Kamis, Juli 2, 2026
BerandaBerita TerkiniPemkab Manggarai Barat Bahas KKPR dalam Forum Penataan Ruang Daerah

Pemkab Manggarai Barat Bahas KKPR dalam Forum Penataan Ruang Daerah

Penulis: Matildis | Editor : Tian Candra

Labuan Bajo, Infomabar – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Manggarai Barat (Mabar) melalui Dinas Cipta Karya Tata Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman menggelar Rapat Forum Penataan Ruang Daerah pada Selasa (29/07/2025), bertempat di Ruang Rapat Bupati.

Sekretaris Daerah Manggarai Barat, Fransiskus Sales Sodo memimpin forum KKPR Kabupaten Manggarai Barat. (Foto: Tildis)

Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Manggarai Barat, Fransiskus Sales Sodo dan dihadiri oleh sejumlah unsur perangkat daerah teknis, instansi vertikal, serta perwakilan masyarakat.

Agenda utama dalam forum ini adalah membahas penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) untuk kegiatan berusaha dan non-berusaha di wilayah Kabupaten Manggarai Barat.

Dalam rapat itu, forum menyetujui satu permohonan KKPR berusaha atas nama PT. Mbeliling Air Nusantara yang akan menjalankan kegiatan usaha di Kecamatan Mbeliling. Selain itu, terdapat sembilan permohonan KKPR non-berusaha yang diajukan oleh warga untuk keperluan pembangunan rumah tinggal di beberapa kecamatan.

“Melalui forum ini, kita ingin memastikan bahwa setiap izin pemanfaatan ruang , baik untuk kegiatan usaha maupun rumah tinggal,  benar-benar sejalan dengan tata ruang yang telah ditetapkan,” ujar Sekda Fransiskus.

Ia menegaskan bahwa penerbitan KKPR harus mengacu pada ketentuan yang berlaku untuk menjamin legalitas dan kepastian hukum.

“Prinsipnya, kita tidak boleh melanggar hukum. Segala bentuk usaha maupun non-usaha harus mematuhi aturan yang berlaku,” tegasnya.

Forum ini merupakan bagian dari upaya pengawasan dan pengendalian pembangunan berkelanjutan di Manggarai Barat. Dengan meningkatnya kebutuhan ruang, khususnya di kawasan strategis seperti Labuan Bajo, kehadiran forum ini dinilai penting untuk menjaga keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian lingkungan, serta memperkuat tata kelola ruang yang akuntabel.

Hasil forum akan menjadi dasar penerbitan KKPR secara transparan dan akurat, sejalan dengan semangat pelayanan publik yang cepat, tepat, dan berintegritas.

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments