Laporan : Ferdy Jemaun dan Gaudensius Budiman
Labuan Bajo, InfoMabar,- Bupati Maggarai Barat, Edistasius Endi, menyampaikan usulan kepada Kementerian Pariwisata dan Kementerian Linkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI, untuk mempertimbangan secara matang, terkait wacana penutupan sementara Pulau Komodo dan Pulau Padar. Jika wacana penutupan itu dilakukan, maka sebaiknya tidak dilakukan serentak dan disosialisasikan secara menyeluruh terlebih dahulu.
Demikian salah satu poin penyampaian Bupati Edi, saat memberi sambutan pada kegiatan penyambutan penerbangan perdana AirAsia rute Kuala Lumpur Malaysia – Labuan Bajo Indonesia, yang berlangsug di Bandara Udara Komodo Labuan Bajo, Selasa (03/09/2024).
“Saya ingin menitipkan pesan kepada Kementerian Pariwisata dan Kementerian KLHK, sehubungan dengan wacana bahwa tahun depan, ada niat atau rencana penutupan spot pariwisata di dua pulau dalam kawasan Taman Nasional Komodo, yaitu Pulau Komodo dan ke Pulau Padar. Besar harapan kami supaya jangan diberlakukan secara serentak,” pinta Bupati Edi.
Dilanjutkanya bahwa sebelum dilakukan penutupan, sebaiknya dilakukan sosialisasi yang menyeluruh, utamanya kepada para pelaku wisata. Sosialisasi juga harus dilakukan jauh hari sebelum keputusan itu diterapkan.
Selain dilakukan sosialisasi menyeluruh, Bupati Edi juga mengharapkan agar penutupan itu, jika jadi dilaksanakan, maka tidak dilakukan secara serentak.
“Jika memang tetap dilakukan penutupan, maka mohon kiranya tidak dilakukan secara serempat. Tapi dilakukan secara bertahap,” pinta Bupati Edi.
Bupati Edi bahkan mengibaratkan penutupan yang dilakukan serentak, ibarat sebuah mobil yang sudah berjalan kencang, tiba-tiba dilakukan rem dan berhenti secara mendadak.
Jika berhenti secara mendadak, kata Bupati Edi, maka itu sama dengan mematikan kepariwisataan di Labuan Bajo.
Bupati Edi mengakui, bahwa pemerintah daerah Kabupaten Manggarai Barat sungguh menyadari bahwa penutupan yang dilakukan itu bagian dari kebijakan dan upaya dari Pemerintah Pusat dalam rangka menjaga ekosistem yang ada di zona Balai Taman Nasional Komodo.
Semua kebijakan yang berdampak positif, pasti akan selalu didukung. Tetapi meminimalisir kerugian pada masyarakat, utamanya yang bergerak dalam bidang pariwisata, itu juga harus dipertimbangkan.***
