Laporan: Gonsa
Manggarai Barat, Infomabar-Index Desa Membangun (IDM) Kabupaten Manggarai Barat dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan, hal tersebut disampaikan Bupati Manggarai Barat Edistasius Endi, SE dalam sambutannya saat membuka workshop evaluasi pengelolaan keuangan dan pembangunan desa pada Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2024 di DAJ Hall – Labuan Bajo, Kamis (05/12/2024).
“Index Desa Membangun Kabupaten Manggarai Barat dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Tentu jangan hanya sampai di desa maju, tetapi harus sampai di desa mandiri sehingga terciptanya kesejahteraan masyarakat”, ujar Bupati Edi.
Indeks Desa Membangun (IDM) adalah indikator komposit yang digunakan untuk mengukur kinerja desa dalam beberapa aspek, seperti kesehatan, pendidikan, ekonomi dan infrastruktur. IDM merupakan alat penting dalam memajukan desa-desa di Indonesia, karena dapat membantu pemerintah menyusun rekomendasi kebijakan yang tepat sasaran.
Pada tahun 2022 jumlah desa maju di Kabupaten Manggarai Barat sebanyak 8 desa, di tahun 2023 meningkat menjadi 11 desa dan di Tahun 2024 meningkat menjadi 13 desa. Desa Berkembang tahun 2022 sebanyak 63 desa meningkat 97 Desa di Tahun 2023 dan 102 Desa di tahun 2024. Desa tertinggal tahun 2022 sebanyak 90 desa menurun menjadi 55 desa di tahun 2023 dan menurun menjadi 49 desa di Tahun 2024.
Bupati Edi juga menyampaikan apresiasi atas kerja keras, kerja kolaborasi dan kerja cerdas termasuk para Kepala Desa atas pencapaian yang telah didapat.
“Saya menyampaiakn apresiasi atas capaian Pemerintah Desa dalam Membangun Desanya masing-masing. Trimakasih atas kerja keras, kerja kolaborasi dan kerja cerdas para kepala Desa atas pencapaian yang telah didapat, meskipun masih ada beberpa kepala desa yang tercatat yang terindikasi bermasalah namun saya yakin masalah pengeloaan akan semakin baik dari tahun ke tahun dengan adanya workshop serta pelatihan pelatihan dari intansi terkait”, ungkapnya.
Bupati Edi meminta para Kepala Desa, Camat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Inspektorat agar mengikuti kegiatan tersebut sampai selesai.
“Melalui Pelaksanaan Workshop ini, saya meminta komitmen para kepala desa, para camat, dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Inspektorat agar mengikuti kegiatan ini sampai selesai dengan baik, Pahami substansinya, konsultasikan apa yang belum dipahami, sehingga pada akhirnya tercipta tata kelola pemerintahan dan tatakelola pemerintah desa yang dapat mencegah terjadinya korupsi. Pinta Bupati Edi
Kegiatan workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa dilaksanakan selama sehari dengan narasumber dalam kegiatan tersebut adalah Anggota Komisi XI DPR RI Melchias Markus Mekeng membawakan materi Pengawasan DPR RI terhadap pelaksanaan undang-undang , APBN dan Kebijakan Pemerintahan terkait Desa, Kepala Kejaksaan Negri Manggarai Barat Sartha, dengan materi Penegakan Hukum Dalam Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa, Pengawasan Pengelolaan Dana Desa untuk percepatan pencapaian SDGS Desa, Kepala Perwakilan BPKP NTT Rizal Suhaili dengan Materi Pengawalan Pengelolaan Keuangan Desa yang akuntabel dalam rangka percepatan transformasi Ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Editor: Tian Candra
