Penulis : Gery Baha dan Siti Rafika Editor : Ferdy Jemaun
Labuan Bajo, InfoMabar,- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Manggarai Barat dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan NTT melakukan penandatanganan Rencana Aksi Kolaboratif untuk Peningkatan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) Tahun 2025. Penandatanganan ini menandai komitmen kuat dalam mewujdukan tata Kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel.
Sebagaimana disaksikan InfoMabar, penandatanganan bersejarah ini berlangsung di Ruang Rapat Bupati Manggarai Barat, pada Jumat (24/10/2025).
Turut hadir pada kegiatan ini seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemkab Manggarai Barat dan jajaran BPKP NTT.
Acara ini menandai komitmen kuat kedua belah pihak dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Penandatanganan dilakukan langsung oleh Bupati Manggarai Barat, Edistasius Endi, dan Plt. Kepala BPKP Perwakilan Provinsi NTT, Kapsari.
Dalam sambutannya, Bupati Edi menyampaikan apresiasi atas kerja cerdas dan kolaborasi yang telah terjalin dengan BPKP. Ia menyadari sepenuhnya bahwa masih terdapat sejumlah indikator, seperti SPIP, MRI, dan IEPK itu sendiri, berada di level menengah dan perlu ditingkatkan.
“Justru karena masih berada di level menengah, makanya hari ini kita bertemu. Gol akhirnya adalah bagaimana terwujudnya pengelolaan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, efektif, dan efisien, yang hasil akhirnya mesti dirasakan oleh rakyat,” tegas Bupati Endi.
Ia juga berharap kolaborasi ini dapat menjadi media transfer pengetahuan dari BPKP kepada jajaran pemerintah daerah, sehingga Manggarai Barat dapat menjadi contoh dan tempat studi tiru bagi daerah lain. Bupati Endi mengajak semua pihak untuk meminimalisir praktik korupsi dan menjaga semangat juang dalam membangun daerah.
Senada dengan Bupati Edi, Plt. Kepala BPKP Perwakilan NTT, Kapsari, dalam sambutannya menjelaskan bahwa IEPK merupakan bagian dari Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang terintegrasi. Ia mengapresiasi capaian SPIP Manggarai Barat yang sudah berada di level 3, sambil mendorong peningkatan pada indeks Manajemen Risiko (MRI) dan IEPK.
“Penandatanganan ini bukan sekadar seremonial, tapi adalah langkah kecil kita bersama untuk membangun sebuah kolaborasi kepemerintahan yang baik. Kami berharap semangat teman-teman di Manggarai Barat tetap dijaga untuk selalu memperbaiki good governance,” ujar Kapsari.
Ia menekankan bahwa nilai indeks yang tinggi mencerminkan proses deteksi, pencegahan, dan respons terhadap korupsi yang telah berjalan dengan baik. Kolaborasi ini diharapkan dapat mendukung percepatan peningkatan nilai-nilai tersebut menuju level yang lebih tinggi pada tahun 2025.
Dengan ditandatanganinya rencana aksi kolaboratif ini, Pemkab Manggarai Barat dan BPKP Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur resmi memantapkan langkah sinergis mereka. Kerja sama ini diharapkan tidak hanya meningkatkan skor indeks secara administratif, tetapi lebih penting lagi, mewujudkan dampak nyata berupa pemerintahan yang bersih dan pelayanan publik yang lebih baik bagi masyarakat Man
