Penulis: Gaudensius Budiman Hading, Editor: Tian Candra
Labuan Bajo, Infomabar – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Manggarai Barat (Mabar) melalui Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif dan Kebudayaan (Disparekrafbud) menyelenggarakan kegiatan Fasilitasi Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Tahun 2025 bagi 50 pelaku ekonomi kreatif se-Kabupaten Manggarai Barat. Kegiatan berlangsung di Aula Lantai 3 RD Hotel, Kompleks Cowang Dereng, Labuan Bajo, Jumat (25/07/2025).
Sekretaris Disparekrafbud Kabupaten Manggarai Barat, Crispinianus Mesima, saat membuka secara resmi kegiatan Fasilitasi pendaftaran HKI ini menyampaikan bahwa penting bagi para pelaku usaha untuk mendaftarkan Hak Kekayaan Intelektualnya atas produk yang dihasilkan agar terlindungi.
“Hak kekayaan intelektual adalah kekayaan yang lahir dari daya pikir seperti seni, sastra, teknologi dan desain industri. Melalui kegiatan ini, kami ingin memastikan bahwa karya-karya tersebut terlindungi dan bermanfaat bagi masyarakat,” ujar Crispianus.
Chrispin juga mengungkapkan bahwa sejak awal program, Disparekrafbud Mabar telah memfasilitasi pengurusan HKI secara gratis bagi 175 pelaku ekonomi kreatif. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam melindungi hak cipta dan mendorong inovasi lokal.
“Kegiatan ini menjadi bukti komitmen pemerintah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif yang berkelanjutan dan inklusif,” tegas Chrispin.
Sementara itu Kepala Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif, sekaligus ketua penyelengara kegiatan ini Yoseph E. N. Nahas menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan mendorong semangat berkarya para pelaku ekonomi kreatif dengan memfasilitasi pendaftaran merek dagang atau nama usaha.
“Ini sejalan dengan visi Bupati Manggarai Barat, Mabar Bangkit Menuju Mabar Semakin Mantap, serta misi pengembangan daya saing ekonomi berbasis potensi lokal,” jelas Yoseph.
Yoseph berharap semakin banyak pelaku ekonomi kreatif yang terdaftar dalam sistem HKI, sehingga memperkuat perlindungan hukum dan pengembangan potensi lokal di Manggarai Barat.
Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari Kementerian Hukum dan HAM Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), yaitu Erni Mamo Li, dan Yudhi Prasetyo. KEdua pemateri memberikan pemaparan materi, diskusi, serta tanya jawab seputar prosedur pendaftaran HKI.
