Penulis : Gonsalez Editor : Ferdy Jemaun
Labuan Bajo, InfoMabar,- Bupati Manggarai Barat, Edistasius Endi, memberikan perintah tegas kepada pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang baru saja dilantik untuk segera menyukseskan berbagai program yang menjadi prioritas, mulai dari peningkatan SDM, swasembada pangan, penguatan ekonomi hingga pemberantasan kemiskinan.
Perintah tersebut disampaikan Bupati Edi dalam sambutannya pada acara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan pejabat pimpinan tinggi pratama, yang berlangsung di Aula Kantor Bupati Manggarai Barat, Kamis (7/5/2026).

Dengan nada tegas, Bupati yang akrab disapa Bupati Edi itu menekankan bahwa para pejabat baru harus langsung bergerak cepat tanpa menunggu waktu lama.
“Bapak ibu yang sungguh saya kasihi, di samping itu perlu juga kita mensukseskan program prioritas nasional,” ujar Edi di hadapan pejabat yang dilantik.
Ia merinci sejumlah prioritas yang wajib dijalankan, pertama, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui penguatan pendidikan, perbaikan gizi, dan peningkatan akses layanan kesehatan. Khusus kepada Kepala Dinas Kesehatan yang baru, Edi menyoroti masih adanya keluhan masyarakat yang tidak memiliki kartu BPJS.
“Jemput bola dan koordinasi dengan BPJS. Negara, termasuk Pemda dan provinsi, sudah mengalokasikan anggaran yang cukup untuk pelayanan kesehatan,” tegasnya.
Kedua, swasembada pangan. Edi memerintahkan Kepala Dinas Pertanian yang baru untuk mengembalikan kejayaan Manggarai Barat sebagai lumbung pangan NTT.
“Kabupaten ini dulu dikenal sebagai daerah lumbung pangan NTT. Tugas saudara mengembalikan dan meningkatkan ketersediaan pangan. Masih begitu banyak lahan tidur yang belum dioptimalkan. Program cetak sawah harus menjadi agenda prioritas dan utama. Besok, paling telat setelah kembali dari ruangan ini, rapat staf terkait cetak sawah yang telah disiapkan negara,” perintahnya.
Ketiga, pertumbuhan ekonomi tinggi melalui hilirisasi industri dan penciptaan lapangan kerja. Edi meminta Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang baru dilantik untuk mewujudkan hilirisasi industri.
“Berdasarkan data BPS 2025, sektor pertanian yang menjadi ujung tombak PDRB hanya berkontribusi 1,56 persen terhadap pertumbuhan ekonomi. Apa penyebabnya? Industri sektor ini belum berjalan sama sekali. Wujudkan nilai tambah dari seluruh hasil produk pertanian agar mendongkrak PDRB. Tugas khususnya juga mewujudkan pasar yang tidak serabut, tidak bau, tapi tertata dan terkelola dengan baik, sehingga tercipta lapangan kerja,” jelasnya.
Keempat, pemberantasan kemiskinan. Edi menekankan bahwa hal ini harus dikeroyok dengan cara kerja kolektif.
“Tolak ukur kinerja kita salah satunya adalah bagaimana menekan angka kemiskinan. Tidak ada lagi ego sektoral. Masalah di dinas A, dinas lain ikut menyelesaikan. Anggaran di masing-masing dinas bisa dimanfaatkan oleh dinas lain sehingga kendala yang dihadapi bisa diselesaikan dengan kerja cepat dan cerdas,” ujarnya.
Kelima, reformasi birokrasi. Edi mengingatkan evaluasi kinerja akan dilaksanakan setiap enam bulan.
“Saya sangat berharap, tunjukkan kinerja masing-masing. Enam bulan dari sekarang, berarti Januari, jika dipandang perlu akan dirotasi. Tidak hanya rotasi biasa, bisa sesuai penilaian kinerja. Pada saatnya, yang tidak berkinerja tidak akan menduduki jabatan ini. Bukan keinginan saya atau wakil bupati, tapi itu karena kinerja bapak ibu sekalian. Berlomba-lombalah menunjukkan kinerja agar rakyat yang kita layani bisa terurus dengan baik,” tegasnya.
Terakhir, menyangkut pengelolaan keuangan dan perencanaan pembangunan, Bupati Edi memberikan tenggat waktu yang ketat. Ia meminta Kepala Bappeda dan Kepala Keuangan yang baru untuk segera beradaptasi.
“Kepala Keuangan yang baru, tanggal 2 Juni nota pengantar perhitungan APBD akan paralel dengan KUA PPS di tahun 2027. Minggu depan kita bertemu untuk saya tanda tangan RKPD 2027. Tanggal 2 itu nota pengantar perhitungan paralel dengan KUA PPS. Dua minggu setelah itu KUA PPS perubahan, satu minggu setelah itu perubahan APBD, lalu langsung gas dengan RAPBD 2027. Paling telat minggu kedua November 2027, APBD 2027 harus sudah ditetapkan,” rincinya.***


