Penulis: Geri Baha Editor : Hans
Info Mabar – Labuan Bajo ; Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat melalui Dinas Komunikasi dan Informatika menggelar kegiatan Serah Terima Dokumen dan Sosialisasi Arsitektur Sistem Pemerintahan Digital Tahun Anggaran 2026. Acara yang berlangsung di Ruang Rapat Bupati (Senin, 13/04/2026) ini merupakan tindak lanjut dari serangkaian kegiatan sebelumnya, meliputi Kick Off Meeting, Data Gathering, Asesmen OPD, dan Analisis Data.
Kegiatan ini bertujuan untuk mewujudkan visi “Mabar Bangkit menuju Mabar Semakin Mantap” melalui transformasi digital pemerintahan yang terintegrasi dan berkelanjutan.
Dorongan Transformasi Digital Nasional
Acara ini dilatarbelakangi oleh Perpres Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional, serta Perpres Nomor 83 Tahun 2025 tentang Penguatan Koordinasi Transformasi Digital Pemerintah. Kedua regulasi ini mendorong peralihan dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menuju Sistem Pemerintahan Digital yang lebih modern dan terintegrasi.
Tiga fokus utama nasional yang menjadi perhatian adalah integrasi layanan publik, interoperabilitas sistem, serta pemanfaatan data sebagai aset strategis. Pendekatan yang diterapkan meliputi end-to-end digital service, API-based integration, dan Satu Data Indonesia.
Kolaborasi Strategis dengan PT Telkom
Hadir dalam kegiatan ini, Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Asisten II) Laurensius Y. A. Nabu, Kepala Dinas Kominfo Manggarai Barat Paulus Setahu, sejumlah pimpinan OPD serta Direktur Utama PT Telkom Labuan Bajo Natsir.
Dalam sambutannya, Bapak Nasir menyampaikan bahwa PT Telkom sebagai mitra strategis pemerintah berkomitmen mendukung percepatan implementasi SPBE di Kabupaten Manggarai Barat.
“Telkom hadir bukan hanya sebagai penyedia layanan konektivitas, tetapi sebagai mitra strategis dalam membangun ekosistem digital pemerintahan yang modern, aman, dan berkelanjutan. Labuan Bajo sebagai destinasi wisata kelas dunia sudah seharusnya didukung oleh tata kelola pemerintahan yang kelas dunia pula,” ujar Nasir.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Laurensius Y. A. Nabu dalam sambutannya menekankan bahwa tantangan terbesar saat ini adalah mewujudkan pemerintahan daerah berbasis digital dengan tujuan pelayanan prima kepada masyarakat serta integrasi data yang benar.
“SPBE ini merupakan upaya mewujudkan tata kelola yang bersih, efektif, efisien, dan akuntabel serta berorientasi pada pelayanan prima bagi masyarakat. Kami sangat berharap sosialisasi ini tidak cukup satu atau dua kali, tetapi perlu kolaborasi berkelanjutan dengan Telkom,” tegasnya.
Beliau juga mengapresiasi kehadiran PT Telkom yang turut mengambil bagian dalam menyelesaikan persoalan digitalisasi di tengah keterbatasan APBD.
Pemaparan Materi oleh Pakar IT
Narasumber utama kegiatan ini adalah Dr. Agus Hermanto, M.MT, DxD, ITIL, COBIT, SFC, seorang profesional di bidang teknologi informasi, keamanan siber, dan tata kelola TI. Beliau meraih gelar doktor di bidang teknologi informasi dari Universiti Tun Hussein Onn Malaysia serta memiliki pengalaman internasional melalui program Smart City di National University of Singapore.
Dalam pemaparannya, Agus Hermanto menjelaskan bahwa berdasarkan Perpres 82/2023 dan Perpres 83/2025, pemerintah pusat mendorong percepatan menuju Indonesia Digital 2027-2028.
“Ada pergeseran yang cukup signifikan dalam proses transformasi ini. Dalam tiga tahun ke depan, kita berharap Manggarai Barat telah terhubung dengan ekosistem digital nasional,” jelasnya.
Empat Tantangan Digitalisasi
Berdasarkan asesmen yang dilakukan, Agus Hermanto memaparkan empat tantangan utama digitalisasi di Manggarai Barat:
- Integrasi sistem belum optimal** – masih banyak aplikasi berjalan secara sektoral antar perangkat daerah
- Pengelolaan data belum terstandarisasi** – implementasi interoperabilitas masih belum berjalan optimal
- Kapasitas infrastruktur TIK terbatas** – banyak wilayah dengan keterbatasan sinyal dan jaringan
- Layanan digital belum terintegrasi end-to-end** – layanan masih bersifat parsial dan belum berorientasi pada kebutuhan pengguna
Dari hasil asesmen terkini, indeks kematangan SPBE Kabupaten Manggarai Barat tercatat sebesar 3,57. Meskipun terdapat sedikit penyesuaian dari tahun sebelumnya (3,65), hal ini disebabkan pendekatan asesmen yang lebih komprehensif dan mendalam, bukan menunjukkan penurunan kinerja.
Arah Transformasi Digital
Agus Hermanto menjelaskan empat arah utama transformasi digital yang harus dilakukan:
- Dari sistem sentrik menuju user centrik – interaksi pengguna harus memiliki tingkat kebergunaan yang tinggi
- Mengelola data sebagai aset strategis daerah – data menjadi landasan pengambilan keputusan
- Membangun pemerintahan digital yang terhubung dan interoperabel** – integrasi aplikasi dan pertukaran data yang lancar
- Penguatan tata kelola** – seluruh aset digital harus dikelola dengan regulasi yang memadai
Lima Prioritas Utama
Dalam paparannya, tim narasumber merumuskan lima sasaran utama arsitektur sistem pemerintahan digital Kabupaten Manggarai Barat:
- Digital Government Terintegrasi – seluruh layanan dan sistem terhubung
- Data Driven Governance – kebijakan dan keputusan berbasis data terintegrasi
- Smart Tourism dan Ekonomi Digital – digitalisasi sebagai penggerak sektor unggulan pariwisata
- Layanan Publik Berorientasi Masyarakat – mudah diakses dan responsif
- Keamanan dan Keberlanjutan Sistem- aman dan berkelanjutan dengan konsep green ICT
Sesi Diskusi Interaktif
Kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi yang dipandu oleh Kepala Bidang Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi Dinas Kominfo Manggarai Barat TIan Chandra. Beberapa pertanyaan krusial muncul dari peserta, antara lain terkait mekanisme monitoring dan evaluasi SPBE, kesiapan sumber daya manusia, serta integrasi layanan publik.
Menjawab pertanyaan tentang kesiapan SDM, perwakilan Dinas Kominfo mengakui bahwa pelatihan-pelatihan terkait digitalisasi masih terkendala anggaran. Namun demikian, komunikasi dengan pemerintah pusat terus dilakukan untuk mengikuti berbagai program pelatihan yang diselenggarakan, seperti pelatihan content creator yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat.
Terkait monitoring dan evaluasi, narasumber menegaskan bahwa evaluasi berkala wajib dilakukan untuk memastikan tingkat keselarasan antara capaian pemerintahan digital dengan RPJMD serta ketercapaian target arsitektur yang telah ditetapkan.
Penutupan dan Harapan
Acara ditutup dengan penyerahan dokumen arsitektur sistem pemerintahan digital kepada para pemangku kepentingan. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Laurensius Y. A. Nabu secara resmi menutup kegiatan sosialisasi dengan harapan seluruh OPD dapat mengimplementasikan hasil sosialisasi ini dengan baik.
“Kami berharap kegiatan ini diikuti dengan baik dan ada kolaborasi berkelanjutan sehingga selalu ada perbaikan-perbaikan sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat,” pungkasnya.
Dengan tersusunnya arsitektur sistem pemerintahan digital ini, Kabupaten Manggarai Barat optimis dapat mewujudkan pelayanan publik yang lebih cepat, akuntabel, serta tata kelola pemerintahan yang modern dan berkelanjutan menuju Mabar yang digital, inklusif, dan berdaya saing global.
