Penulis : Gonsalez Editor : Ferdy Jemaun
Labuan Bajo, InfoMabar,- Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai Barat, Fransiskus Sales Sodo, memberi penegasan bahwa dalam membangun ketahanan pangan di tengah berbagai tantangan struktural dan perubahan iklim, tidak bisa sendirian. Butuh sinergi dan koordinasi yang intens antar berbagai stakeholder, utamanya di 3 wilayah : Manggarai, Manggarai Barat dan Manggarai Timur.
Penegasan ini disampaikan Sekda Fransiskus dalam Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) yang mempertemukan tiga pemerintah kabupaten, yakni Manggarai, Manggarai Barat, dan Manggarai Timur, yang berlangsung di rumah Unio Keuskupan Labuan Bajo, Senin (9/3/2026).
Kegiatan yang mengusung tema “Memperkuat Kebijakan dan Kerangka Model Sistem Pangan di Manggarai Raya” ini menjadi forum strategis untuk menyatukan visi pembangunan pangan antar daerah yang selama ini memiliki keterkaitan erat, baik secara geografis maupun ekonomis.
Dalam sambutannya, Sekda Fransiskus menjelaskan bahwa ketahanan pangan kini menjadi isu yang sangat strategis, khususnya untuk tiga kabupaten di wilayah Manggarai Raya. Menurutnya, kawasan ini berada dalam dua kekuatan besar yang saling terkait, yaitu potensi sektor agraris di satu sisi dan sektor industri pariwisata di sisi lain.
“Kita sekarang ini berada dalam dua kekuatan besar yang saling terkait, yaitu potensi atau kekuatan sektor agraris di satu sisi, kemudian sektor pariwisata pada sisi lain. Dua sektor ini memiliki kontribusi yang sangat besar pada pertumbuhan ekonomi di tingkat kabupaten dan kebetulan dua sektor ini tidak bertentangan tetapi saling mengisi. Irisannya sangat kuat dan ini adalah tumpuan dasar kita untuk bisa mengembangkan sektor pangan,” ujar Sekda Fransiskus yang juga menjabat sebagai Ketua Multi Stakeholder Forum (MSF Pangan Kabupaten Manggarai Barat.
Potensi Rp440 Miliar Dari Program MBG
Dalam pemaparannya, Sekda Fransiskus juga menyinggung soal program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, adanya kekuatan permintaan yang sangat besar terhadap ekosistem pangan daerah, salah satunya berasal dari program MBG. Ia merinci bahwa untuk Kabupaten Manggarai Barat, jika seluruh sasaran program MBG terlayani, maka anggaran yang bergulir mencapai kurang lebih Rp440 miliar per tahun.
“Ada 93.000 sasaran dikalikan dengan 313 hari, dikalikan Rp15.000, kurang lebih sekitar Rp440-an miliar. Ini sebuah kekuatan permintaan yang sangat besar terhadap ekosistem pangan daerah,” jelasnya.
Fransiskus memaparkan tiga kekuatan besar yang akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah, terutama ekosistem pangan lokal. Pertama, kekuatan daerah sebagai kantong konsumsi dengan jumlah penduduk yang cukup banyak. Kedua, sektor pariwisata sebagai industri yang pertumbuhannya cukup signifikan. Ketiga, yang tidak kalah penting adalah bagaimana mengoptimalkan keduanya di tengah keterbatasan APBD.
Menginjak poin krusial, Fransiskus menyampaikan bahwa saat ini APBD sudah tidak bisa lagi dijadikan sebagai instrumen yang dominan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Ia memberi contoh konkret kondisi di Manggarai Barat.
“Proporsi APBD, kalau Manggarai Barat belanja modalnya cuma Rp32 miliar. Belanja modal itu kita anggap sebagai proxy belanja layanan publik. Dengan proporsi hanya Rp32 miliar terhadap Rp1,19 triliun, itu sangat kecil. Jadi ini pasti tidak akan bisa berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi,” tegasnya.
Oleh karena itu, ia mendorong adanya pergeseran cara pandang dalam pembangunan. “Maka kita sudah harus bergeser cara pikir kita, bagaimana caranya agar Rp440-an miliar dana MBG yang setiap hari ditransfer ke dapur, itu dimanfaatkan maksimal untuk membangun ekosistem pangan kita,” ajaknya.***
