BerandaPariwisata dan BudayaDestinasi WisataIndeks Pariwisata Inklusif Mabar Naik Jadi 66,75, Tujuh Indikator Jadi Faktor Pendorong

Indeks Pariwisata Inklusif Mabar Naik Jadi 66,75, Tujuh Indikator Jadi Faktor Pendorong

Penulis : Gonsalez 
Editor : Ferdy Jemaun

Labuan Bajo, InfoMabar,- Indeks Pariwisata Inklusif Manggarai Barat pada tahun 2026 ini tercatat naik dari 65,28 menjadi 66,75. Ada tujuh indicator utama yang mendorong peningkatan tersebut, termasuk partisipasi asosiasi pariwisata dan promosi.

Demikian salah satu poin kesimpulan dari kegiatan Focus Group Discussion (FGD) akhir penyusunan Dokumen Pengukuran Indeks Pariwisata Inklusif Manggarai Barat Tahun 2026 yang berlangsung di Ruang Meeting Politeknik Elbajo Commodus, Labuan Bajo, Rabu (19/11/2026).

Direktur Politeknik Elbajo Commodus Prof. Dr. I Nengah Dasi Astawa, M.Si saat memaparkan hasil observasi. (Foto : Gonsalez)

Kegiatan ini dihadiri pimpinan OPD Lingkup Kabupaten Manggarai Barat, Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah, David Rego, Ketua bersama anggota Tim Peneliti Politeknik Elbajo Commodus, pimpinan asosiasi pariwisata, pimpinan TNK, BPO, KSOP, serta PPK dan tim pelaksana kegiatan.

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Manggarai Barat, Salvador Pinto, dalam sambutannya mewakili Bupati Manggarai Barat, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada tim ahli Politeknik Elbajo Commodus yang telah bekerja sejak awal, melakukan observasi, wawancara, serta mengolah data hingga menghasilkan laporan awal, laporan antara, dan laporan akhir yang dipresentasikan dalam FGD tersebut.

Pinto menegaskan, Labuan Bajo sebagai Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) terus berkembang pesat. Pertumbuhan itu merupakan anugerah sekaligus tantangan. Pariwisata tidak boleh hanya dinikmati segelintir pihak, tetapi harus menjadi penggerak ekonomi yang merata, melibatkan masyarakat lokal, dan menjaga keberlanjutan lingkungan.

“Inilah esensi pariwisata inklusif: memastikan seluruh kelompok masyarakat tanpa terkecuali, termasuk penyandang disabilitas, kelompok rentan, perempuan, dan UMKM lokal, memiliki kesempatan yang setara untuk mengakses, berpartisipasi, dan memperoleh manfaat dari pariwisata di Manggarai Barat,” ujarnya.

Dari laporan yang telah disusun tim eLBajo Commodus diketahui bahwa, aspek ekonomi mencatat skor tertinggi, baik di destinasi darat yakni 3,90 maupun destinasi laut yakni 4,20. Capaian itu menunjukkan penyerapan tenaga kerja lokal yang mayoritas ber-KTP Manggarai Barat dan kemudahan akses berusaha bagi UMKM lokal sudah berjalan baik.

Namun, laporan tersebut juga memberikan kritik konstruktif. Aspek lingkungan di destinasi darat masih rendah, yakni 1,86, terutama terkait pengelolaan sampah dan penggunaan plastik sekali pakai. Aspek sosial budaya di destinasi laut juga masih minim, dengan skor 1,84, dalam hal keterlibatan tenaga kerja disabilitas dan pelaksanaan event budaya. Fasilitas penunjang seperti P3K, ramp, dan ruang laktasi juga masih perlu pembenahan.

Karena itu, Pinto menekankan bahwa dokumen indeks pariwisata inklusif bukan sekadar laporan akademis yang diletakkan di rak buku. Dokumen itu akan dijadikan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) dan kompas pembangunan pariwisata dari tahun ke tahun.

Ia berpesan kepada seluruh peserta FGD agar kritis dan solutif dengan memberikan masukan tajam terkait metodologi dan temuan di lapangan; fokus pada aksi dengan merumuskan rekomendasi kebijakan konkret agar skor rendah seperti pengelolaan sampah dan inklusi disabilitas segera diperbaiki pada 2026; serta meninggalkan ego sektoral demi kolaborasi antara pemerintah daerah, akademisi, pelaku usaha, dan masyarakat.

Senada dengan Pinto, Direktur Politeknik Elbajo Commodus Prof. Dr. I Nengah Dasi Astawa, M.Si menyampaikan bahwa indeks pariwisata inklusif Manggarai Barat meningkat dari 65,28 menjadi 66,75. Menurutnya, ada tujuh hal yang mendorong peningkatan tersebut.

Pertama, berjalannya sekber asosiasi pariwisata di Manggarai Barat. Kedua, penguatan promosi pariwisata dan UMKM melalui digitalisasi melalui Gendangmabar dan Sinoran dari BTNK. Ketiga, terjalinnya kerja sama antarinstansi bagi para pemangku kepentingan pariwisata. Keempat, forum komunikasi pariwisata berjalan dengan baik. Kelima, adanya kewajiban menggunakan life jacket bagi semua wisatawan di pelabuhan. Keenam, peningkatan infrastruktur di sekitar pelabuhan. Ketujuh, adanya kegiatan monitoring dan program Fasmadewi.

Dokumen kajian pariwisata inklusif diharapkan bermanfaat sebagai  roadmap strategis untuk memastikan destinasi wisata dapat diakses, dinikmati, dan memberikan manfaat ekonomi secara adil bagi semua orang.***

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments