Penulis : Sebibus Abel Editor : Ferdy Jemaun
Labuan Bajo, InfoMabar,- Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwakilan NTT, saat ini sedang melakukan entry meeting audit pendahuluan kepatuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di wilayah Kabupaten Manggarai Barat tahun 2024. Kepada semua perangkat daerah, Wakil Bupati Manggarai Barat mewajibkan untuk mendukung kelancaran kerja tim BPK.
Wakil bupati Manggarai Barat, dr. Yulianus Weng, menerima kedatangan Tim Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) perwakilan provinsi NTT di labuan bajo. Kedatangan Tim ini dalam rangka melakukan Entry Meeting terkait pemeriksaan pendahuluan kepatuhan atas pengelolaan pajak dan retribusi daerah serta lain lain pendapatan yang sah tahun 2024 sampai dengan triwulan III tahun 2025 yang berlangsung di ruang rapat bupati Manggarai Barat, senin (11/08/2025).
Kegiatan ini dihadiri oleh Asisten Administrasi Umum, Aloysius Lahi, serta seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah pengampu PAD lingkup Pemda Manggarai Barat.
Wakil Bupati Yulianus dalam sambutannya mengatakan kedatangan tim BPK perwakilan provinsi NTT ini dalam rangka untuk mengaudit terkait proses bisnis pengelolaan pajak dan retribusi daerah. Untuk itu setiap OPD terkait untuk menyampaikan laporannya dihadapan BPK untuk mempertanggungjawabkannya.
“Tidak perlu takut untuk menjelaskan. Jika itu benar katakan benar dan jika itu salah katakan salah ini dalam rangka untuk kebaikan kita semua,” ucap Wabup Yulianus.
Untuk itu, lanjut Wabup Yulianus, setiap OPD perlu mendukung kelancaran kerja tim BPK yang datang saat ini agar dapat berjalan sesuai dengan jadwal yang sudah dibuat. Yang paling penting jika tim BPK memerlukan data dengan sigap harus disiapkan.
Ketua Tim Pemeriksa BPK perwakilan Provinsi NTT, Muhammad Fadhreza Umar mengatakan pemeriksaan awal kali ini terkait pemeriksaan kepatuhan dengan tujuan untuk menilai kepatuhan pemerintah daerah dalam pengelolaan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah serta lain-lain pendapatan yang sah.
Yang menjadi fokus pemeriksaan kata Fahreza pada pemeriksaan pendahuluan akan melakukan pengumpulan data serta informasi serta melakukan pemahaman proses bisnis pengelolaan pajak daerah, retribusi daerah kemudian pengalihan partisipatif inters K3S (kontraktor kontrak kerja sama) kepada BUMD dan lain lain pendapatan yang sah antara lain terkait UPK (unit pengelolaan kegiatan).
Untuk pemeriksaan kepatuhan lanjut Fahreza merupakan pemeriksaan tematik pusat dilakukan di seluruh Indonesia sementara untuk di NTT ada tiga sampling pemeriksaan yaitu pemerintah provinsi , pemerintah kota kupang dan pemerintah manggarai barat .
Dia juga menjelaskan Ada tiga aspek sasaran pemeriksaan yaitu : perencanaan dan penganggaran; pendataan dan penetapan ; serta Penagihan, pemungutan, penyetoran .
Untuk lingkup pemeriksaan di pajak daerah adalah atas seluruh pajak daerah mulia dari PBB, PBHTB , Reklame , BPJT dan seterusnya dan untuk retribusi daerah adalah jasa umum, jasa usaha , perijinan tertentu yang dikelola oleh masing masing SKPD. Dia juga menjelaskan bahwa ada juga hasil pengolahan tendering yang dipisahkan yaitu pengalihan antisipasi inters dari kontraktor kontrak kerja sama kepada BUMD serta pembagian pengisian dua setengah persen dari keuntungan bersih dari pemegang UPK kabupaten manggarai barat.
Menurutnya saat ini BPK akan melakukan pemeriksaan dua tahap yaitu pemeriksaan pendahuluan yang sedang dilaksanakan sejak tanggal 10 Agustus hingga 03 September 2025 mendatang secara of line di kota Labuan Bajo dan tahap berikutnya adalah pemeriksaan terperinci yang akan dilaksanakan pada bulan Oktober sampai November 2025 . Sementara untuk menyerahkan LHP dilakukan pada bulan Desember tahun 2025 .
” Kami berkomitmen untuk setiap tahap pemeriksaan sesuai dengan nilai dasar kami yaitu dengan berintegritas , independen dan profesional dan kami mengharapkan agar kita semua bekerjasama dan terbuka khususnya pengumpul data, informasi yang lengkap, akurat dan tepat waktu,” pungkasnya.***
