Penulis : Sebinus dan Thildis Editor : Ferdy Jemaun
Labuan Bajo, InfoMabar,- Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Barat, Theresia P. Asmon, merespon arahan Bupati Manggarai Barat, Edistasius Endi, terkait upaya percepatan rancangan pemanfaatan Bantuan Tak Terduga (BTT) dan Bantuan Presiden untuk korban bencana gempa Flores di wilayah Kabupaten Manggarai Barat.
Respon itu disampaikan Kadis Theresia pada saat rapat koordinasi yang dipimpin langsung Bupati Edi, di Aula Setda Kantor Bupati Manggarai Barat, Selasa (01/09/2026) pagi.
Rapat tersebut dihadiri oleh wakil bupati Manggarai Barat dr. Yulianus Weng, Plh. Sekda Manggarai Barat, Pius Bait, para Staf Ahli Bupati, Asisten Sekda dan seluruh pimpinan OPD, yang membahas langkah percepatan penyusunan rancangan pemanfaatan BTT Bantuan Presiden untuk mendukung pelaksanaan layanan kesehatan bagi masyarakat terdampak musibah gempa.
Pada kegiatan rapat itu, Bupati Edi meminta laporan terkini dari Dinas Kesehatan terkait penanganan korban gempa 7,7 SR di wilayah Manggarai Barat.
Merespon ppermintaan itu, Kepala Dinas Theresia melaporkan bahwa pihaknya telah mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) pada Jumat (28/08/2026) lalu untuk pos bantuan tak terduga ini.
“Kami sudah mengajukan RKB di hari Jumat, Bapak, untuk BTT. Siang kemarin sudah dilakukan review oleh Inspektorat, dan hari ini kami akan mengembalikan,” jelas Kadis Theresia.
Namun ia menyampaikan ada kendala teknis terkait komponen pembiayaan dalam BTT. Dalam petunjuk disebutkan adanya alokasi untuk jasa kerja relawan kesehatan.
“Tapi berdasarkan informasi dari Zoom dan arahan Inspektorat, itu tidak dibutuhkan untuk ASN, jadi hanya membayar jasa kerja relawan,” ujarnya.
Dinkes keberatan dengan komponen tersebut. Sebab selama sepekan terakhir, pihaknya justru mendapatkan relawan yang bekerja tanpa dibayar jasa. “Kami hanya membutuhkan akomodasi, yang minimal makan minum saat operasional. Karena ini sekarang turun sampai ke desa-desa terluar dan terjauh,” kata Theresia.
Ia mencontohkan wilayah terpencil dan desa-desa terpencil lainnya yang harus dijangkau melalui jalur laut. Kebutuhan makan minum petugas menjadi prioritas agar pelayanan kesehatan tidak terhambat.
Selain akomodasi, Dinkes juga mengusulkan dana digunakan untuk distribusi logistik kesehatan secara terus-menerus, termasuk pengiriman obat-obatan yang dilakukan beberapa kali dalam sehari.
“Baik yang dari APBD maupun dari kementerian. Bahkan sehari berapa kali harus kita distribusi untuk buka logistik obat-obatan,” tambahnya.
Menanggapi laporan tersebut, Bupati Edi meminta Dinkes segera berkoordinasi dengan Inspektorat agar kendala teknis bisa segera diselesaikan. Ia menegaskan dana BTT harus fokus digunakan untuk kebutuhan operasional yang benar-benar mendesak di lapangan.
“Kita harus bergerak cepat. Jangan sampai bantuan ini terlambat sampai ke masyarakat. Fokuskan untuk kebutuhan yang langsung menyentuh korban gempa,” tegas Bupati.
Bupati juga mengingatkan seluruh OPD agar tidak menunggu juknis jika bisa segera ditindaklanjuti, demi memastikan layanan dasar kesehatan bagi masyarakat terdampak gempa di Manggarai Barat berjalan normal kembali.***
