Penulis : Gaudensius Budiman dan Gery Baha Editor : Ferdy Jemaun
Labuan Bajo, InfoMabar,- Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Barat, Adrianus Ojo, menegaskan komitmennya untuk mengintegrasikan isu gender ke dalam berbagai program strategis di sektor kesehatan. Komitmen ini sejalan dengan upaya nasional, sebagaimana tercantum dalam Rencana Aksi Nasional Gender dan Perubahan Iklim (RAN GPI) yang diluncurkan pada Maret 2024.
Hal tersebut disampaikan dalam sambutannya saat membuka kegiatan “Kampanye Kesadaran Publik tentang Perubahan Persepsi : Perempuan dalam Energi Terbarukan dan Dampak Iklim terhadap Kekerasan Berbasis Gender” yang digelar di Aula Dinas Kesehatan setempat, Jumat (17/10/2025).
“Komitmen Dinas Kesehatan Manggarai Barat terhadap isu gender telah diintegrasikan ke dalam program-program strategis, seperti Posyandu, surveilans penyakit, dan promosi kesehatan,” ujar Adrianus Ojo.
Ia juga menyoroti peran penting kader kesehatan yang didominasi oleh perempuan. “Sekitar 90 persen kader kesehatan di Kabupaten Manggarai Barat adalah kaum perempuan. Kami terus berupaya memperkuat kapasitas mereka dalam memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas kepada masyarakat,” tambahnya.
Komitmen ini sejalan dengan upaya nasional, sebagaimana tercantum dalam Rencana Aksi Nasional Gender dan Perubahan Iklim (RAN GPI) yang diluncurkan pada Maret 2024. RAN GPI menetapkan tujuh isu strategis, dimana lima di antaranya—kesehatan, ketahanan pangan, air bersih, pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta partisipasi dalam penanganan bencana—secara langsung bersinggungan dengan sektor kesehatan dan memperkuat ketahanan perempuan.
Kegiatan yang dihadiri oleh perwakilan pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, akademisi, media, serta komunitas perempuan dari Desa Lalong dan Golo Lewe, ini mengangkat tema besar tentang keterkaitan erat antara krisis iklim dan peningkatan kerentanan perempuan, termasuk Kekerasan Berbasis Gender (KBG).
Sita Aripurnami, Direktur Executive Women Research Institute (WRI) /Lead Konsorsium untuk project EMPOWER Dalam pemaparannya, menyoroti data yang mengkhawatirkan: perubahan iklim memperburuk beban berlapis yang ditanggung perempuan, membatasi mobilitas, dan memicu krisis ekonomi yang dapat meningkatkan risiko kekerasan, baik secara seksual, ekonomi, psikologis, maupun struktural. Studi terbaru WRI dan LBH APIK (2025) juga menunjukkan peningkatan KBG di wilayah-wilayah yang terdampak konflik agraria, tambang, dan perubahan iklim di kawasan pesisir.
Meski menghadapi kerentanan yang tinggi, peran perempuan sebagai agen perubahan dalam aksi iklim justru sangat strategis. Perempuan memiliki pengetahuan lokal yang kaya dalam pengelolaan sumber daya alam, konservasi, ketahanan pangan, dan penanganan bencana.
“Oleh karena itu, integrasi perspektif gender dan peningkatan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan di sektor iklim dan energi bukan hanya sebuah keharusan, tetapi juga kunci untuk menciptakan solusi yang inklusif, adil, dan berkelanjutan,” demikian pesan kunci yang disampaikan dalam kampanye ini.
Melalui dialog ini, diharapkan dapat terbentuk rekomendasi dan komitmen bersama yang konkret untuk mendukung kepemimpinan perempuan dalam aksi iklim serta mengintegrasikan pencegahan KBG ke dalam kebijakan adaptasi iklim dan transisi energi yang berkeadilan.***
