Penulis : Gonsalez Editor : Ferdy Jemaun
Labuan Bajo, InfoMabar,- Di balik target angka Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Manggarai Barat yang naik 10,4% pada 2026, tersimpan komitmen kuat dan sejumlah langkah konkret dari pimpinannya, Maria Yuliana Rotok. Selaku Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Manggarai Barat, Ia tidak hanya fokus pada pencapaian angka nominal, tetapi pada pembenahan fundamental sistem dan perubahan paradigma.
Ditemui di ruang kerjanya Kamis (22/01/2026) pagi, Kepala Bapenda Manggarai Barat, Maria Yuliana Rotok memberi penegasan terkait berbagai upaya yang hendak dilakukan untuk merengkuh mimpi pencapaian target PAD tahun anggaran 2026.

“Komitmen pribadi saya selaku Kepala Badan Pendapatan Daerah, yang terutama adalah membangkitkan kesadaran setiap orang, baik sebagai pribadi atau badan usaha yang melakukan aktifitas yang menimbulkan kewajiban terhadap pembayaran pajak daerah, secara sadar dan sukarela mendaftarkan diri dan membayarkan pajak daerah tanpa harus dikejar,” ungkapnya.
Ungkapan Kaban Yuliana ini cukup beralasan, sebab pada tahun 2025, salah satu kendala utama yang dihadapi dalam mendongkrak pencapaian target PAD Mabar adalah mental wajib pajak. Mental ini harus dirubah. Kesadaran untuk membayar pajak harus dibangkitkan. Bahwa membayar pajak, apapun bentuknya, adalah kewajiban warga negara.
Kaban Yuliana Bersama timnya di Bapenda, tentu tak cukup dengan upaya untuk membangkitkan kesadaran. Upaya lain yang dilakukanya adalah dengan membentengi para wajib pajak agar tidak dikenai sanksi administrasi, sanksi hukum bahkan sanksi sosial.
“Kedua, upaya kami adalah tidak ada lagi wajib pajak yang mendapatkan sanksi administrasi, sanksi hukum positif maupun sanksi sosial karena lalai membayar pajak daerah maupun retribusi daerah,” ujarnya.
Itu artinya, bahwa upaya untuk membangkitkan kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak, harus berhasil, agar wajib pajak bebas dari rupa sanksi.
Lepas dari itu, Kaban Yuliana hendak meletakan kemampuan Manggarai Barat untuk membangun dengan dayanya sendiri, sebagai fondasi utama. Harapan sederhana ini menjadi filosofi dasar yang mendorong segala strateginya.
“Kabupaten Manggarai Barat mampu membangun dengan kemampuan masyarakat Manggarai Barat sendiri. Itu harapan saya,” ujar Yuliana dengan tegas.
Komitmen pada Transformasi Kelembagaan dan Menjangkau Potensi Yang Tercecer
Menyadari bahwa sistem lama tak lagi memadai, Kaban Yuliana berkomitmen melakukan pembenahan kelembagaan. Ia mengusulkan perubahan struktur organisasi dengan menambahkan Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah pada perangkat daerah yang dimpinnya.
Tak cukup sampai pada usulan perubahan struktur organisasi, Kaban Yuliana juga berharap pada perubahan alat perekam transaksi sebagai program unggulan.
“Ini sudah menjadi isu strategis. Di tahun 2026 kita berharap segera ada proses perubahan, sehingga nanti alat-alat perekam transaksi menjadi program unggulan,” janjinya. Langkah ini dimaksudkan agar elektronifikasi dan optimalisasi pajak berjalan dengan dukungan struktur yang jelas dan anggaran yang terjamin.
Komitmennya juga tercermin pada upaya gigih menjaring potensi pajak yang selama ini “hilang”, seperti pertambangan rakyat ilegal. Meski secara perizinan kewenangan itu ada di provinsi, tetapi untuk pajak, daerah berhak memungut.
“Kami sudah melakukan pendekatan kepada camat dan kepala desa. Kami katakan, ‘kalau menginginkan bagi hasil pajak lebih, tertibkan’,” ujarnya mengenai upaya mendata tambang galian C. Secara teknis ia akan terus berkoordinasi, meski mengakui hasilnya belum maksimal.
Komitmen serupa diterapkan pada kapal wisata, di mana dari potensi 441 unit (data Oktober 2025), baru 190-an yang terdaftar. Langkah Persuasif humanis dikedepankan baik kepada Wajib Pajak maupun kepada stakehoders terkait.
Sinergi dan Kolaborasi Jadi Titik Kunci
Yuliana percaya bahwa peningkatan PAD bukanlah kerja satu instansi. “Ini bukan kinerja saya seorang. Tapi kontribusi dari semua pihak,” katanya.

Oleh karena itu, inovasi besar yang diusungnya di 2026 adalah bergeraknya Satgas Optimalisasi Pajak dan Retribusi Daerah yang telah dibentuk. Pembentukan Satgas ini melibatkan banyak stakeholder.
“Semua dinas berkontribusi. Sebagai contoh Dinas Bina Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi, yang sangat berkontribusi terhadap pembukaan akses ke spot-spot pariwisata yang masih terisolasi, sehingga retribusi masuk tempat wisata dapat diberlakukan,” jelasnya.
Komitmennya dari pembentukan satgas ini adalah pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari setiap instansi, selain meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, juga untuk meningkatkan realisasi Pendapatan Asli Daerah.
Di tengah komitmennya pada penertiban, Kaban Yuliana tetap menekankan pendekatan humanis. Dari salah satu sektor pembentuk PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) yakni pertanian secara tidak langsung menjadi penyumbang Pajak Daerah PBB-P2.
Namun prinsip kehatian-hatian dalam menetapkan besaran PBB-P2 harus mempertimbangkan kondisi pertumbuhan ekonomi masyarakat petani di Kabupaten Manggarai Barat.
“Kalau pertumbuhan ekonomi petani tidak signifikan, jangan coba-coba pemerintah menaikkan PBB… prinsip pajak selain wajib dan memaksa, juga pajak tidak boleh terlalu membebani,” katanya.
Pada akhirnya, komitmen Maria Yuliana Rotok bermuara pada satu tujuan besar: mengubah paradigma. “Dengan sadar membayar pajak, berarti dia sadar bahwa dia itu juga bagian dari pelaku pembangunan,” pungkasnya. Ia tak hanya mengejar angka, tapi membangun kesadaran kolektif bahwa kontribusi pajak adalah investasi bagi kemajuan Manggarai Barat.***


