Penulis : Mathildis Editor : Ferdy Jemaun
Labuan Bajo, InfoMabar,- Bupati Manggarai Barat, Edistasius Endi, menegaskan tidak boleh ada aparatur pemerintah di daerah itu yang merasa dirinya paling penting, hingga mengabaikan panggilan ketika pemerintah membutuhkan kehadiran mereka, terutama dalam situasi darurat bencana.
Penegasan tersebut disampaikan Bupati Edistasius Endi pada amanat Apel Kekuatan yang diikuti oleh seluruh ASN lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, yang berlangsung di halaman Kantor Bupati, Senin (07/09/2026) pagi.

Penegasan untuk tidak mengabaikan panggilan telpon, itu menyusul adanya keluhan dari sejumlah staf mengenai pejabat atau aparatur yang sulit dihubungi ketika dibutuhkan untuk mendukung penanganan bencana.
“Jangan ada satu orang pun merasa diri paling penting. Bupati lagi butuh kita pada saat-saat darurat bencana ini,” katanya.
Menurut Bupati, dalam situasi bencana, komunikasi bukan sekadar persoalan menyampaikan informasi, tetapi menjadi bagian penting dari upaya menyelamatkan dan melindungi masyarakat. Setiap informasi mengenai kondisi korban, kebutuhan bantuan, kerusakan fasilitas umum maupun perkembangan di lapangan harus dapat diterima dan direspons dengan cepat.
Karena itu, ia meminta seluruh aparatur pemerintah untuk membuka ruang komunikasi dan memastikan dirinya dapat dihubungi ketika sewaktu-waktu dibutuhkan.
Kebiasaan mematikan telepon seluler, tidak mengangkat panggilan, atau mengabaikan pesan ketika situasi membutuhkan respons cepat, kata Bupati, harus segera dihentikan.
“Kalau memang benar ini, di mana nurani kalian?” tegasnya.
Bupati mengingatkan, ketika masyarakat sedang menghadapi situasi sulit akibat bencana, pemerintah tidak boleh justru mengalami persoalan komunikasi internal. Pemerintah harus hadir sebagai satu kesatuan, bergerak cepat, saling memberi informasi dan memastikan setiap kebutuhan masyarakat dapat ditindaklanjuti.
Komunikasi yang terputus dapat menyebabkan informasi penting terlambat diterima. Dalam kondisi darurat, keterlambatan tersebut berpotensi berdampak pada lambannya pengambilan keputusan, distribusi bantuan, penanganan korban hingga proses pemulihan masyarakat terdampak.
Sebaliknya, komunikasi yang berjalan baik akan memperkuat koordinasi antarpimpinan perangkat daerah, mempercepat respons di lapangan dan memastikan setiap persoalan segera mendapatkan penanganan sesuai kewenangan masing-masing.
Bupati juga mengingatkan para kepala perangkat daerah agar tidak beranggapan bahwa penanganan bencana bukan merupakan bagian dari tanggung jawab mereka.
Menurutnya, bencana merupakan persoalan bersama yang membutuhkan keterlibatan seluruh unsur pemerintahan. Tidak boleh ada perangkat daerah yang merasa bahwa urusan penanggulangan bencana hanya menjadi tugas instansi tertentu.
“Penanganan bencana merupakan tanggung jawab bersama,” tegasnya.
Namun demikian, Bupati juga meminta agar kondisi darurat bencana tidak menjadi alasan untuk meninggalkan tugas-tugas pemerintahan sehari-hari. Pelayanan publik dan roda pemerintahan harus tetap berjalan.
“Jangan juga karena urusan bencana ini, tugas harian kita ditinggalkan. Bagaimana kita mengaturnya dengan baik,” katanya.
Bupati meminta seluruh jajaran pemerintah daerah mampu membagi tugas dan mengatur sumber daya yang ada secara proporsional. Aparatur yang ditugaskan untuk menangani bencana harus bekerja secara maksimal, sementara pelayanan pemerintahan lainnya tetap berjalan.
Dalam situasi seperti ini, kata dia, yang dibutuhkan bukan hanya kecepatan, tetapi juga kemampuan aparatur untuk bekerja secara terkoordinasi. Setiap pejabat dan aparatur harus memahami peran masing-masing, saling mendukung dan memastikan tidak ada kebutuhan masyarakat yang terabaikan.
Bencana, pada akhirnya, menjadi ujian terhadap sejauh mana pemerintah mampu hadir di tengah masyarakat. Karena itu, tidak boleh ada ego sektoral, tidak boleh ada sikap merasa paling penting, dan tidak boleh ada komunikasi yang terputus ketika masyarakat sedang sangat membutuhkan kehadiran pemerintah.
Pemerintah harus hadir bukan hanya melalui kebijakan dan instruksi, tetapi juga melalui respons cepat, koordinasi yang kuat dan kehadiran nyata di tengah masyarakat yang sedang menghadapi situasi darurat.***



