Penulis: Sebinus Abel Editor: Ferdy Jemaun
Labuan Bajo, InfoMabar,- DPRD Kabupaten Manggarai Barat kembali menggelar Rapat Paripurna Ke-4 dengan agenda Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Pengantar Nota Keuangan atas RAPBD Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2027. Sejumlah hal jadi sorotan, mulai dari Silpa, PAD, dan Dana Gempa Rp20 Miliar.
Rapat berlangsung di Ruang Sidang Utama DPRD, Rabu (14/10/2026), dipimpin Ketua DPRD Benediktus Nurdin didampingi Wakil Ketua I Rikardus Jani, dihadiri Bupati Manggarai Barat Edistasius Endi, Staf Ahli bupati, para Asisten, dan segenap Pimpinan OPD.
Enam fraksi menyampaikan catatan kritis, mulai dari potensi Silpa besar hingga nasib Bantuan Presiden (Banpres) Rp 20 miliar untuk gempa.
- Fraksi Gerindra
Fraksi Gerindra menyatakan mendukung kelanjutan pembahasan dengan menempatkan pemulihan pasca bencana, pelayanan dasar, dan penguatan ekonomi rakyat sebagai prioritas.
Gerindra menyoroti 7 poin: Keselarasan RAPBD dengan RPJMD 2025-2029 dan KUAPPAS, perubahan kapasitas fiskal, pendapatan daerah yang harus realistis, kualitas belanja pelayanan dasar, penguatan ekonomi rakyat termasuk pangan lokal dan MBG, pariwisata inklusif yang belum dirasakan masyarakat, dan infrastruktur dasar pasca bencana.
Terkait Banpres Rp 20 miliar, Gerindra mempertanyakan sikap pemerintah apakah akan menjadi Silpa atau diarahkan ke rekonstruksi, karena kabupaten lain eksekusinya lebih tinggi.
Gerindra juga meminta penjelasan soal keterkaitan prioritas dengan sasaran RPJMD, kepastian transfer, kelayakan target PAD, rincian dukungan ekonomi rakyat, kebutuhan Huntara dan DTH 2027, serta penyertaan modal BUMD.
- Fraksi Gabungan Nurani Sejahtera
Fraksi ini mencatat realisasi pendapatan daerah per 30 September 2026 baru 71,20% atau Rp 832,6 miliar, sementara belanja baru 59,76% atau Rp 738,6 miliar, sehingga potensi Silpa sangat besar di akhir tahun.
Adapun Catatan lainnya yang disampaikan fraksi Gabungan Nurani Sejahtera adalah:
– Realisasi PAD dari pajak dan retribusi belum 70%, namun optimis tercapai.
– DAK Fisik yang hanya terealisasi Rp 600 juta (24%) tidak sesuai kebutuhan pembangunan konektivitas jalan.
– Pendekatan RAPBD 2027 dinilai konservatif, pendapatan direncanakan Rp 1,182 triliun (naik 1,2% dari 2026), belanja Rp 1,149 triliun (turun 6,9%), sehingga berpotensi surplus.
– Mendorong Banpres Rp 20 miliar dimasukkan ke APBD 2027 untuk rekonstruksi.
– Mendorong anggaran untuk dokumen FS jalan Lintas Utara yang akan ditetapkan jadi jalan nasional pada 2028.
– Usulan pembangunan Rumah Singgah di sekitar RSUD Sanglah Denpasar untuk keluarga pasien rujukan dari Mabar, seperti yang sudah dimiliki kabupaten lain (Nagekeo, Ende, Manggarai, Bima, Lombok).
– Mempertanyakan penyerapan dana penanganan gempa dan realisasi pembangunan Huntara yang hingga kini belum dibangun.
- Fraksi Bintang Kebangkitan Bangsa (PKB)
Fraksi PKB menilai RAPBD 2027 disusun dalam kondisi fiskal yang harus hati-hati pasca gempa 15 Agustus.
Pendapatan direncanakan Rp 1.182.691.161.021 terdiri dari PAD Rp 352,6 miliar, Transfer Rp 815,4 miliar. Belanja Rp 1.149.698.216.363 terdiri dari Belanja Operasi Rp 947 miliar, Belanja Modal Rp 68,7 miliar, BTT Rp 16,5 miliar, dan Transfer Rp 120 miliar.
Adapun Catatan yang disampaikan adalah: Perkuat pendataan pajak via digitalisasi, sektor pariwisata harus beri kontribusi seimbang, evaluasi kebocoran PAD, dan pengelolaan aset. Belanja modal harus diarahkan ke jalan, jembatan, air bersih, pendidikan, kesehatan, bukan kegiatan seremonial. Pemulihan pasca bencana tidak cukup fisik, tapi juga sosial ekonomi. Meminta penjelasan soal belanja modal hanya 5,6% dan penyertaan modal BUMD Rp 4 miliar.
- Fraksi NasDem Plus
Fraksi NasDem Plus memberikan apresiasi dan menyatakan RAPBD 2027 telah berlandaskan PP No.12/2019 dan Permendagri No.77/2020.
Sikap fraksi Nasdem Plus adalah : mendukung arah kebijakan pendapatan dan belanja, prioritas pariwisata, pendidikan, kesehatan, pertanian, infrastruktur, dan tata kelola. Meminta BTT yang realisasinya rendah agar dialokasikan untuk stimulus rumah rusak yang tidak memenuhi kriteria BNPB, serta mengalokasikan kembali kegiatan prioritas APBD Perubahan 2026 yang belum tuntas karena bencana. Memastikan belanja wajib tercukupi. Menyatakan menerima untuk dibahas lebih lanjut.
- Fraksi Demokrat
Fraksi Demokrat menyoroti pergeseran signifikan antara KUAPPAS dan Nota Keuangan RAPBD 2027 yang bertentangan dengan PP No.12/2019.
Dalam KUA PPAS fraksi Demokrat mengatakan pendapatan Rp 1.288.284.797.163, sementara di Nota Keuangan menjadi Rp 1.182.691.161.281. Selisih terjadi di PAD dan Transfer (KUAPPAS Transfer Rp 922,3 miliar, di Nota Keuangan Rp 815,4 miliar). Penerimaan pembiayaan di KUAPPAS Rp 0, di Nota Keuangan Rp 6,3 miliar.
Fraksi Demokrat meminta pemerintah melakukan penyesuaian KUAPPAS dan mendorong konsultasi ke pusat/provinsi agar Mabar dapat tempat strategis dalam pengelolaan pariwisata Labuan Bajo, pengawasan ketat usaha travel wisata, konsultasi pengelolaan Banpres Rp 20 miliar, dan alokasi anggaran penanganan gempa 2027.
- Fraksi Harapan Baru
Fraksi ini menilai realisasi PAD 63,27% hingga akhir Triwulan III masih relatif rendah dan berpotensi tidak tercapai. Belanja operasi baru 59,41% dan belanja modal hanya 37,45%. Mempertanyakan kekurangan penerimaan pembiayaan Rp 224 juta.
Untuk RAPBD 2027, pendapatan transfer yang tidak bertumbuh menunjukkan keharusan meningkatkan PAD dengan terobosan. Belanja modal hanya 5,6% dari total belanja harus dipastikan kajiannya matang dan terealisasi paling lambat pertengahan tahun agar tidak jadi Silpa.
Yamg mejadi Catatan fraksi harapan baru adalah : pengembangan wisata unggulan daratan harus tergambar di postur belanja, tetap alokasikan alsintan, alat tangkap, bantuan ternak. Penyertaan modal ke Perumda Bidadari Rp 4 miliar dipertanyakan karena usia hampir 5 tahun belum punya bisnis prospektif dan dikhawatirkan habis untuk operasional.
Fraksi Harapan Baru mendorong sebagian BTT 2026 (Banpres) dimanfaatkan untuk rehabilitasi rumah yang tidak memenuhi syarat BNPB sebagai stimulan,
Seluruh pandangan umum fraksi akan dijawab pemerintah pada Paripurna selanjutnya untuk kemudian dibahas di tingkat komisi dan Badan Anggaran.***
