Penulis : Sebinus Editor : Hans
Labuan Bajo :Info Mabar— Bupati Manggarai Barat NTT Edistasius Endi, merinci sejumlah indikator ekonomi makro daerah untuk 2026 dimana pertumbuhan ekonomi Manggarai Barat ditargetkan sebesar 6,20%.
” Kalau kita lihat laju orang berinvestasi di akhir-akhir ini, itu bertumbuh dan berkembang sangat meyakinkan,sementara tingkat kemiskinan ditarget turun dari 16,25% pada APBD induk menjadi 15,65% pada perubahan. Penurunan ini didorong berbagai program dari pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten, ” katanya.
Salah satu upaya yang dilakukan yakni validasi data penerima bantuan melalui aplikasi hasil sensus ekonomi yang dikembangkan BPS bersama Kementerian Dalam Negeri, Dirjen Dukcapil. Hasil uji coba di sejumlah daerah, termasuk Kabupaten Banyuwangi, menunjukkan sekitar 70% penerima bantuan tunai maupun non-tunai tidak layak setelah dilakukan cross-check data dasar sensus ekonomi, terangnya.
Bupati Edi menjelaskan, Kabupaten Manggarai Barat menjadi salah satu dari 100 kabupaten/kota baru yang ditunjuk pemerintah pusat menggunakan aplikasi tersebut. Sebelumnya sudah berjalan di 47 daerah. “Di minggu depan ada Zoom. Motor penggeraknya adalah semua pegawai pemerintah daerah, mulai dari yang ada di kabupaten sampai dengan guru-guru, untuk berperan sebagai Bapak Angkat. Sehingga kita tidak perlu berkoordinasi lagi dengan Dinas Sosial.
Jika belum cukup, validasi juga akan melibatkan kelompok Posyandu dan perangkat desa agar pada bulan ini data penerima yang layak dan tidak layak sudah clear. Data yang seharusnya layak tapi belum menerima akan diganti.
Selain itu ia juga mengatakan Untuk Indeks Pembangunan Manusia, target di APBD induk maupun perubahan sama, yaitu 70,47. “Kenapa kita yakini di 70,47? Seiring dengan meningkatnya sektor pendidikan, termasuk sektor kesehatan. Kalau tercapai angka 70, maka IPM kita sudah masuk kategori tinggi,” ujarnya.
Gini ratio tercatat 0,315. Angka ini menunjukkan penyebaran ekonomi tidak terpusat di satu wilayah. “Tidak ada yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Gini ratio berhasil kita tekan dari tahun ke tahun, walaupun tidak signifikan, tapi kecenderungannya menurun. Dengan terkendalinya gini ratio, situasi wilayah kondusif, maka orang nyaman berinvestasi di tempat kita,” jelas Bupati Edi .
Hal tersebut disampaikan Bupati Edistasius Endi saat memaparkan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2026 pada Rapat Paripurna di ruang Sidang utama DPRD Kamis (6/8/2026) sore .
Rapat paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD, Benediktus Nurdin, didampingi wakil ketua I Rikardus Jani, dan wakil ketua II Sewargading S. J. Putra dan dihadiri Anggota DPRD Mabar. Turut hadir Bupati Manggarai Barat Edistasius Endi, Wakil Bupati Manggarai Barat dr. Yulianus Weng, Sekretaris Daerah Fransiskus S. Sodo, para Staf Ahli Bupati, Asisten Sekda, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Mabar, serta insan pers.
Pada Paripurna tersebut Bupati Edi juga memaparkan delapan arah kebijakan ekonomi makro Manggarai Barat 2026:
- Akselerasi pariwisata berkelanjutan. Pengembangan tidak hanya fokus di spot tertentu dan wisata bahari, tetapi juga digencarkan di darat.
- Diversifikasi ekonomi. Meliputi pertanian, perikanan, ketahanan pangan daerah, infrastruktur irigasi, alsintan, dan hilirisasi skala lokal. Pemerintah pusat memberi alokasi cetak sawah baru kurang lebih 1.000 hektar untuk Manggarai Barat. “Ke depan betul-betul terwujud swasembada pangan, dan tidak hanya terpenuhi, tapi kita berdaulat dari segi pangan,” katanya.
- Pengembangan UMKM. Jumlah pelaku UMKM yang terdaftar saat ini sekitar 12.000 dari total penduduk 303.348 jiwa.
- Investasi dan iklim usaha kondusif. Penyederhanaan perizinan melalui OSS. Tiga RDTR sudah terintegrasi dengan OSS sehingga sejumlah izin tidak lagi manual. Tahun depan Pemkab akan fokus merevisi RTRW beserta turunannya agar sejalan dengan iklim investasi.
- Pengurangan kemiskinan dan pengangguran. Melalui integrasi perlindungan sosial dan pemberdayaan, pelatihan kerja, penguatan ekonomi desa lewat BUMDes, serta pembangunan Koperasi Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih.
- Pengendalian Inflasi dan stabilitas harga. Tim pengendalian inflasi daerah membentuk empat pilar ( produksi, distribusi, pasar dan kerja sama). Selain itu menjaga daya beli masyarakat.
- Peningkatan kualitas SDM. Diutamakan pendidikan vokasi dan beasiswa; penurunan stunting dan layanan kesehatan; ekonomi berbasis keterampilan.
- Konektifitas dan infrastruktur. Perlu konektifitas antar wilayah , infrastruktur pendukung kawasan strategis dan implementasi e-government
Di sektor keuangan, belanja wajib atau mandatory spending mengalami kenaikan, yakni pada Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan rumah sakit.
Untuk anggaran pertanian, di Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan, pagu di induk Rp11.468.900.900.877 dan di perubahan Rp10.493.149.873. Penurunan ini terjadi karena anggaran PPR sekitar Rp970.975.760.000 sudah diambil alih pemerintah pusat. “Maka kalau dilihat di tanaman pangan ini bukan penurunan, tapi ada peningkatan,” tegas Bupati Edi
Bupati Edi menutup pemaparan Perubahan KUA-PPAS 2026 dengan harapan seluruh program dapat berjalan dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat Manggarai Barat kedepannya.
