Dilaporkan : Gaudensius Budiman Hading
Manggarai Barat, Infomabar: Kabupaten Manggarai Barat patut berbangga. Kali ini kabupaten Manggarai Barat kembali mendapat nilai Grade A dengan total nilai 89,62 dari Ombudsman RI berkaitan dengan kepatuhan penyelenggaraan pelayanan public yang selama ini telah diterapkan pada lingkup pemerintah Kabupaten Manggarai Barat.
“Kita patut berbangga karena Kabupaten Manggarai Barat ditetapkan sebagai salah satu kabupaten terbaik dengan Grade A dengan total nilai 89,62 dari Ombusdsman terkait pelayanan public yang sudah kita laksanakan selama ini,” ungkap Sekertaris Daerah (Sekda) Manggarai Barat Fransiskus S. Sodo saat membuka kegiatan sosialisasi penggunaan fasilitas kantor di lingkup pemerintah Kabupaten Manggarai Barat di Aula Kantor Bupati Manggarai Barat, Jumat (15/11/2024).
Penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan public ditetapkan melalui surat Keputusan Ketua Ombudsman Republik Indonesia Nomor 252 Tahun 2024 Tentang Hasil Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2024 (Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik).
Menurut Sekda Fransiskus Penilai dari Ombusman dijadiskan sebagai instrument untuk memacu segenap apparatur untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui tugas dan fungsi yang telah diamanatkan dalam rangka meningkatkan kesejahterakan masyarakat.
“Bapak ibu ini menjadi bekal dan motivasi kita dalam kerja selanjutnya, penilain itu hanya instrument tetapi yang paling penting adalah bagaiman instrument itu bisa menggerakan tugas pokok dan fungsi kita dalam memberi pelayanan kepada masyarakat sehingga kesejahteraan masyarakat tercapai”, jelasnya.
Dalam kesempatan ini juga Sekda Fransiskus meyampaikan bahwa Manggarai Barat masuk dalam nominasi penganugerahan Keterbukaan Informasi bagi OPD Lingkup Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Provinsi Nusa tenggara Timur.
Menurut Sekda Fransiskus Keterbukaan informasi juga menjadi hal penting dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tugas pelayanan publik.
“Hari ini juga kepala dinas komunikasi dan informatika diundang ke kupang karena Kabupaten Manggarai Barat masuk dalam penganugerahan keterbukaan informasi. Dan saya liat memang bebrapa waktu terahir ini MEREKA cukup gencar mereka mengapload beberap informasi substansi terkait dengan keterbukaan informasi public dan beberapa penghargaan lain yang telah diterima kabupaten ini, itu mengambarkan kinerja yang luarbiasa dari teman-teman yang semakin baik” ungkapnya.
Terkait sosialisasi penggunaan fasilitas kantor di lingkup pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, Sekda Fransiskus menjelaskan bahwa Sosisalisasi tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tuntutan KPK dalam penilaian MCP (Monitoring Center for Prevention) KPK yang mana program ini bertujuan untuk optimalisasi pencegah korupsi di Indonesia.
“Saat ini posisi MCP Kabupaten Manggarai Barat adalah Nomor 2 di NTT tahun 2023 lalu kita urutan pertama di NTT, tetapi saya sangat optimis dalam beberapa waktu kedepan termasuk kegiatan hari ini akan menambah penilaian kita, saya sangat optimis kita dapa ranking 1 (satu), diakhir tahun ini . Dalam pelaporan MCP KPK tersebut dilakukan secara berkala dan terdapat delapan area intervensi, yaitu perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pelayanan publik, pengawasan APIP, manajemen ASN, pengelolaan BUMD dan optimalisasi pajak”, jelasnnya.
Sekda Fransiskus berharap agar prestasi-prestasi ini terus dipertahankan dan ditingkatkan.
Editor: Tian Candra
