Oleh : Sebinus Editor : Hans
Labuan Bajo : Info Mabar – Bupati Manggarai Barat Edistasius Endi menyampaikan kabar gembira terkait percepatan rekonstruksi pasca gempa 7,7 SR yang melanda pulau Flores pada 15 Agustus lalu.
Hasil komunikasi resmi dengan BNPB yang berlangsung kemarin, menyatakan komitmen lebih konsisten menangani rekonstruksi di Kabupaten Manggarai Barat.
“Komunikasi resmi kami dengan BNPB, ya itu kemarin. Sepertinya mereka lebih mau, lebih konsisten urus rekonstruksi di Kabupaten ini,” ujar Bupati Edi.
Kabar tersebut disampaikannya pada Rapat Paripurna ke-19 DPRD Mabar, Kamis (27/8/2026) dengan agenda penyampaian laporan Tim Perumus Pendapat Banggar atas Rancangan Perda Perubahan APBD Kabupaten Manggarai Barat TA 2026.
Rapat berlangsung di Ruang Rapat Internal DPRD Kabupaten Manggarai Barat dipimpin Ketua DPRD Benediktus Nurdin, didampingi Wakil Ketua I Rikardus Jani dan Wakil Ketua II Sewargading S.J. Putra. Hadir Wakil Bupati dr. Yulianus Weng, segenap anggota DPRD, para Asisten Sekda, pimpinan OPD, dan insan pers.
Bupati Edi menyebut percepatan asesmen kerusakan sangat menentukan kecepatan BNPB dalam menangani rekonstruksi, baik untuk kategori rusak berat, sedang, maupun ringan.
“Kalau ini berjalan normal, saya kira paling telat sekali, minggu ke-2 September itu sudah bukan berjalan datanya, tapi sudah ada action, sudah ada action,” tegas Bupati Edi.
Bupati juga menginformasikan bahwa SK penanganan Lintas Utara (Liturah) telah terbit. “Puji Tuhan, SK untuk penanganan liturah sudah keluar. Dengan total budget itu 84 miliar 167 juta rupiah. Volumenya kurang lebih 10 kilo,” kata Bupati.
Ia menyebut alokasi ini penting untuk segera dikerjakan. “Hitungan kasar hanya 10 km. Jadi ini disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Saya kira paling jelek itu di 10 km,” ujarnya.
Selain itu, Bupati juga menjelaskan alasan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat mengalokasikan anggaran pengurusan dokumen FS ( Feasibility Study) dalam Perubahan APBD 2026. Hal ini untuk mengejar jadwal besar BNPB terkait pembangunan infrastruktur.
“Mereka itu sudah punya schedule tahun 2027. Seingat saya itu sekitar di atas 200-an miliar. 2028 sampai dengan nanti 2031, dengan total budget itu 1 triliun 32 miliar,” ungkap Bupati Edi.
Dalam paket anggaran tersebut terdapat puluhan jembatan yang akan diselesaikan. Bupati menegaskan jika dokumen tidak diselesaikan tahun ini, maka jadwal yang telah ditetapkan BNPB bisa berubah.
“Saya bayangkan kalau kita tidak selesaikan tahun ini dokumennya, maka schedule yang telah mereka tetapkan itu bisa akan berubah total. Bisa juga tidak diperhatikan,” jelas Bupati Edi.
Ia menegaskan pengalokasian anggaran dokumen bukan berarti mengabaikan urusan bencana. Justru dengan dokumen yang sudah disiapkan, Pemerintah kabupaten Manggarai Barat memastikan proyek-proyek besar tersebut tetap masuk dalam prioritas nasional.
“Tapi tidak diterjemahkan bahwa kita tidak memprioritaskan urusan bencana. Saya bayangkan kalau ini jadi, karena dokumen kita sudah kita siapkan,” pungkas Bupati Edi.
Dengan adanya kepastian jadwal dan komitmen BNPB tersebut, Pemkab Mabar berharap proses pemulihan infrastruktur pasca gempa bermagnitudo 7,7 dapat berjalan lebih cepat dan terstruktur.
