Penulis : Gonsalez
Editor : Hans
Labuan Bajo –Infomabar -: Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat menggelar kegiatan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) Siskeudes serta sosialisasi Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) 2026 di Aula Kantor Bupati Manggarai Barat, Kamis (16/4/2026).
Acara ini dihadiri oleh jajaran Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) dan jajarannya, para camat, kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa, ketua BPD, serta pimpinan PT Intake Media Data, BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, dan Bank NTT,
Dalam sambutannya, Bupati Manggarai Barat Bupati Edi menegaskan bahwa penandatanganan MoU dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara pihak perusahaan dengan para kepala desa bertujuan untuk mengatasi keterlambatan laporan keuangan desa yang kerap terjadi sebelumnya
. “Cerita terlambat laporan keuangan desa tidak akan dijumpai kembali,” tegasnya.
Ia mengajak seluruh perangkat desa untuk beradaptasi dengan kemajuan dunia digital. Menurutnya, sejumlah desa gagal mendapatkan transfer dana karena keterlambatan pelaporan pemanfaatan dana yang telah dikirim. Dengan program Siskeudes yang terintegrasi dengan content management system (CMS), pengelolaan dana desa diharapkan lebih mudah, transparan, dan akuntabel.
“Kita tidak boleh hindari kemajuan digital. Yang ada adalah kita hadapi dan sesuaikan diri agar tidak ketinggalan,” ujar Bupati Edi.
Ia juga berharap proses pendampingan sumber daya manusia di desa tidak berhenti pada penandatanganan MoU, tetapi terus dilakukan baik secara online maupun tatap muka. Bupati mengusulkan agar pelatihan aplikasi dilakukan dalam kelompok kecil (5-10 kelompok) agar lebih fokus dan efektif.
Foto : Gonsalez
Bupati Edi juga memaparkan bahwa sistem non-tunai akan diterapkan, sehingga tidak ada lagi praktik titip uang gaji atau honor secara tunai. “Semua sudah dengan non tunai,” jelasnya.
Menyikapi kondisi fiskal nasional yang berdampak pada daerah, Bupati Edi mengingatkan soal efisiensi anggaran. Ia mencontohkan bahwa instansi vertikal sudah menerima surat edaran efisiensi 50 persen. “Yang terpenting selamatkan gaji,” pesannya kepada staf di lingkungan Pemkab Manggarai Barat.
Terkait Pilkades 2026 yang akan digelar di 64 desa, Bupati Edi meminta seluruh tahapan dilalui dengan baik dan benar. Ia menekankan agar tidak ada warga yang tidak terdata dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap) karena hal itu bisa memicu gangguan stabilitas.
Ia juga menginstruksikan Dinas PMD untuk menyederhanakan format perhitungan suara. “Kalau harus dua lembar saja format perhitungannya, kenapa dibuat 10 atau 15 lembar?” tegasnya. Untuk pemilih buta huruf atau tunanetra, ia meminta kertas suara didesain sesederhana mungkin, misalnya dengan gambar calon.
Bupati Edi mengingatkan bahwa pengamanan Pilkades dilakukan oleh masyarakat sendiri sebagai bagian dari efisiensi.
Ia juga meluruskan persepsi soal bagi hasil pajak, bahwa bagi hasil baru bisa dilakukan jika ada hasil terlebih dahulu.
“Di APBD itu namanya rencana, bukan angka pasti. Jangan berpikir hanya desa yang mendapat bagi hasil pajak, kabupaten dan kota juga demikian,” jelasnya.
Ia menutup sambutannya dengan mengajak semua pihak menjalankan tanggung jawab penuh demi kelancaran Pilkades dan pengelolaan keuangan desa yang lebih baik ke depan.
