Oleh : Sebinus Abel Editor : Hans
Labuan Bajo : Info Mabar– Enam Fraksi DPRD Kabupaten Manggarai Barat secara resmi menyampaikan pendapat akhir dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2026.
Penyampaian dilakukan pada Rapat Paripurna ke-20 di Ruang Rapat Internal DPRD Kabupaten Manggarai Barat, Kamis (27/8/2026) siang.
Keenam fraksi yang menyampaikan pandangan akhir yaitu Fraksi NasDem Plus, Fraksi Bintang Kebangkitan Bangsa, Fraksi Demokrat, Fraksi Gabungan Nurani Sejahtera, Fraksi Harapan Baru, dan Fraksi Gerindra.
Setelah melalui seluruh tahapan mulai dari penyampaian nota keuangan, pemandangan umum fraksi, jawaban pemerintah, pembahasan komisi, hingga pembahasan di Badan Anggaran, seluruh fraksi menyatakan menerima rancangan perubahan APBD 2026 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
Fraksi Bintang Kebangkitan Bangsa dalam pendapat akhirnya mengajak semua pihak bergandengan tangan dalam masa pemulihan bencana gempa bumi.
“Mari kita bangkit bersama agar dapat pulih bersama,” tegas juru bicara fraksi.
Fraksi Partai Demokrat , memberi spirit moral kepada pemerintah agar menjaga soliditas dan terus bekerja keras mewujudkan target pendapatan daerah serta merealisasikan belanja daerah sesuai rancangan perubahan APBD 2026.
Fraksi Gabungan Nurani Sejahtera dan Fraksi Nasdem Plus menyatakan menerima dan menyetujui Raperda Perubahan APBD 2026 untuk ditindaklanjuti dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
Fraksi Harapan Baru, mengingatkan pemerintah daerah untuk terus mengoptimalkan potensi daerah yang belum tergarap maksimal agar target pendapatan tercapai. Fraksi ini juga mendorong pemerintah memperhatikan masyarakat terdampak bencana, baik kategori berat, sedang maupun ringan.
“Hal tersebut penting untuk memberi harapan bahwa pemerintah hadir di tengah masyarakat kita yang mengalami bencana dan dampaknya,” ujar juru bicara fraksi.
Fraksi Gerindra menerima rancangan perubahan APBD dengan penegasan bahwa rekomendasi fraksi dan komisi merupakan bagian tidak terpisahkan dari persetujuan. Fraksi Gerindra juga mengapresiasi pembatalan pengarahan perjalanan dinas oleh Bupati.
“Keputusan tersebut menunjukkan kepedulian terhadap krisis dan memberikan pesan bahwa pemerintah bersedia mendahulukan kebutuhan rakyat,” kata juru bicara Fraksi .
Fraksi Gerindra menekankan bahwa anggaran adalah pilihan moral dan keberanian politik.
“Ketika sebagian rumah itu rusak akibat bencana, kita tidak boleh terlebih dahulu memperindah ruang kerja sendiri. Kita harus memperbaiki bagian rumah yang roboh, menolong penghuninya yang terluka, serta mengembalikan rasa aman dan harapan mereka,” tegasnya.
Fraksi ini berharap Perubahan APBD 2026 menjadi bukti pemerintah dan DPRD mampu mendengar suara rakyat dan menghadirkan anggaran untuk menjawab kebutuhan rakyat.
Setelah penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi, dilanjutkan penandatanganan kesepakatan bersama antara Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat dengan DPRD Kabupaten Manggarai Barat tentang hasil pembahasan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.
Penandatanganan dilakukan oleh Pimpinan DPRD dan Bupati Manggarai Barat Edistasius Endi.
Dengan disetujuinya Raperda ini, Perubahan APBD 2026 diharapkan menjadi instrumen utama untuk percepatan pemulihan pasca gempa 7,7 SR, peningkatan pelayanan dasar, dan penguatan fiskal daerah.
Rapat dipimpin Ketua DPRD Benediktus Nurdin, didampingi Wakil Ketua I Rikardus Jani dan Wakil Ketua II Sewargading S.J. Putra. Hadir Bupati Manggarai Barat Edistasius Endi, Wakil Bupati dr. Yulianus Weng, segenap anggota DPRD, para Asisten Sekda, pimpinan OPD, dan insan pers
