Penulis : Gonsalez Editor : Ferdy Jemaun
Labuan Bajo, Infomabar,- Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai Barat, Fransiskus Sales Sodo, menegaskan bahwa seluruh proses terkait tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) harus memiliki dasar administrasi yang jelas dan benar, sehingga pelaksanaan program dapat berjalan lebih tertib, terukur, dan akuntabel.
Penegasan itu disampaikan Sekda Fransiskus saat memimpin Rapat Optimalisasi Fungsi Antar Unit Kerja Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang berlangsung di Ruang Rapat Bupati Manggarai Barat, Senin (11/05/2026).
Rapat tersebut difokuskan pada penguatan koordinasi lintas unit kerja dan komunikasi antar pemangku kepentingan, serta standarisasi tata kelola guna meningkatkan efektivitas pengawasan dan distribusi dalam pelaksanaan Program MBG di Kabupaten Manggarai Barat.
Rapat tersebut turut dihadiri Asisten Pemerintahan dan Kesra, Salvador Pinto, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Adrianus Ojo, Sekretaris Satgas Penyelenggaraan Program MBG, Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional (Korwil BGN) Kabupaten Manggarai Barat, para Koordinator Kecamatan (Korcam) se-Kabupaten Manggarai Barat, serta para Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Dalam arahannya, Sekda Fransiskus menegaskan pentingnya penerapan mekanisme pembinaan dan pengawasan yang terstandar, transparan, dan berbasis administrasi yang jelas terhadap seluruh mitra pelaksana program.
“Seluruh proses, termasuk proses pembinaan, harus memiliki dasar administrasi yang jelas dan berlaku sama bagi semua pihak. Dengan demikian, pelaksanaan program dapat berjalan lebih tertib, terukur, dan akuntabel,” ujar Sekda Fransiskus.
Selain itu, Sekda juga mengingatkan pentingnya penguatan koordinasi dan komunikasi antar seluruh unsur pelaksana program agar setiap persoalan di lapangan dapat diselesaikan secara cepat, tepat, dan sesuai mekanisme yang berlaku.
Pada kesempatan yang sama, Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kabupaten Manggarai Barat, Salvador Pinto, menegaskan bahwa pelaksanaan Program MBG harus tetap berada dalam koridor regulasi yang berlaku karena berkaitan langsung dengan pengelolaan keuangan negara.
Menurutnya, tertib administrasi menjadi aspek penting dalam memastikan seluruh proses pelaksanaan program dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun keuangan.
Ia menilai penguatan administrasi, dokumentasi, dan mekanisme koordinasi antar pihak menjadi dasar penting dalam mendukung pengawasan, pengendalian, serta akuntabilitas pelaksanaan program, termasuk sebagai basis audit dan evaluasi pelaksanaan program secara menyeluruh.
Rapat tersebut juga membahas langkah-langkah penguatan koordinasi antara SPPG, mitra pelaksana, dan perangkat daerah teknis guna mendukung kelancaran pelaksanaan Program MBG di seluruh wilayah Kabupaten Manggarai Barat.
Selain penguatan tata kelola program, pemerintah daerah juga mendorong identifikasi dan pengembangan ekosistem pangan lokal sebagai bagian dari upaya mendukung keberlanjutan Program MBG di daerah.
Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat akan melaksanakan pertemuan lanjutan bersama perangkat daerah teknis, mitra pelaksana, dan seluruh SPPG guna memperkuat sinergi pelaksanaan program.
Pemerintah daerah berharap langkah penguatan tata kelola tersebut dapat memastikan Program MBG berjalan lebih optimal, transparan, dan mampu memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat.***
