Penulis : Sebinus Abel dan Matildis Riberu
Editor : Ferdy Jemaun
Labuan Bajo, InfoMabar,- Penetapan Labuan Bajo sebagai salah satu dari 5 Destinasi Super Prioritas, tidak hanya untuk kemajuan Kabupaten Manggarai Barat, tetapi untuk kemajuan seluruh wilayah Flores dimana pariwisata Labuan bajo adalah leading sektornya.
Demikian penegasan Bupati Manggarai Barat, Edistasius Endi saat memberikan sambutan pada kegiatan Forum Koordinasi Tata Ruang Pulau Flores, yang berlangsung di Aula Kantor Bupati Manggarai Barat, Kamis (21/08/2025).
Kegiatan yang mengambil tema : “Mendorong Tata Ruang Pulau Flores Dalam Rangka Mendukung Pembagunan Kawasan Pariwisata Super Premium Labuan Bajo dan Sekitarnya”, itu diselenggarakan oleh Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang Kementerian koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kawilayahan.
“Atas nama pribadi, atas nama pemerintah daerah Kabupaten Manggarai Barat dan seluruh masyarakat Manggarai Barat saya menyampaikan selamat datang dan selamat bertemu kembali. Semoga selama di Labuan Bajo sehat, menyenangkan hingga kembali ke tempat tugas kita masing masing lebih sehat dan lebih sukses,” sapa Bupati Edi.
Dia juga menyampaikan terima kasih sebab kegiatan ini diselenggarakan untuk menyamakan persepsi dimana hasil akhirnya masyarakat maju dan sejahtera.
Soal penataan ruang, kata Bupati Edi, bagaimana Labuan Bajo yang telah ditetapkan Oleh pemerintah pusat sebagai salah satu dari 5 Destinasi Super Prioritas. Menurutnya penetapan DSP ini bukan saja untuk kemajuan Manggarai Barat akan tetapi untuk kemajuan seluruh wilayah Flores dimana Labuan bajo leading sektornya adalah pariwisata.
Lebih lanjut, Bupati Edi mengatakan betapa penting mengatur tata ruang. Oleh karena itu masukan, saran dan pendapat dari masyarakat sangat diharapkan agar kemajuan dan kenikmatan sektor pariwisata maupun sektor-sektor lain, sifatnya bukan sesaat tetapi berkelanjutan dan berkesinambungan.
“Tidak hanya hari ini kita membahas terkait forum koordinasi, tidak juga hanya sebatas merencanakan akan tetapi yang paling penting adalah aksi nyata untuk mewujudkan sebuah kemajuan dan kesejahteraan bersama,” pungkasnya
Upaya Strategis Mendorong Solusi Kolektif
Forum koordinasi tata ruang Flores ini diselenggarakan sebagai upaya strategis untuk menjembatani tantangan dan mendorong solusi kolektif serta akan dikonsolidasikan kebijakan, data dan inisiatif dari kementerian/lembaga terkait serta pemerintah daerah se-Flores dalam rangka pembangunan tata ruang terpadu untuk mendukung pengembangan Labuan Bajo dan kawasan sekitarnya secara berkelanjutan.
Deputi bidang koordinasi pemerataan pembangunan wilayah, agraria dan tata ruang, Nazib Faizal pada kesempatan itu mengatakan pulau Flores sebagai bagian dari integral provinsi NTT memiliki nilai strategis dalam pembangunan wilayah timur Indonesia dengan menyimpan kekayaan potensi sumber daya alam, ekosistem laut dan pesisir serta keragaman budaya yang menjadikan kawasan dengan peluang pertumbuhan ekonomi tinggi khususnya dalam sektor pariwisata, perikanan berkelanjutan dan investasi berbasis sumber daya lokal.
“Dalam RPJM disebutkan bahwa Flores ini ada pariwisata, pertanian, perikanan, industri pengolahan dan kawasan lindung perlu kita kongkritkan dan Manggarai Barat ada pariwisata Labuan Bajo, ada produksi padi, ada kawasan lindung TNK sementara Manggarai dan Manggarai timur ada pariwisata dan peternakan serta energi,” ujar Deputi Nazib.
Menurutnya salah satu episentrum pembangunan strategis di Flores adalah Labuan Bajo karena telah ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Super Premium melalui Pepres nomor 32 tahun 2018. Disamping itu dia juga menjelaskan bahwa Pengembangan Labuan Bajo tidak hanya menjadi simbol kemajuan kawasan timur, tetapi juga menjadi bagian dari visi nasional dalam mendorong pariwisata unggul sebagai motor pertumbuhan ekonomi.
Namun demikian lanjut Deputi Nazib pembangunan Labuan Bajo dan sekitarnya membutuhkan dukungan tata ruang terencana, legal dan operasional agar pertumbuhan yang terjadi tidak eksploitatif, melainkan berkelanjutan dan berkeadilan bagi masyarakat lokal.
Melihat kondisi di sejumlah kabupaten di pulau Flores, kata Deputi Nazib, masih menghadapi berbagai tantangan dalam hal penyusunan dan legalitas Rencana Detail Tata Ruang (RDTL), integrasi RDTL ke dalam sistem online Single Submission (OSS), serta sinkronisasi antar rencana sektor dan spasial. Ini disebabkan karena hambatan teknis seperti keterbatasan sumber daya manusia dan data spasial serta hambatan kelembagaan seperti lemahnya koordinasi antar instansi dan antar wilayah menyebabkan potensi kawasa belum dapat dikembangkan secara optimal.
Hal ini lanjut Deputi Nazib akan berdampak pada belum maksimalnya pelayanan perijinan , keterbatasan kepastian hukum, pemanfaatan ruang dan belum terakselerasinya investasi daerah secara menyeluruh.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Staf ahli bidang Pembangunan daerah kemenko infra Arif Rahman, Direktur Jenderal Tata Ruang Kementerian ATR/BPN Suyus Windayana yang hadir secara on line, Direktorat Jendral Penataan Ruang Laut KKP di wakili oleh Direktur Perencanaan Ruang Perairan Andi Tunggal Priyanto secara online, Asisten Deputi Penyelenggaraan Tata Ruang dan Penataan Agraria Kemenko Infra Djuang Fadjar Sodikin, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT Benyamin Naha, Kepala Kanwil BPN Provinsi NTT Fransiska Vivi Ganggas , serta yang mewakili kementerian lembaga, pemerintah pusat dan daerah dari Bappenas, Kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif, kementrian kehutanan, pemerintah provinsi NTT, pemerintah kabupaten se-daratan Flores dan Lembata serta undangan lainnya.***
