Home Berita Terkini Hingga 30 September 2026, Realisasi PAD Mabar Capai Rp229,4 Miliar

Hingga 30 September 2026, Realisasi PAD Mabar Capai Rp229,4 Miliar

0
213
Bupati Edi saat menyerahkan Nota Pengantar Keuangan kepada pimpinan DPRD Mabar. (Foto : Sebinus)
Penulis : Sebinus Abel  
Editor : Ferdy Jemaun

Labuan Bajo, InfoMabar,- Terhitung sejak pukul 09.00 Wita, pada Selasa (13/10/2026), realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Manggarai Barat sudah mencapai angka Rp.229,4 Miliar atau 63 persen dari target APBD Perubahan. Masih terdapat potensi tambahan klaim BPJS RSUD yang belum tertagih selama empat bulan terakhir.

Demikian penjelasan Bupati Manggarai Barat, Edistasius Endi, saat menyampaikan Nota Pengantar Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027 pada Rapat Paripurna ke-3 Masa Sidang I Tahun Sidang 2026/2027, yang berlangsung di Ruang Sidang Utama DPRD Manggarai Barat, Selasa (13/10/2026) sore.

Pj. Sekda Mabar, Pius Baut bersama pimpinan perangkat daerah saat mengikuti sidang Paripurna di DPRD Mabar. (Foto : Sebinus)

Rapat Paripurna ini dipimpin oleh Ketua DPRD Manggarai Barat Benediktus Nurdin, didampingi Wakil Ketua I Rikardus Jani, dan dihadiri Bupati Manggarai Barat, Edistasius Endi, Pj. Sekda Pius Baut, para asisten, serta pimpinan OPD.

Mengawali laporannya, Bupati menyampaikan rasa syukur dan menjelaskan bahwa saat ini Pemkab Mabar berada pada tiga bulan terakhir Tahun Anggaran 2026 serta menghadapi masa transisi dari tanggap darurat ke pasca bencana gempa bumi 15 Agustus 2026.

Dalam laporanya itu, Bupati Edi memaparkan beberapa item realisasi keuangan daerah per 30 September 2026, yakni :

  1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) terealisasi sebesar Rp 205.242.015.328,64 atau 63,27 persen dari target APBD Perubahan sebesar Rp 324.415.656.850,44. Update per pukul 09.00 WITA, Selasa (13/10) pagi, realisasi PAD telah mencapai Rp 229,4 miliar.

Menurut Bupati, masih terdapat potensi tambahan klaim BPJS RSUD yang belum tertagih selama empat bulan akibat transisi sistem manual ke elektronik senilai hampir Rp 20 miliar. Jika ditambahkan, total PAD mendekati Rp 250 miliar.

“Jika disandingkan dengan periode yang sama tahun 2025, ini pertumbuhan sangat signifikan, berkat kolaborasi dan dukungan DPRD. Kenaikan paling terlihat dari pajak hotel, restoran, dan kapal wisata. Tahun 2025 akumulasinya hanya Rp 2,6 miliar, hari ini sudah nyaris Rp 6 miliar,” ujar Bupati.

  1. Dana Transfer terealisasi Rp 607.361.679.070. Terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU), DAK Fisik Rp 2,4 miliar, DAK Non Fisik Rp 97.085.531.515, serta transfer dari Provinsi NTT (bagi hasil pajak) sebesar Rp 13.105.136.685. Bupati menyoroti transfer dari provinsi yang sangat kecil pasca berlakunya UU Nomor 1 Tahun 2022.
  2. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terealisasi Rp 20 miliar dari target Rp 34,5 miliar.
  3. Belanja Daerah terealisasi Rp 738.603.878.155,43. Terdiri dari Belanja Operasi Rp 607 miliar, Belanja Modal Rp 24,5 miliar, dan Belanja Tidak Terduga (BTT) Rp 9,5 miliar.

Untuk sektor pariwisata, Bupati Edi menyoroti kekosongan regulasi terkait kapal wisata yang berfungsi ganda sebagai transportasi, restoran, dan hotel. Ia mengapresiasi Komisi V DPR RI yang siap mendorong regulasi di tingkat menteri atau menko agar tidak terjadi ego sektoral.

Terkait Rencana Belanja Daerah Tahun 2027, Bupati menjelaskan sebesar Rp 1.149.698.216.363. Kebijakan Transfer ke Daerah (TKD) masih konstan seperti 2026, kecuali tambahan Banpres bencana Rp 20 miliar.

Untuk Rencana Pembiayaan, penerimaan pembiayaan sebesar Rp 6 miliar bersumber dari SiLPA, sedangkan pengeluaran pembiayaan Rp 39.361.891.996 termasuk penyertaan modal Rp 4 miliar.

Indikator makro tahun 2027 yang ditargetkan adalah pertumbuhan ekonomi 6,15 – 6,50 persen (Triwulan I 2026: 6,02 persen, Triwulan II: 6,07 persen di atas provinsi dan nasional), tingkat kemiskinan 15,90 – 16 persen, tingkat pengangguran terbuka 2,64 – 3,32 persen, IPM 70,98 (kategori tinggi), PDRB per kapita Rp 19,25 juta, dan target opini WTP.

Adapun prioritas pembangunan tahun 2027 adalah pengembangan destinasi wisata unggulan di wilayah daratan, peningkatan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan, peningkatan tata kelola pemerintahan, serta mendukung prioritas nasional meliputi pengentasan kemiskinan ekstrem, ketahanan pangan, jaminan kesehatan, revitalisasi pendidikan dasar-menengah untuk literasi-numerasi, pengendalian inflasi, dan Koperasi Desa Merah Putih.

“Demikian pengantar nota keuangan ini kami sampaikan untuk dibahas lebih lanjut. Terima kasih atas dukungan dan koreksi konstruktif DPRD selama ini,” pungkas Bupati.

Selanjutnya, Bupati Manggarai Barat Edistasius Endi menyerahkan nota pengantar Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027 kepada pimpinan DPRD Kabupaten Manggarai Barat untuk dibahas lebih lanjut.***