Penulis : Gonsalez Editor : Ferdy Jemaun
Labuan Bajo InfoMabar,- Tim Kajian Politeknik Pariwisata (Poltekpar ) Bali merilis 10 rekomendasi strategis untuk memperkuat tata kelola desa wisata berkelanjutan di Kabupaten Manggarai Barat. Rekomendasi ini merupakan hasil kajian terhadap tujuh desa sasaran Program Fasilitasi Masyarakat Desa Wisata (FASMADEWI) tahun 2026.
Rekomendasi Poltekpar Bali tersebut disampaikan Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Putu Diah Sastri Pita Natri, dalam kegiatan Monitoring dan evaluasi Program Fasilitasi Desa Wisata Kabupaten Manggarai Barat tahun 2026, yang berlangsung di ruang MBG Lt.2 Kantor Bupati Manggarai Barat, kamis (15/10/026).
Rekomendasi ini merupakan hasil kajian terhadap tujuh desa sasaran Program Fasilitasi Masyarakat Desa Wisata (FASMADEWI) tahun 2026, di tujuh Desa di Kabupaten Manggarai Barat, yaitu : Desa Coal, Desa Loha, Desa Wae Lolos, Desa Warloka, DesaTondong Belang, Desa Watutiri, dan Desa Siru.
Kajian yang tertuang dalam Policy Brief FASMADEWI & Penguatan Tata Kelola Desa Wisata Berkelanjutan di Kabupaten Manggarai Barat, itu menggunakan enam dimensi destinasi pariwisata berkelanjutan dan 55 indikator. Hasilnya, rata-rata skor komposit tujuh desa mencapai 62,1 dari skala 100. Namun, terdapat ketimpangan tajam: desa jauh lebih kuat dalam membangun fasilitas dan produk wisata ketimbang mengelola kunjungan serta kesiapsiagaan bencana.
Temuan utama menunjukkan fasilitas kepariwisataan dan pengembangan produk wisata menjadi kekuatan bersama dengan skor rata-rata 7,4 dari 10. Sebaliknya, manajemen pengunjung hanya 4,3 dan mitigasi bencana 3,7. Bahkan, tidak ada satu pun dari tujuh desa yang memiliki denah atau peta jalur evakuasi. “Desa lebih pandai membangun daripada mengatur,” demikian bunyi salah satu temuan dalam dokumen hasil kajian tersebut.
Berangkat dari kondisi itu, Tim Kajian Poltekpar Bali menyusun 10 rekomendasi yang dibagi berdasarkan tingkat urgensi dan fase pelaksanaan 2026–2029.
Berikut 10 Rekomendasi Poltekpar Bali:
- Kesiapsiagaan bencana minimum , Menyusun standar keselamatan dasar, termasuk denah evakuasi, titik kumpul, kontak darurat, P3K, dan tim terlatih.
- Kode etik wisatawan tertulis Menyediakan aturan tertulis bagi wisatawan agar kunjungan menghormati nilai budaya dan lingkungan desa.
- Percepatan Perdes desa wisata Mendorong lahirnya peraturan desa sebagai payung hukum pengelolaan desa wisata.
- Pendampingan intensif Siru Memberikan pendampingan khusus bagi desa dengan skor terendah, termasuk musyawarah desa dan kemitraan dengan pondok pesantren.
- Carrying capacity tertulis Menetapkan daya tampung kunjungan secara tertulis agar tidak melebihi kapasitas lingkungan dan sosial desa.
- Sertifikasi SDM lanjutan Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui sertifikasi dan pelatihan lanjutan.
- HKI produk UMKM– Mendaftarkan kekayaan intelektual produk usaha mikro, kecil, dan menengah agar terlindungi secara hukum.
- Fasilitas inklusif dan paket lintas desa Menyediakan fasilitas ramah difabel serta mengembangkan paket wisata lintas desa.
- Pembagian manfaat dan kas terpisah Membangun sistem pembagian manfaat yang adil dan kas desa wisata yang terpisah dari keuangan pribadi.
- Perbaikan monev dan desa mentor Memperbaiki sistem monitoring dan evaluasi serta mengangkat desa-desa berkinerja tinggi sebagai mentor bagi desa lain.
Untuk memulai, tim Kajian menekankan tiga langkah awal. Pertama, standar keselamatan minimum yang ditetapkan Disparekrafbud bersama BPBD. Kedua, templat Perdes dan pembagian manfaat bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) serta Bagian Hukum. Ketiga, matriks intervensi lintas OPD agar hasil monev menjadi rujukan bersama, lengkap dengan masalah per desa, OPD terkait, target waktu, dan monev ulang setiap 12 bulan.
Kajian ini juga mengelompokkan desa ke dalam empat tipe pendampingan: penguatan sistem untuk Coal, Loha, dan Wae Lolos; penguatan kelembagaan untuk Warloka dan Tondong Belang; pengembangan pasar dan produk untuk Watutiri; serta revitalisasi kelembagaan untuk Siru.
Merespon hasil kajiaan Poltekpar Bali, ini Wakil Bupati Manggarai Barat, dr. Yulianus Weng, memberi apresiasi.
“Atas nama pemerintah kabupaten Manggarai Barat saya mengucapkan apresiasi yang.sebesar besarnya kepada poltepar Bali, atas kontribusi yang sangat luar biasa telah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap program Fasmadewi di tujuh desa di Manggarai Barat” ujar Yulianus
Wabub Yulianus menyampaikan bahwa evaluasi ini bertujuan untuk memetakan perkembangan setiap desa wisata secara menyeluruh.
“Dengan mengetahui kekuatan, tantangan, dan kebutuhan masing-masing desa, kami dapat memberikan rekomendasi yang lebih tepat dalam mendukung pengembangan desa wisata yang berkelanjutan,” ujarnya.
Wakil Bupati Yulianus Weng menegaskan bahwa kolaborasi dengan Poltekpar Bali sangat penting dalam memperkuat kapasitas pengelola desa wisata.
Melalui kajian ini, lanjutnya, Pemerintahan Kabupaten Manggarai Barat melalui Dinas Parekrafbud terus memperkuat kapasitas pengelola desa wisata agar mampu mengembangkan potensi lokal menjadi produk wisata yang bernilai tambah dan berkelanjutan.
Yulianus juga mengaskan bahwa hasil evaluasi ini akan menjadi landasan dalam menentukan arah keberlanjutan Program Fasmadewi sekaligus bahan penyusunan policy brief bagi Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat. Rekomendasi yang dihasilkan diharapkan mampu mendukung penyusunan kebijakan yang lebih tepat sasaran dalam pengembangan desa wisata sebagai salah satu pilar pembangunan pariwisata berkelanjutan di Manggarai Barat.***
