Penulis : Sebinus Abel Editor : Ferdy Jemaun
Labuan Bajo, InfoMabar,- Untuk memperkuat konservasi Taman Nasional (TN) Komodo dan kesejahteraan masyarakat sekitarnya, sejumlah pihak, mulai dari Kementerian di tingkat pusat, organisasi non-pemerintah, hingga komunitas lokal di Manggarai Barat, NTT, membentuk platform kolaborasi di Labuan Bajo. Dengan kolaborasi ini, keseimbangan ekosistem di dalam kawasan TNK dapat dilestarikan dengan baik.
Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat (Pemkab Mabar) bersama sejumlah kementerian, lembaga non-pemerintah, dan komunitas lokal mengambil langkah strategis untuk memperkuat konservasi Taman Nasional Komodo (TN Komodo) dan kesejahteraan masyarakat sekitarnya. Langkah ini diwujudkan melalui Rapat Koordinasi Multi Stakeholder Platform Badan Peduli Taman Nasional Komodo dan Perairan Sekitarnya yang dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Manggarai Barat, dr. Yulianus Weng, M.Kes, di Zasgo Hotel, Labuan Bajo, Jumat, (09/11/2025).
Kegiatan yang dihadiri secara hybrid (luring dan daring) ini menggaet berbagai pemangku kepentingan kunci, mulai dari jajaran Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KSDAE), Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Desa dan PDT, BBKSDA NTT, Balai TN Komodo, hingga organisasi non-pemerintah seperti UNDP Indonesia, Komodo Survival Program, dan Burung Indonesia.
Wakil Bupati Manggarai Barat, dr. Yulianus Weng, dalam sambutan sekaligus pembukaannya menyampaikan konservasi adalah hal krusial untuk menjaga keseimbangan ekosistem, melestarikan identitas bangsa, dan menjamin keberlanjutan spesies Komodo sebagai warisan alam dunia.
“Kita bersyukur dan bangga bahwa pariwisata Labuan Bajo dan perairan sekitarnya mengalami perkembangan yang sangat bagus. Untuk itu, dibutuhkan tata kelola lintas sektor antara pemerintah pusat, daerah, mitra pembangunan, dan masyarakat untuk memastikan koordinasi dan sinergi dalam upaya konservasi,” tegas Wakil Bupati.
Beliau juga menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas inisiatif program IN-FLORES yang menggandeng Badan Peduli Taman Nasional Komodo dalam kerja nyata dan kolaboratif. “Kemajuan hanya bisa kita raih dalam bingkai kerja kolaborasi. Tidak ada ‘Superman’, yang ada adalah ‘support team’, dan kita semua adalah bagian dari tim tersebut,” imbuhnya.
Sementara itu, Kepala Balai Besar KSDA NTT, Adhi Nurul Hadi, S.Hut., M.Sc., yang mewakili Direktur Konservasi Spesies dan Genetik Kementerian Kehutanan , menekankan posisi Indonesia sebagai pusat keanekaragaman hayati terbesar di dunia.
“Satwa purba Komodo (*Varanus komodiensis*) yang hanya dapat dijumpai di Indonesia, tepatnya di Flores, merupakan aset bangsa yang harus kita lindungi bersama. Inisiatif strategis melalui Program IN-FLORES dikembangkan untuk memperkuat pengelolaan kawasan lindung seluas 40.000 hektar di darat dan 121.000 hektar di perairan, guna melindungi Komodo serta spesies terancam punah lainnya,” jelas Adhi.
Ia menambahkan, pembentukan platform multistakeholder ini merupakan perwujudan dari Inpres Nomor 1 Tahun 2023 tentang pengutamaan pelestarian keanekaragaman hayati. Forum ini akan berperan dalam menyelaraskan kebijakan dan aksi di berbagai sektor, mulai dari **pariwisata berkelanjutan, peternakan ramah lingkungan, perikanan berkelanjutan, hingga pertanian** yang mengutamakan pelestarian keanekaragaman hayati.
Usai pembukaan, acara dilanjutkan dengan **penandatanganan komitmen bersama** oleh perwakilan forum, yang diantaranya adalah Wakil Bupati Manggarai Barat, Kepala BBKSDA NTT, perwakilan UNDP, serta tokoh masyarakat dan pemuda setempat. Penandatanganan ini bertujuan untuk membentuk wadah koordinasi yang transparan, akuntabel, dan partisipatif guna menyelaraskan visi dan rencana aksi di Manggarai Barat.
Rangkaian acara kemudian dilanjutkan dengan pemaparan materi dan diskusi mendalam mengenai rencana kerja dan program-program prioritas Badan Peduli Taman Nasional Komodo dan peraian sekitarnya, menandai dimulainya babak baru kolaborasi nyata untuk menyelamatkan warisan alam dunia tersebut.***
