
Penulis ; Gery Editor : Hans
Labuan Bajo : Info Mabar, – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Manggarai Barat ( mabar) menggelar Rapat Paripurna ke-8 Tahun Sidang 2026-2027 di Ruang Sidang Utama DPRD, Rabu (29/10/2026). Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Benediktus Nurdin didampingi Wakil Ketua I Rikardus Jani ini beragenda penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027, serta penandatanganan Nota Kesepakatan.
Rapat paripurna turut dihadiri Bupati Manggarai Barat Edistasius Endi, Pj. Sekretaris Daerah Pius Baut, Staf Ahli Bupati, para Asisten, segenap Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta insan pers.
Dalam sesi penyampaian pendapat akhir, seluruh fraksi DPRD menyatakan menerima dan menyetujui Rancangan APBD Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2027 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Meski demikian, sejumlah catatan kritis dan rekomendasi disampaikan demi perbaikan tata kelola keuangan daerah ke depan.
Fraksi Gerindra, yang disampaikan oleh Warus Martinus, menyoroti pentingnya kualitas proses pembahasan APBD. Fraksi ini meminta agar mekanisme pembahasan ke depan memberikan waktu yang cukup bagi komisi dan fraksi untuk mendalami setiap program dan kegiatan. Gerindra juga mendorong pemerintah daerah untuk terus memperkuat advokasi fiskal ke pemerintah pusat, mengingat masih rendahnya tingkat kemandirian daerah. Terkait belanja, fraksi ini mengingatkan agar belanja pegawai dikendalikan secara terencana dan belanja operasional diuji efisiensinya, sehingga alokasi untuk belanja modal pembangunan jalan dan jembatan dapat dilaksanakan secara cermat dan berkualitas.
Sementara itu, Fraksi Harapan Baru yang disampaikan oleh Inocentinus Peni menyampaikan apresiasi atas kerja keras pemerintah dan seluruh anggota dewan dalam pembahasan APBD 2027. Fraksi ini mencatat rencana pendapatan daerah sebesar Rp1,2 triliun dan belanja daerah sebesar Rp1,1 triliun. Harapan Baru menekankan pentingnya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tengah tren pendapatan transfer yang cenderung berkurang. Fraksi ini juga menyoroti kecilnya alokasi belanja modal untuk jalan, jaringan, dan irigasi, yakni sebesar Rp46,2 miliar atau 3,9% dari total belanja, sehingga kecepatan dan ketepatan pengelolaannya harus menjadi perhatian utama pemerintah.
Fraksi Gabungan Nurani Sejahtera melalui Saleh Muhidin menyatakan bahwa secara keseluruhan APBD 2027 telah mencerminkan kebutuhan dan ekspektasi perubahan di daerah. Fraksi ini meminta pemerintah untuk menindaklanjuti hasil pembahasan sesuai skala prioritas dan menilai kembali hak keuangan DPRD.
Senada dengan itu, Fraksi Bintang Kebangkitan Bangsa yang diwakili Servatius L. Gahang menekankan pentingnya realisasi pendapatan, khususnya dari sektor pajak dan retribusi yang penggunaannya telah ditentukan. Fraksi ini juga meminta pemerintah mempersiapkan langkah strategis untuk memastikan realisasi belanja sesuai amanat, serta menampilkan rincian penerimaan pembiayaan dalam kesepakatan APBD.
Fraksi Demokrat melalui Yosep Supandi meminta pemerintah daerah memastikan seluruh penambahan anggaran sesuai dengan prioritas pembangunan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Fraksi ini juga mendorong setiap OPD menyusun rincian belanja yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mengarahkan anggaran pada program yang mendesak dan bermanfaat bagi masyarakat.
Sementara Fraksi NasDem Plus yang disampaikan oleh Yopy Widyanti memberikan apresiasi dan dukungan penuh kepada pemerintah daerah atas komitmen dan dedikasi dalam menyusun APBD 2027. Fraksi ini mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mengawal pelaksanaan APBD agar berjalan sesuai perencanaan dan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
Setelah seluruh fraksi menyampaikan pendapat akhir dan menyatakan persetujuan, rapat dilanjutkan dengan penandatanganan Nota Kesepakatan atas Rancangan APBD Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2027 oleh Pimpinan DPRD dan Bupati Manggarai Barat. Nota kesepakatan ini menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk memproses lebih lanjut Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD 2027 sesuai mekanisme dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam sambutannya, Bupati Edistasius Endi menyampaikan terima kasih atas kerja sama seluruh pihak dalam pembahasan APBD 2027. Beliau menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk menindaklanjuti seluruh catatan dan rekomendasi fraksi-fraksi. Pemerintah juga akan segera berkoordinasi dengan pemerintah provinsi untuk jadwal evaluasi, yang direncanakan pengiriman dokumennya pada hari Selasa mendatang.
Rapat paripurna ditutup dengan harapan agar APBD 2027 dapat segera ditetapkan dan dilaksanakan demi sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Manggarai Barat. Seluruh proses pembahasan dan kesepakatan yang telah dicapai akan didokumentasikan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan pada penyusunan APBD tahun-tahun berikutnya.


