Penulis : Ferdy Jemaun Foto-foto : Afri Prokopim
Labuan Bajo, InfoMabar,- Dari 164 desa dan 5 kelurahan yang ada di wilayah Kabupaten Manggarai Barat, baru 15,4 persen atau 26 desa yang Pembangunan Koperasi Merah Putihnya sedang dalam proses. Ketiadaan lahan milik desa menjadi kendala utama.
Demikian penjelasan Komandan Kodim (Dandim) 1630/Manggarai Barat, Letkol Inf, Budiman Manurung, sebagaimana Release yang diterima InfoMabar dari Bagian Prokopim Setda Manggarai Barat, Rabu (04/02/2026).
Diakui Dandim Budiman, bahwa dari 26 titik yang sedang dalam proses, 1 titik sudah selesai dibangun, yakni KDMP Wae Kelambu di Kecamatan Komodo.
Diakui pula Dandim Budiman bahwa jumlah 26 titik yang sedang dalam proses ini masih kecil jika dibandingan dengan total jumlah desa dan kelurahan yang ada di Kabupaten Manggarai Barat, yakni 164 Desa dan 5 Kelurahan.
Ketika ditanya apa yang menjadi kendala? Dandim Budiman menyampaikan terdapat sejumlah kendala, mulai dari ketiadaan lahan yang dimiliki oleh desa hingga kondisi geografis sejumlah desa yang tidak ideal.
“Adapun kendala yang dihadapi kenapa sampai saat ini yang baru bisa dikerjakan itu 26 titik, pertama kami terkendala dengan lahan. Lahan untuk bangunan minimal 30 x 20 meter persegi atau luas lahan minimal 1000 meter persegi. Desa – desa yang ada di Mabar, terutama desa desa yang ada di wilayah utara seperti di Kecamatan Ndoso, Kuwus, Kuwus Barat dan Pacar, itu rata – rata daerahnya ketinggian sehinggah untuk cari lahan 1000 meter persegi ini sangat sulit,” ungkapnya.
Kondisi ini, kata Dandim Budiman, sudah dilaporkan ke Kemendagri dan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat.
“kemarin kami sampaikan bahwa apabila lahannya miring silahkan bersurat ke Pemda sehinggah Pemda bisa membantu untuk melaksanakan cut and fill, penyiapan lahan, maksudnya lahan yang miring tersebut diratakan,” tuturnya.
Kendala lain yang ditemukan di lapangan, lanjut Budiman, adalah banyak desa yang tidak memiliki lahan yang statusnya milik desa. Lahan kosong yang ada disekitar kantor desa, itu bukan milik desa, melainkan masih milik ulayat yang belum diserahkan secara resmi kepada pemerintah desa.
Terkait kendala ini, aku Dandim Budiman, pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten untuk bersama-sama mencari solusi.
“Ada beberapa desa yang memang kami lihat sudah tidak ada lahan kosong lagi yang statusnya milik desa, sehingga memang perlunya kerjasama kami, Kodim dengan Pemda untuk menyiapkan lahan tersebut,” lanjutnya.
Ditambahkan Budiman, selain ketiadaan lahan, terdapat juga 2 desa dimana proses pembangunan dihentikan sementara waktu karena terdapat penolakan dari warga. Dua desa ini adalah Desa Warloka dan Desa Macang Tanggar.
“Penolakan dalam artian adalah bahwa karena mereka tidak setuju koperasi dibangun dilokasi yang ditentukan di desa tersebut. Sedangkan di 2 desa tersebut, sudah tidak ada lahan lagi yang menjadi milik desa. Aksi penolakan dari warga tersebut, kami sudah laporkan kepada Bapak Bupati, sehinggah untuk sementara, pembangunan dihentikan,” ucapnya.
Meski mengalami sejumlah kendala, Budiman memastikan jajarannya siap mensukseskan dan mendukung keberlangsungan setiap program-program strategis Presiden yang ada di Kabupaten Manggarai Barat, termasuk salah satu program teranyar yakni pembangunan jembatan di kawasan terisolasi.
“Kami akan mendukung, mengkawal dan memastikan setiap program prioritas presiden yang dibuat untuk kesejahteraan rakyat di Manggarai Barat dapat berjalan dengan lancar dan juga dalam pelaksanaanya kami pastikan akan melakukan koordinasi dan komunikasi dengan semua pihak termasuk melibatkan Masyarakat,” tutup Budiman.***
