Penulis : Geri Editor : Hans
Labuan Bajo : Info Mabar – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Manggarai Barat ( mabar) menggelar Rapat Paripurna Ke-4 dengan agenda penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Nota Pengantar Keuangan atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Rapat berlangsung di Ruang Rapat Utama DPRD Kabupaten Manggarai Barat, Senin (08/06/2026).
Sidang paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Benediktus Nurdin, didampingi Wakil Ketua I DPRD Rikardus Jani serta para anggota DPRD. Turut hadir Wakil Bupati Manggarai Barat, dr. Yulianus Weng, M.Kes, Sekretaris Daerah Drs. Fransiskus Sales Sodo, para staf ahli, asisten, seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, serta insan pers.
Rapat ini merupakan agenda resmi legislatif dalam rangka menindaklanjuti pembahasan Laporan Pertanggungjawaban APBD TA 2025. Sebelumnya, Wakil Bupati Yulianus Weng telah menyampaikan Nota Keuangan pada 2 Juni 2026 lalu.
Dalam pemandangan umum yang disampaikan oleh perwakilan masing-masing fraksi, yakni Fraksi PKB, Gerindra, Demokrat, Gabungan Hati Nurani Sejahtera, Fraksi Harapan Baru, serta NasDem Plus, secara umum meminta penjelasan mendalam terkait berbagai program kerja, penggunaan anggaran, realisasi belanja, hingga evaluasi kinerja OPD.
Saat Rapat Paripurna semua Fraksi-fraksi memberikan apresiasi dan dukungan atas pencapaian Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat yang kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia untuk kedelapan kalinya secara berturut-turut. Capaian ini dinilai sebagai bentuk komitmen serius dalam pengelolaan keuangan daerah.
Namun, di balik apresiasi tersebut, sejumlah fraksi menyoroti perlunya langkah konkret untuk mengantisipasi potensi penurunan pendapatan daerah di masa mendatang. Beberapa catatan kritis juga disampaikan, antara lain perlunya peningkatan tata kelola anggaran yang lebih efisien, penguatan pengawasan realisasi anggaran, serta evaluasi menyeluruh terhadap kinerja OPD. Fraksi-fraksi berharap ke depan Manggarai Barat dapat lebih baik lagi, baik dari sisi Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun sektor pembangunan lainnya.
Menanggapi pemandangan umum fraksi, Wakil Bupati Manggarai Barat, dr. Yulianus Weng, M.Kes, menyampaikan apresiasi yang tinggi atas pandangan yang disampaikan. Ia menilai masukan, kritik, dan saran dari para wakil rakyat sangat konstruktif bagi perbaikan tata kelola pemerintahan ke depan.
Ia juga menegaskan, pemerintah daerah akan menjawab seluruh pertanyaan dan catatan fraksi secara tertulis sesuai dengan mekanisme yang berlaku, sebelum memasuki tahapan pembahasan lebih lanjut di tingkat komisi.
“Kami sangat berterima kasih atas pandangan yang kritis dan membangun dari seluruh fraksi. ,” ujar Wabup Yulianus.
Melalui rapat paripurna ini, Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat bersama DPRD menegaskan kembali komitmennya untuk terus memperkuat kerja sama dan sinergitas. Kedua lembaga bertekad mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Manggarai Barat.
