Penulis : Gonsalez ,Sabinus Abel, Gery Baha Editor : Ferdy Jemaun
Labuan Bajo, InfoMabar,- Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Manggarai Barat (Mabar) dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Manggarai Barat memperbarui komitmen kerjasama dalam penanganan masalah hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (TUN). Komitmen itu disusun dalam bentuk Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU), dan ditandatangani oleh Bupati dan Kepala Kejaksaan.
Sebagaimana disaksikan InfoMabar, MoU antara Pemda Mabar dan Kejari Mabar itu ditandatangani oleh Bupati Edistasius Endi dan Kepala Kejari Sarta, yang berlangsung di ruang rapat Bupati Manggarai Barat, pada Selasa (23/09/2025).
Dalam sambutannya, Bupati Edi menyampaikan apresiasi atas kontribusi Kejari Mabar selama ini dalam menangani berbagai urusan, baik pidana maupun perdata. Ia menegaskan bahwa kerjasama ini adalah bagian penting untuk mewujudkan pelayanan yang optimal kepada rakyat, mengejar kemajuan, dan kesejahteraan di daerah.
“Kita menyadari betul bahwa ada sejumlah pekerjaan rumah (PR) yang harus kita selesaikan bersama,” ujar Bupati Edi.
Beberapa PR hukum yang menjadi perhatian Pemda, menurut Bupati Edi, antara lain, Pengamanan Aset Pemerintah : Terdapat sejumlah sertifikat aset daerah hasil perkara pidana yang perlu segera diajukan gugatan TUN agar statusnya menjadi jelas (clear), Peninjauan Kembali (PK) Perkara Perdata, Pemda berencana mengajukan PK untuk aset yang sebelumnya dinyatakan kalah dalam perkara perdata, setelah mengumpulkan bukti-bukti baru. Salah satu lokasi yang disebut adalah di sekitar Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga (disebutkan juga pihak penggugat telah mengajukan PK untuk aset di lokasi tersebut).
Bupati Edi juga berharap dengan kerjasama ini, setiap pertimbangan dan keputusan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berjalan lebih lancar dan terjamin.
Adapun ruang lingkup kerja sama yang ditandatangani meliputi:
- Pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum, pelayanan hukum, dan tindakan hukum lainnya di Kabupaten Manggarai Barat.
- Pengamanan aset pemerintah daerah.
- Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD).
- Peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) aparatur pemda di bidang hukum.
- Kerja sama lain yang disepakati kemudian.
Sementara itu, Kepala Kejari Manggarai Barat, Sarta, S.H., dalam sambutannya memohon maaf atas keterbatasan pelayanan di masa lalu akibat minimnya jumlah jaksa. Ia mengabarkan kabar gembira dengan datangnya tambahan sembilan jaksa baru, yang diharapkan dapat membuat kinerja untuk bidang Datun menjadi lebih optimal.
“Dengan penambahan SDM ini, mudah-mudahan kami bisa memberikan kontribusi yang lebih banyak lagi kepada pemerintah daerah,” tutur Kajari Safar.
Ia juga menambahkan komitmen Kejaksaan untuk mendampingi pengelolaan Dana Desa guna meminimalisir potensi penyimpangan, sebagai bentuk implementasi dari kerja sama ini hingga ke tingkat desa.
Usai penyampaian sambutan, acara inti ditandai dengan penandatanganan naskah Perjajian Kerja Sama oleh Bupati Edistasius Endi dan Kepala Kejari Sarta, S.H.
Kerja sama ini diharapkan dapat mempercepat penyelesaian berbagai persoalan hukum yang dihadapi pemda, mendorong kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, serta akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Manggarai Barat.
Ia juga menyampaikan permohonan maaf jika selama ini kontribusi Kejari belum optimal, yang antara lain disebabkan oleh keterbatasan jumlah SDM jaksa.
Turut hadir Dalam Penandatanagan MoU tersebut Wakil Bupati Manggarai Barat, dr. Yulianus Weng, Sekretaris Daerat Kabupaten Manggarai Barat, Fransiskus S. Sodo, Asisten Administrasi Umum Alosius Lahi serta sejumlah pimpinan perangkat daerah lingkup Pemkab Mabar.***
