabel, termasuk dalam hal pinjam pakai kendaraan dinas.
Pengawasan : Meminta Inspektorat untuk lebih maksimal dalam melakukan audit internal, khususnya dalam pendampingan dan pemeriksaan penggunaan Dana Desa.
Respons dan Langkah Selanjutnya
Dalam tanggapannya, Bupati Edistasius Endi menyampaikan apresiasi atas seluruh rekomendasi yang disampaikan. Terkait anggaran Pilkades tahun 2026, Bupati menjelaskan bahwa pembiayaan tidak sepenuhnya dibebankan pada daerah, melainkan juga bersumber dari bagi hasil pajak ke desa. Ia juga menegaskan komitmennya untuk menyiapkan langkah strategis, termasuk kemungkinan penerbitan obligasi daerah, untuk mengantisipasi celah fiskal dan mengurangi ketergantungan pada pemerintah pusat di masa mendatang.
Sebagai tindak lanjut, rapat paripurna juga menetapkan Surat Keputusan (SK) mengenai pembentukan Tim Perumus Badan Anggaran (Banmus) DPRD. Tim yang diketuai oleh Martinus Mitar ini akan segera melanjutkan pembahasan teknis RAPBD 2026 bersama pemerintah daerah mulai siang hari ini hingga keesokan harinya.
Dengan ditutupnya Rapat Paripurna Ke-9 secara resmi, proses pembahasan RAPBD Manggarai Barat Tahun 2026 memasuki tahap finalisasi yang lebih intensif, dengan harapan dapat menghasilkan anggaran yang tepat sasaran, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.****
