Oleh : Sebinus dan Thildis Editor : Hans
Labuan Bajo– InfoMabar: Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat menggelar Konsultasi Publik sekaligus Kick-Off Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Perubahan RPJMD Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2025-2029, di Aula Sekda Kabupaten Manggarai Barat, Kamis (12/11/2026).
Kegiatan ini merupakan kerja sama Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat dengan Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang.Dalam forum tersebut ditegaskan, diksi yang digunakan adalah perubahan, bukan revisi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Hari ini kita kick-off-kan konsultasi publik untuk penyusunan KLHS Perubahan RPJMD. Kita menggunakan diksi perubahan, karena di dalam pembahasan ini secara eksplisit kita menggunakan diksi perubahan,” ujar Herry Zadrak Kotta, tim penyusun dari Undana.
Kick-off ini menjadi deklarasi resmi dimulainya penyusunan KLHS. Tujuannya menyamakan persepsi, membangun komitmen, membagi peran, serta menyepakati tindak lanjut. Penyusunan ini melibatkan OPD, DPRD, akademisi, dunia usaha, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. Penyusunan KLHS ditargetkan selesai dalam kurang lebih 8 minggu dan harus sudah divalidasi pada awal Desember 2026.
“Waktunya hanya 2 bulan, awal Desember harus validasi. Sehingga kami mengambil kecepatan untuk bagaimana melakukan kesiapan organisasi,” kata Herry.
Tahapannya meliputi persiapan, inventarisasi materi, pengkajian capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs), penyusunan alternatif, integrasi, hingga validasi. Hingga kick-off digelar, tim telah mengidentifikasi sementara 37 rekomendasi yang akan diintegrasikan ke dalam Perubahan RPJMD.
Herry menjelaskan, materi yang ditinjau adalah dokumen RPJMD 2025-2029 yang akan diubah. Fokusnya meliputi evaluasi capaian kinerja, penyesuaian kebutuhan masyarakat, arah kebijakan, kemampuan keuangan daerah, serta integrasi isu strategis lingkungan, iklim, dan ketahanan wilayah.
Ruang lingkupnya mencakup kondisi umum dan hasil evaluasi, permasalahan dan isu strategis, tujuan, sasaran dan indikator, strategi dan arah kebijakan, serta program dan pendanaan.
Konteks kebijakan perubahan diarahkan pada empat hal, yakni akselerasi ekonomi daerah, keterkaitan sektor unggulan seperti pariwisata, pertanian, perikanan dan kelautan, pemerataan manfaat pembangunan, serta keberlanjutan pelaksanaan.
Ia menegaskan, KLHS wajib terintegrasi dalam substansi Perubahan RPJMD, bukan sekadar dokumen pelengkap. Hal ini sesuai Permen LHK Nomor 4 Tahun 2022 yang menggantikan Permen LHK Nomor 9 Tahun 2011.
“KLHS harus terintegrasi di dalam perubahan RPJMD. Bukti pengintegrasian ini juga salah satu hal yang nanti menjadi pertimbangan validasi di tingkat provinsi,” tegas Herry.
Dasar hukum lainnya antara lain UU Nomor 23 Tahun 2014, UU Nomor 59 Tahun 2024, Perpres Nomor 12 Tahun 2025, Perpres Nomor 111 Tahun 2022, serta Pasal 342 dan Pasal 344 tentang tahapan penyusunan perubahan RPJMD. Salah satu syarat perubahan adalah sisa masa berlaku RPJMD lebih dari tiga tahun.
Pada materi kedua, Suwari Tim dari Undana memaparkan identifikasi dan perumusan isu strategis. KLHS didefinisikan sebagai proses analisis sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan sebagai dasar perubahan kebijakan, rencana, dan program.
Terdapat empat tujuan KLHS, yakni menjaga konsistensi dan relevansi arah pembangunan, memastikan prinsip pembangunan berkelanjutan terintegrasi, mengendalikan risiko dan dampak negatif termasuk bencana, serta memperkuat legalitas, akuntabilitas, dan kualitas pengambilan keputusan.
Dari total 319 indikator SDGs, kata Suwari sekitar 220 indikator menjadi kewenangan kabupaten dan 182 indikator dinilai relevan dengan Manggarai Barat. Capaian indikator dikelompokkan dalam empat kategori, yakni sudah mencapai target, sudah dilaksanakan namun belum mencapai target, belum dilaksanakan, dan belum ada datanya.
Rencananya, pada akhir November 2026 akan dilaksanakan Uji Konsekuensi Pertama, dilanjutkan penyusunan rekomendasi dan integrasi ke dalam Perubahan RPJMD. Isu strategis juga digali dari RTRW 2021-2040, RPJMD sebelumnya, RPJMD Provinsi, dan RPJMN. Isu strategis yang ditetapkan maksimal 7 isu, dengan target awal 5 hingga 7 isu paling strategis.
Dalam pemaparannya juga disampaikan potret 6 indikator makro sesuai Permendagri Nomor 100 Tahun 2026. IPM Manggarai Barat masih di bawah Provinsi NTT, namun terus meningkat dan mendekati provinsi pada 2023-2025.
Menurutnya Angka kemiskinan lebih baik dari provinsi, namun masih jauh dari target nasional. Target kemiskinan 2029 diharapkan mendekati 11,21 persen. Sektor pariwisata dengan kunjungan lebih dari 340 ribu wisatawan per tahun dinilai berpotensi membantu penurunan kemiskinan.
Tingkat Pengangguran Terbuka kata Suwari tergolong rendah dan sudah mencapai target nasional. Pertumbuhan ekonomi 2025 mencapai 5,82 persen, dengan PDRB meningkat dari 3,56 triliun rupiah pada 2021 menjadi lebih dari 5 triliun rupiah pada 2025.
Sementara PDRB per kapita baru 17,76 juta rupiah, jauh di bawah nasional 83,70 juta rupiah. Target wilayah NTT sekitar 35,1 juta rupiah. Rasio gini sudah sangat baik, yakni 0,375, dan telah mencapai target nasional sejak 2019.
Struktur ekonomi ditopang 86 persen oleh 6 sektor utama, terbesar pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 36,17 persen. Sektor basis yang tumbuh besar adalah konstruksi, akomodasi dan makan minum, pertambangan dan penggalian, real estate, dan jasa perusahaan.
Dari sisi lingkungan, daya dukung air di beberapa wilayah sudah defisit dan diproyeksikan semakin defisit hingga 2030. Sampah plastik mencapai hampir 28 persen, sisa makanan 20 persen. Hampir semua kecamatan memiliki potensi banjir kategori sedang, gelombang ekstrem dan abrasi berisiko di 5 dari 12 kecamatan, dan lahan kritis di luar kawasan hutan mencapai lebih dari 3.896 hektare.
Sebanyak 94 persen desa masuk kategori sensitivitas iklim sedang. Spesies kunci yang menjadi perhatian antara lain komodo, tekukur, dan kakatua jambul kuning.
Dari hasil pemusatan, enam prioritas awal isu strategis yang diusulkan adalah pengentasan kemiskinan dan pengangguran, pangan dan gizi termasuk penanganan stunting, penguatan layanan kesehatan, peningkatan akses pendidikan dan kualitas SDM serta akses antarwilayah, akses air bersih, sanitasi dan lingkungan hidup, serta penurunan risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim.
Isu tersebut masih bersifat sementara dan terbuka untuk masukan peserta. Dari RTRW, isu utama antara lain pesatnya pariwisata Labuan Bajo sebagai Destinasi Super Prioritas, potensi budaya yang belum optimal, menjamurnya hotel, serta masalah longsor, penggundulan hutan, dan lahan kritis.
Hasil konsultasi ini akan menjadi dasar merumuskan isu strategis final untuk menghasilkan rekomendasi perbaikan dalam Perubahan RPJMD 2025-2029, agar pembangunan tetap mencapai target tanpa mengabaikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
