Penulis : Gonsalez Editor: Ferdy Jemaun
Labuan Bajo, InfoMabar,- Penelitian Pengukuran Indeks Pariwisata Inklusif Tahun 2026 hendaknya disusun secara objektif, berbasis data, dan relevan dengan kondisi nyata di Kabupaten Manggarai Barat, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan dan perbaikan pelayanan publik.
Penegasan itu disampaikan oleh Bupati Manggarai Barat, Edistasius Endi, dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan oleh Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, Stefan Jemsifory, pada pembukaan Focus Group Discussion (FGD) Antara Penelitian Pengukuran Indeks Pariwisata Inklusif Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2026, yang berlangsung di Ruang Meeting Kampus Politeknik eLBajo Commodus, Labuan Bajo, Selasa (13/10/2026).
Mengawali sambutannya, Bupati menyampaikan apresiasi kepada Tim Peneliti dan seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan penelitian ini.
“Atas nama Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, saya menyampaikan apresiasi kepada Tim Peneliti dan seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan penelitian ini,” ujar Bupati.
Menurutnya, penelitian ini penting sebagai dasar untuk memahami kondisi inklusivitas daerah sekaligus mendorong pembangunan yang memberikan akses, kesempatan, dan pelayanan yang setara bagi seluruh masyarakat, khususnya kelompok rentan.
Bupati Edi menyoroti dua hal penting yang perlu menjadi perhatian bersama dalam FGD antara ini, yakni:
Pertama, perkembangan hasil penelitian. Bupati berharap Tim Peneliti dapat memaparkan kemajuan penelitian, temuan sementara, serta berbagai aspek yang masih membutuhkan pendalaman.
“Hasil penelitian hendaknya disusun secara objektif, berbasis data, dan relevan dengan kondisi nyata di Kabupaten Manggarai Barat, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan dan perbaikan pelayanan publik,” tegas Bupati.
Kedua, tindak lanjut rekomendasi peserta pada FGD awal. Bupati menegaskan bahwa masukan dan rekomendasi yang telah disampaikan pada FGD awal hendaknya tidak berhenti sebagai catatan, tetapi ditelaah dan diakomodasi dalam proses penyempurnaan penelitian.
“Karena itu, penting bagi Tim Peneliti untuk menjelaskan masukan yang telah ditindaklanjuti, hal-hal yang masih memerlukan pendalaman, serta kendala yang mungkin dihadapi,” pintanya.
Bupati mengajak seluruh peserta untuk memberikan masukan secara konstruktif agar hasil penelitian ini semakin berkualitas, mencerminkan kebutuhan masyarakat, dan menghasilkan rekomendasi yang realistis serta dapat dilaksanakan.
“Saya mengajak seluruh peserta untuk memberikan masukan secara konstruktif agar hasil penelitian ini semakin berkualitas, mencerminkan kebutuhan masyarakat, dan menghasilkan rekomendasi yang realistis serta dapat dilaksanakan,” ajaknya.
Di akhir sambutannya, Bupati menegaskan harapan besar Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat terhadap penelitian ini.
“Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat berharap penelitian ini tidak hanya menghasilkan laporan akademik, tetapi juga menjadi rujukan dalam perencanaan program, penyusunan kebijakan, dan peningkatan kualitas pembangunan yang inklusif,” harapnya.
Bupati juga mengajak seluruh peserta untuk memanfaatkan forum ini guna memperkuat sinergi, menyempurnakan hasil penelitian, dan memastikan bahwa setiap masukan memberikan kontribusi nyata bagi terwujudnya Manggarai Barat yang lebih inklusif.
“Mari kita manfaatkan forum ini untuk memperkuat sinergi, menyempurnakan hasil penelitian, dan memastikan bahwa setiap masukan memberikan kontribusi nyata bagi terwujudnya Manggarai Barat yang lebih inklusif,” pungkasnya.
FGD antara ini dihadiri oleh para pemangku kepentingan dari berbagai instansi, organisasi, dan asosiasi, meliputi Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Kebudayaan; Dinas Nakertrans, Koperasi dan UMKM; Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi; Dinas Perdagangan dan Perindustrian; Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan; Dinas Lingkungan Hidup; Dinas Perhubungan; Badan Pendapatan Daerah; Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; BPOPLBF; Balai Taman Nasional Komodo (BTNK); KSOP Labuan Bajo; HPI; ASITA; ASKAWI; PHRI; serta Tim Pelaksana Kegiatan dan PPK.***
