Penulis : Sebibus Abel Editor : Ferdy Jemaun
Labuan Bajo, InfoMabar,- Dana BTT (Belanja Tidak Terduga) bantuan presiden, untuk pemulihan pascabencana di Manggarai Barat, hingga saat ini belum bisa digunakan. Totalnya sebanyak Rp.20 Miliar. Penggunaanya masih menunggu perubahan Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri RI.
Demikian penjelasan yang disampaikan Bupati Manggarai Barat, Edistasius Endi, pada Rapat Paripurna ke-3 Masa Sidang I Tahun Sidang 2026/2027, yang berlangsung di Ruang Sidang Utama DPRD Manggarai Barat, Selasa (13/10/2026) sore.
Dana BTT (Belanja Tidak Terduga) adalah pengeluaran anggaran yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk keperluan darurat atau mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
Terkait BTT itu, Bupati Edi mengungkapkan bahwa Pemkab mabar mendapat bantuan BTT Banpres dari Presiden RI sebesar Rp20 miliar pada 23 September 2026. Namun bantuan tersebut belum bisa digunakan karena petunjuk teknis dari Kemendagri yang terbit 3 September 2026 tidak memungkinkan.
“Praktisnya BTT Banpres ini nyaris tidak terpakai. Sepanjang surat edaran Kemendagri tidak diubah, maka ini akan menjadi SiLPA,” tegasnya.
Bupati menjelaskan, untuk korban gempa kategori rusak berat sebanyak 488 KK, tim BNPB telah turun melakukan verifikasi. Ada dua pilihan skema pemberian bantuan, yakni: Hunian Sementara (Huntara) senilai Rp 36 juta atau Dana Tunggu Hunian (DTH) Rp 600 ribu per bulan selama tiga bulan dengan total Rp 1,8 juta.
Dari 488 KK tersebut, 30 KK di Kecamatan Ndoso memilih DTH karena tidak memiliki lahan untuk Huntara. Bupati menyatakan siap menarik kembali SK penetapan jika 30 warga tersebut bersedia beralih ke Huntara.
Disisi lain, pada kesempatan yang sama, Bupati Edi juga meminta DPRD Manggarai Barat untuk mendorong program rekonstruksi pasca bencana dapat dimasukkan dalam APBD 2027.
Saat ini Pemkab sedang menyusun dokumen R3P (Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana) yang wajib diserahkan paling lambat minggu ketiga bulan Oktober tahun 2026 ini.
R3P itu mencakup sektor air bersih, jalan, jembatan, irigasi, pendidikan, kesehatan, tempat ibadah, dan rumah adat. Data awal mencatat 143 sekolah terdampak gempa akan dibangun kembali oleh Kementerian PU.***
