Penulis: Gery Baha Editor : Tian Candra
Labuan Bajo, InfoMabar-Dalam upaya memperkuat sinergi pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah serta mempercepat agenda prioritas nasional di kawasan timur Indonesia, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko PPN/Kemko Infrastruktur) bersama Perkumpulan Pelaku Kebijakan dan Manajemen Tata Ruang Indonesia (SPASI) menggelar Forum Koordinasi Penataan Ruang Bali–Nusa Tenggara, di Hotel Meruorah Komodo, Labuan Bajo, Selasa (21/10/2025).
Bupati Manggarai Barat Edistasius Endi menghadiri langsung forum koordinasi ini, bersama sejumlah Kepala Daerah pada Provinsi Bali, NTB dan NTT. Selain itu hadir juga para pemangku kepentingan secara luring dan daring, meliputi unsur pemerintah, akademisi, dan organisasi profesi tata ruang.
Forum ini menjadi wadah strategis untuk menyelaraskan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di wilayah Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.
Tata Ruang Jadi Pondasi Pembangunan
Sekretaris Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Ayodhia G.L. Kaleka, yang hadir mewakili Menteri Koordinator, menegaskan bahwa tata ruang merupakan fondasi utama bagi arah pembangunan nasional.
“Setiap langkah pembangunan, baik infrastruktur, investasi, maupun program sosial, harus berpijak pada tata ruang yang disusun secara ilmiah, berkeadilan, dan berkelanjutan. Tanpanya, pembangunan akan kehilangan arah,” ujar Ayodhia.
Ia menambahkan, percepatan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) sangat penting untuk mendorong investasi, terutama melalui integrasi dengan sistem Online Single Submission (OSS) serta pengendalian pemanfaatan ruang yang berkelanjutan.
Gubernur NTT Dorong Pembangunan Berkelanjutan
Sementara itu, Gubernur Nusa Tenggara Timur, Melkiades Laka Lena, menyampaikan komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan di kawasan Bali–Nusa Tenggara. Ia mengakui sejumlah tantangan, di antaranya alih fungsi lahan, keterbatasan kapasitas daerah, dan kesenjangan regulasi.
“Forum ini menjadi momen penting untuk bersama-sama membahas pembangunan kawasan Bali–Nusa yang berkelanjutan. Penataan ruang adalah instrumen strategis untuk mewujudkannya, bukan sekadar menyusun dokumen, tetapi menyusun masa depan wilayah kita,” ujarnya.
Labuan Bajo Jadi Contoh Pusat Pertumbuhan Wilayah
Dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang, Najib Faisal, menekankan pentingnya pendekatan tata ruang yang terintegrasi. Ia mencontohkan pengembangan Labuan Bajo sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yang diharapkan dapat menarik pertumbuhan ekonomi wilayah sekitarnya.
“Tata ruang bukan hanya perencanaan, tapi merupakan jalan masuk bagi investasi menuju negeri yang makmur, hadir, dan sejahtera,” tegas Najib.
Ia juga menyoroti pentingnya pengendalian pemanfaatan ruang untuk mencegah kerusakan lingkungan.
Forum Luncurkan Konferensi Internasional 2026
Selain menjadi ajang koordinasi, forum ini juga menandai peluncuran resmi International Conference on Spatial Planning and Infrastructure for Sustainable Development 2026, yang akan diselenggarakan oleh Kemenko PPN/Kemko Infrastruktur bersama SPASI tahun depan.
Kegiatan ditutup dengan diskusi panel bertema “Tata Ruang yang Relevan – Kontekstualisasi Perencanaan di Indonesia”, yang menghadirkan pakar dan praktisi dari berbagai daerah. Diskusi tersebut menghasilkan sejumlah rekomendasi untuk memperkuat tata kelola ruang yang adil, efisien, dan berkelanjutan, khususnya di kawasan Bali–Nusa Tenggara.
