Laporan : Ferdy Jemaun dan Yanto Rusmas
Labuan Bajo, InfoMabar. Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat memberi apresiasi kepada Ombudsman RI atas kajian yang telah dilakukannya atas pelayanan jaminan sosial ketenagakerjaan di Kabupaten Manggarai Barat. Kajian itu akan menjadi cambuk bagi pemerintah daerah untuk mensuport BPJS Ketenagakerjaan untuk memperluas jangkauan pelayanan jaminan social bagi warga di Manggarai Barat.
Penegasan ini disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai Barat, Fransiskus Sales Sodo, sebagai respon atas pemaparan hasil kajian Ombudsman pada kegiatan Penyerahan Hasil Kajian dan Diskusi Publik, ‘Optimalisasi Pelayanan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Terhadap Pekerja Informal’, yang berlangsung di Aula Setda Kantor Bupati Manggarai Barat, Kamis (07/11/2024) pagi.
“Terima kasih kepada Ombudsman yang telah melakukan kajian dari berbagai aspek, atas optimalisasi pelayanan jaminan sosial ketenagakerjaan terhadap pekerja informal di daerah ini,” ujar Sekda Fransiskus.
Diakuinya bahwa hasil kajian Ombudsman itu akan dijadikan cambuk bagi pemerintah daerah Kabupaten Manggarai Barat untuk mensuport BPJS Ketenagakerjaan dalam berupaya untuk memperluas jangkauan pelayanan bagi seluruh warga rentan di seluruh wilayah Kabupaten Manggarai Barat.
Dalam mensuport BPJS Ketenagakerjaan, lanjut Sekda Fransiskus, Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat telah melakukan beberapa aspek, diantaranya adalah aspek kebijakan, dengan mengeluarkan Peraturan Bupati tentang penyelenggaraan ketenagakerjaan.
“Terkait penyelenggaraan ketenagakerjaan, kita sudah punya regulasinya, berupa Peraturan Bupati. Selain itu, kita juga sudah punya SOP,” jelasnya.
Kebijakan berupa regulasi pendukung, merupakan salah satu aspek yang disoroti Ombudsman RI dalam hasil kajian yang dilakukan di wilayah NTT. Kajian dilakukan pada bulan Mei 2024 di dua wilayah Kabupaten, yaitu Manggarai dan Manggarai Barat.
Menurut hasil kajian Ombudsman, sebagaimana diutarakan Ahmad Sobirin dari Ombudsman, aspek kebijakan belum berlaku menyeluruh di wilayah NTT. Pemerintah Propinsi NTT, hingga saat ini bahkan belum memiliki regulasi untuk mendukung pelaksanaan penyelenggaraan ketenagakerjaan.
Aspek lain yang ditemukan Ombudsman dalam hasil kajiannya adalah aspek program, dimana belum ada fleksibilitas pendaftaran dan pembayaran iuran bagi peserta BPJS.
Demikianpun aspek manajemen, kata Sobirin, para pekerja rentan, seperti Petani dan Nelayan, tidak pernah dilibatkan dalam menyusun skema kepesertaan jaminan sosial.
Berbagai aspek hasil kajian Ombudsman ini dibukukan dalam sebuah dokumen yang selanjutnya diserahkan kepada berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah.
Kegiatan penyerahan hasil kajian yang dilanjutkan dengan Diskusi Publik ini dibuka oleh pimpinan Ombudsman RI, Robert Endi Jaweng.
Dalam sambutanya saat membuka kegiatan, Putra Manggarai ini menegaskan bahwa penyelenggaraan bantuan ketenagakerjaan berupa jaminan sosial, harus menjadi perhatian khusus.
“Kenapa kita beri perhatian khusus? Karena ini bagian dari upaya untuk membantu orang yang miskin, orang-orang tidak mampu, untuk menekan biaya pengeluaran,” tegasnya.
Endi Jaweng bahkan mengibaratkan jaminan sosial seperti payung, yang tidak akan dipake jika tidak ada hujan atau panas menyengat. Karena itu, sebelum hujan turun, payung harus sudah siap.***
