Rabu, Juni 3, 2026
BerandaBerita TerkiniBapenda Mabar dan BPK RI NTT Gelar Operasi Khusus, Sidak Kapal Wisata...

Bapenda Mabar dan BPK RI NTT Gelar Operasi Khusus, Sidak Kapal Wisata Berpenginapan di Pulau Kelor

Penulis : Gery Baha 
Editor : Ferdy Jemaun

Labuan Bajo, InfoMabar,- Sejumlah kapal wisata yang dilengkapi dengan tempat penginapan, menjadi sasaran operasi khusus yang dilakukan Bapenda Mabar Bersama BPK RI Perwakilan NTT di perairan laut Pulau Kelor. Kepatuhan membayar pajak dan retribusi daerah menjadi target. Sejumlah pemilik kapal-pun ditindak.

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Manggarai Barat bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Nusa Tenggara Timur melakukan operasi pengawasan kepatuhan perpajakan di kawasan wisata Kecamatan Komodo, Jumat (29/8/2025).

Tim Bapenda Mabar dan BPK RI NTT saat berada diatas sebuah kapal wisata. (Foto : Gery)
Tim Bapenda Mabar dan BPK RI NTT saat berada diatas sebuah kapal wisata. (Foto : Gery)

Kegiatan ini difokuskan pada pemeriksaan kapal-kapal wisata yang memiliki fasilitas penginapan (liveaboard) di perairan Pulau Kelor.

Operasi gabungan yang dipimpin langsung oleh Kepala Bapenda Manggarai Barat, Maria Yuliana Rotok, ini turut dihadiri oleh tim auditor BPK RI Perwakilan NTT dan didukung oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Manggarai Barat.

“Operasi ini merupakan bagian dari fungsi pengendalian dan evaluasi pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Kami melakukan pemeriksaan langsung terhadap kepatuhan pembayaran pajak dan retribusi, khususnya pada kapal-kapal wisata yang menyediakan fasilitas penginapan,” ujar Kaban Maria.

Pemeriksaan yang dilakukan meliputi verifikasi administrasi perpajakan, pembayaran retribusi daerah, serta kelengkapan dokumen usaha.

Tim menemukan sejumlah kapal wisata yang mengalami keterlambatan dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajaknya. Terhadap pelaku usaha yang melanggar, dilakukan penertiban administratif dan penerbitan surat teguran.

Kaban Maria mengakui bahwa kehadiran BPK RI dalam kegiatan ini memberikan nilai tambah dalam hal pengawasan dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Sinergi antar instansi ini diharapkan dapat meminimalisir potensi kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pariwisata bahari.

Kawasan Pulau Kelor sebagai salah satu destinasi wisata unggulan di Manggarai Barat memiliki lalu lintas kapal wisata yang padat, termasuk kapal-kapal berpenginapan yang menjadi target pemeriksaan dalam operasi ini.

Dengan ditindaknya pelaku usaha yang tidak disiplin dalam membayar pajak, diharapkan tercipta iklim usaha yang sehat dan kompetitif di destinasi super prioritas, Labuan Bajo Komodo.

Visitasi Ke Pulau Menjaga

Sebelum melakukan operasi terhadap kapal-kapal wisata yang ada di perairan laut Pulau Kelor, pada hari yang sama, Bapenda Mabar dan BPK RI Perwakilan NTT juga melakukan visitasi ke Pulau Menjaga. Sasaranya adalah Resort Menjaga Bay.

Tim Bapenda dan BPK RI NTT sedang berdialog dengan manajemen Resostr Menjaga Bay. (Foto : Gery)
Tim Bapenda dan BPK RI NTT sedang berdialog dengan manajemen Resostr Menjaga Bay. (Foto : Gery)

Di sana, tim Bapenda dan BPK RI NTT bertemu dengan sejumlah pihak yang mewakili manajemen Resost Menjaga Bay, untuk mengecek langsung pajak dan retribusi daerah dari hotel dan restoran setempat.

Tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk memastikan bahwa pengelolaan pajak dan retribusi daerah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penerimaan daerah. Selain itu juga merupakan bagian dari upaya peningkatan pengawasan dan evaluasi secara langsung terhadap objek pajak yang memiliki kontribusi signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama dari sektor pariwisata.

BPK RI Perwakilan NTT juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan lembaga pemeriksa dalam rangka optimalisasi penerimaan daerah serta pencegahan terhadap potensi kebocoran pendapatan.

Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel, sekaligus mendukung pembangunan berkelanjutan di sektor pariwisata yang menjadi andalan Kabupaten Manggarai Barat.

“Dengan adanya keterlibatan langsung dari BPK RI, kami berharap proses pengawasan menjadi lebih efektif dan dapat menghasilkan rekomendasi yang konstruktif untuk perbaikan tata kelola pajak dan retribusi di daerah,” ujarnya.***

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments