Penulis : Ferdy Jemaun
Labuan Bajo, InfoMabar,- Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat (Pemkab Mabar), menegaskan komitmennya untuk mendorong pembangunan yang inklusif, khususnya dalam upaya Penanggulangan Risiko Bencana (PRB). Kolaborasi menjadi titik kunci, agar tidak satupun warga Manggarai Barat yang boleh ditinggalkan, termasuk penyandang disabilitas.
Langkah strategis ini dibahas secara mendalam dalam kegiatan Lokakarya Pengurangan Risiko Bencana Inklusif dan Pembentukan Unit Layanan Disabilitas PB Kabupaten Manggarai Barat, yang berlangsung di Bintang Flores Hotel, Labuan Bajo, Kamis (11/06/2026).
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Manggarai Barat, Yohanes Hani, yang hadir mewakili Bupati Manggarai Barat, membuka kegiatan tersebut secara resmi. Dalam sambutannya, Yohanes menjelaskan bahwa kehadiran seluruh elemen peserta dalam lokakarya ini merupakan kekuatan utama untuk menggerakkan upaya penanggulangan risiko bencana yang menyasar semua kelompok masyarakat tanpa terkecuali.
“Kami berharap kegiatan lokakarya ini tidak berhenti di dalam ruangan kegiatan saja, melainkan dapat menghasilkan poin-poin bernas yang berdampak nyata di lapangan,” ujar Yohanes.
Pada kesempatan tersebut, Kepala Bappeda yang akrab disapa Kaban John ini juga menyinggung soal 5 prinsip kehidupan inklusif yang perlu disadari dan dijadikan landasan utama dalam pengambilan kebijakan. Kelima prinsip tersebut meliputi: Kesetaraan, Aksesibilitas, Partisipasi, Pemberdayaan, dan Akuntabilitas.
Kaban John membeberkan data bahwa saat ini terdapat 1.122 jiwa penyandang disabilitas di Manggarai Barat. Angka tersebut menjadi pengingat penting bahwa kebijakan yang dilahirkan dari lokakarya ini harus benar-benar menyentuh dan melindungi mereka.
Dibagian akhis sambutanya, Kaban John mengajak semua pihak untuk berkolaborasi. “Mari bergandengan tangan! Jadikan pengurangan risiko bencana sebagai nafas dalam detak pembangunan kita. Tidak ada satupun warga Mabar yang boleh ditinggalkan,” harapnya.
Harapan yang sama juga disampaikan oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Manggarai Barat, Oktavianus Andi Bona.
“Lokakarya ini adalah awal dari tindakan nyata. Mari kita bekerja sama dan sama-sama bekerja,” ajaknya.
Dukungan penuh juga datang dari pemerintah pusat. Plt. Deputi Pencegahan pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Pangarso, yang hadir secara daring (online), menegaskan bahwa lokakarya ini merupakan bagian dari upaya pemenuhan kesetaraan bagi penyandang disabilitas agar penanggulangan bencana bisa berlangsung secara menyeluruh.
“Dalam penanganan bencana, kaum disabilitas itu harus diberi hak yang sama,” tegas Pangarso.
Sebagai langkah konkret, Pangarso berharap agar lokakarya ini dapat berakhir dengan sebuah capaian penting, yaitu pembentukan Unit Layanan Disabilitas Penanggulangan Bencana (ULD PB) Kabupaten Manggarai Barat.
Kegiatan Lokakarya ini difasilitasi penuh oleh SIAP SIAGA, kemitraan Australia-Indonesia untuk kesiapsiagaan bencana.
Area Manager Program Siap Siaga NTT, Silvi Fanggidae, pada kesempatan itu menjelaskan bahwa di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), terdapat empat kabupaten/kota yang menjadi prioritas utama dari Siap Siaga untuk menginstitusionalkan program inklusif. Keempat wilayah tersebut adalah Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Kabupaten Rote Ndao, dan Kabupaten Manggarai Barat.
Menurut Silvi, selama ini kelompok disabilitas seringkali berada di posisi yang paling rentan dan kurang mendapat perhatian yang proporsional saat situasi darurat.
“Penyandang disabilitas sering tertinggal. Mereka tidak diperhatikan dan hanya dipandang sebagai korban,” jelas Silvi.
Oleh karena itu, ia melanjutkan, jika pembentukan Unit Layanan Disabilitas di Manggarai Barat ini disepakati dan berhasil dibentuk, maka kelompok disabilitas tidak akan lagi terabaikan dalam sistem proteksi bencana daerah.
“Unit Layanan Disabilitas di Manggarai Barat ini harus lebih kuat,” pungkasnya berharap.***
