Home Berita Terkini Kabupaten Pertama Rampungkan Data Korban Gempa, Gubernur NTT : Mabar Jadi Contoh!

Kabupaten Pertama Rampungkan Data Korban Gempa, Gubernur NTT : Mabar Jadi Contoh!

0
6
Gubernur NTT, Melki Laka Lena (tengah) saat memimpin Rakor di Labuan Bajo. (Foto : Gery Baha)
Penulis : Sebinus dan Gery 
Editor : Ferdy Jemaun

Labuan Bajo, InfoMabar,- Gubernur Nusa Tenggara Timur, Melki Laka Lena, memberi penilaian, bahwa Manggarai Barat adalah Kabupaten pertama dari 7 kabupaten terdampak gempa di NTT yang merampungkan data korban gempa. Karena itu, Mabar layak jadi contoh.

Penilaian itu disampaikan Gubernur Melki saat memimpin rapat koordinasi penanganan bencana gempa 7,7 SR bersama Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat dan jajaran Pemprov NTT, yang berlangsung di Aula Kantor Bupati Manggarai Barat, Jumat (11/9/2026).

Rakor yang dipimpin Gubernur NTT, Melki Laka Lena. (Foto : Gery Baha)

Dalam rapat tersebut, Gubernur Melki menyebut kecepatan Pemkab Mabar dalam menyelesaikan data kerusakan menjadi contoh bagi daerah lain.

“Ya, saya apresiasi. Manggarai Barat ini adalah Kabupaten pertama dari 7 kabupaten di Flores yang sudah menuntaskan data dan sudah siap untuk digunakan. Terima kasih Pak Bupati. Ini harus jadi contoh bagi kabupaten lain. Jangan takut dengan data. Karena data ini yang akan kita jadikan acuan dalam pengambilan kebijakan,” ujar Gubernur.

Ia menegaskan, data yang sudah masuk mencakup kerusakan rumah penduduk, fasilitas publik, kantor, sekolah, kesehatan, dan sektor lainnya. Data ini akan menjadi dasar penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana/R3P.

“Kalau data sudah siap, kita bisa mengakses anggaran. Awalnya mungkin berubah-ubah, tapi sekarang sudah fix. Ini bagus karena bisa dipertanggungjawabkan,” tambahnya.

Gubernur juga menyebut bencana ini sebagai momentum untuk memicu percepatan pembangunan di Pulau Flores.

“Seperti yang disampaikan Pak Menteri PUPR, Bento Prajogo, Gempa Flores ini adalah momentum untuk kita memicu percepatan pembangunan di Flores. Presiden juga sudah meminta agar seluruh kepentingan pemulihan Flores segera ditangani,” jelasnya.

Menurutnya, fokus penanganan tidak hanya pada BNPB. Seluruh sektor harus dioptimalkan, mulai dari PUPR, Pendidikan, Kesehatan, hingga infrastruktur.

“TNI-Polri, Kejaksaan punya jalur sendiri. Tapi untuk urusan umum ini kita bisa perbaiki bersama untuk mengatasi keadaan,” kata Gubernur.

Gubernur merinci ada 3 hal utama yang dibahas dalam rakor:

  1. Penyelesaian Tanggap Darurat: Memastikan seluruh area yang belum tercover segera ditangani bersama.
  2. Persiapan Transisi ke Rehabilitasi: Pemda diminta serius menyiapkan data. R3P ( Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana) untuk seluruh daratan Flores ditargetkan rampung.
  3. Pemulihan Ekonomi Masyarakat: Banyak warga terdampak adalah petani dan nelayan. Pemprov akan berkoordinasi dengan perbankan dan sektor terkait agar bisa segera membantu.

“Kalau R3P – Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana-  seluruh Flores sudah siap, awal Oktober saya akan ke Jakarta untuk rapat terbatas dengan kementerian terkait. Kita putuskan kebutuhan Flores secara menyeluruh. Nanti kita bicara sektor pendidikan, pertanian, ekonomi, dan sebagainya,” tegas Melki.

Gubernur menginstruksikan agar R3P segera dimutakhirkan dan dibantu oleh kementerian terkait. Setelah dokumen siap, Pemprov akan menggelar rapat lanjutan untuk memutuskan skema pemulihan.

Gubernur meminta Wakil Bupati dan Pj. Sekda Mabar  agar mendorong seluruh usulan dari desa, kecamatan, hingga OPD agar nilainya maksimal.

“Nanti berapa angkanya bisa berubah-ubah. Yang penting kita dorong dulu semua. Dari PU, Pendidikan, Kesehatan, sampai DTKS. Kita kejar semuanya,” katanya.

Menutup sambutan, Gubernur juga menyampaikan keprihatinan kepada warga terdampak, khususnya para orang tua dan lansia.

“Saya dapat laporan tadi malam ada Mama yang langsung keluar rumah saat gempa. Banyak orang tua seperti itu. Kita harus pastikan mereka aman dan segera dapat bantuan,” pungkasnya.

Gubernur juga menekankan pentingnya kekompakan antara Pemprov dan Pemkab agar usulan Flores bisa disetujui dalam rapat terbatas di Jakarta awal Oktober mendatang.

Rakor ini dihadiri , wakil Bupati Manggarai Barat dr. Yulianus Weng, unsur Forkopimda, Ketua DPRD Manggarai Barat Benediktus Nurdin, perwakilan BNPB, sejumlah  pimpinan OPD pemprov NTT Staf Ahli bupati, Asisten Sekda , instansi vertikal , dan pimpinan OPD lingkup Pemkab Mabar.***